Koran Jakarta | April 21 2019
No Comments
Kuliah Magang - Taiwan Siap Memperbaiki Program Kuliah dan Magang

Tidak Ada Kerja Paksa di Taiwan

Tidak Ada Kerja Paksa di Taiwan

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font
Kegiatan pelajar yang mengikuti program kuliah sambil bekerja suatu hal yang legal di Taiwan.

 

JAKARTA – Istilah kerja pak­sa yang dialami ratusan maha­siswa Indonesia yang sedang menjalani program kuliah dan magang di Taiwan dinilai ku­rang tepat. Memang ada kele­bihan jam kerja dari yang telah ditentukan, namun seluruh jam kerja dan kelebihannya te­tap diberikan gaji.

Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Perhimpunan Pelajar In­donesia (PPI) di Taiwan, Sutar­sis, menanggapi kabar tentang ratusan mahasiswa Indonesia program kuliah dan magang di Taiwan menjadi korban kerja paksa.

“Setelah kami mengonfir­masi ke beberapa mahasiswa di universitas yang disebut dalam pemberitaan (Universitas Sains dan Teknologi Hsing Wu) me­mang ada kelebihan jam kerja dari yang telah ditentukan, te­tapi seluruh jam kerja dan kele­bihannya tetap diberikan gaji. Jadi, kata ‘kerja paksa’ sebenar­nya kurang tepat untuk hal ini,” kata Sutarsis dalam pernyataan tertulisnya yang diterima di Ja­karta, Jumat (4/1).

Dia mengatakan, menurut pihak PPI di Taiwan, sejauh ini memang ada beberapa ma­hasiswa yang mengeluh lelah karena jam kerja lebih panjang dari waktu kerja yang ditentu­kan, yakni 20 jam per minggu untuk pelajar. Namun, ada juga beberapa mahasiswa yang te­tap menikmati hal tersebut.

Sutarsis menjelaskan pro­gram kuliah sambil kerja (ma­gang) adalah salah satu program legal di bawah kebijakan New Southbound Policy (NSP) den­gan nama Industrial Academia Collaboration. Ada 69 universi­tas dan sekitar enam sampai 10 universitas yang fokus dengan pelajar dari Indonesia.

Selain itu, kegiatan pelajar yang mengikuti program kuliah sambil bekerja adalah suatu hal yang legal di Taiwan. “Teman-teman mahasiswa memang harus bekerja (magang) untuk memenuhi biaya sekolah dan hidupnya karena tidak ada bea­siswa. Ada beberapa univer­sitas hanya memberikan bea­siswa enam bulan sampai satu tahun saja,” ungkap Sutarsis.

Kendati demikian, kasus double track atau kuliah sambil magang memang sudah lama menjadi perhatian PPI. Or­ganisasi PPI bersama dengan rekan-rekan PPI di kampus su­dah mengidentifikasi berbagai masalah dalam program double track tersebut dan telah mel­aporkan kepada perwakilan Indonesia di Taiwa (Kantor Da­gang dan Ekonomi Indonesia di Taipei/KDEI Taipei) untuk mencari penyelesaian masalah.

PPI menilai kasus double track memerlukan perhatian segera pemerintah Indonesia untuk turut menangani dan mengawasi langsung imple­mentasi program kuliah ma­gang tersebut, termasuk di dalamnya sejauh mana peran dan juga keterlibatan agen dengan permasalahannya.

Tak Ada Pelecehan

Sementara itu, Kepala Kamar Dagang dan Ekonomi Taiwan (Taipei Economic and Trade Of­fice/TETO) di Indonesia, John Chen, mengatakan berita ten­tang dugaan kerja paksa terha­dap mahasisa Indonesia yang menjalani program kuliah dan magang di Taiwan tidak benar.

“Namun, bagi para siswa yang mempunyai keluhan atau merasa tidak puas, kami akan berupaya untuk meningkatkan dan memperbaiki program ini, tapi saya tekankan bahwa tidak ada pelecehan,” tegas John, di Jakarta, Jumat (4/1).

John mengatakan pihak Ke­menterian Pendidikan Taiwan telah mengunjungi dan me­wawancarai para mahasiswa Indonesia di “Kelas Khusus Kerja Sama Industri-Univer­sitas” di Universitas Sains dan Teknologi Hsing Wu. “Ber­dasarkan semua pengaturan magang di luar kampus sudah sesuai dengan ketentuan Un­dang-Undang Ketenagakerjaan Taiwan, dan mereka menang­kal bahwa mereka dilecehkan dalam program magang terse­but,” ujar dia. eko/Ant/E-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment