Koran Jakarta | December 16 2018
No Comments
Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arief Fakrulloh, terkait Data Kependudukan untuk Pemilu

Tidak Ada Data Kependudukan yang Diselundupkan

Tidak Ada Data Kependudukan yang Diselundupkan

Foto : ISTIMEWA
Zudan Arief Fakrulloh
A   A   A   Pengaturan Font
Daftar Pemilih Tetap (DPT) kembali jadi sorotan. Kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mempersoalkan temuan data 31 juta penduduk yang belum masuk DPT, padahal sudah melakukan perekaman KTP elektronik (e-KTP).

Untuk mengupas itu lebih lanjut Koran Jakarta berkesempatan mewawancarai Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arief Fakrulloh di Jakarta. Berikut petikan wawancaranya.

Jumlah pemilih di DPT kembali jadi sorotan, karena ada perbedaan jumlah dengan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diserahkan Kemendagri ke KPU, Tanggapan Anda?

Ya, agar tidak terjadi bias di masyarakat, perlu saya tegasksn bahwa DP4 hanya diberikan satu kali pada tanggal 15 Desember 2017. Tidak ada DP4 baru yang diberikan Kemendagri ke KPU.

Berapa jumlah penduduk yang potensial jadi pemilih di DP4?

DP4 dari Kemendagri yang diserahkan ke KPU berjumlah lebih kurang 196 juta. Kemudian, pada tanggal 5 September KPU tetapkan DPT. Hasil kesepakatan KPU dan partai politik, termasuk Kemendagri diberi hasil DPT itu pada 7 September 2018 untuk dianalisis bersamasama. Kemudian, Kemendagri melakukan analisis DPT disandingkan dengan DP4. Hasil analisis ini kami serahkan ke KPU sebagai dukungan moral kami bahwa Kemendagri juga concern dalam membangun akurasi data pemilih. Sebenarnya secara hukum tidak ada kewajiban Kemendagri melakukan analisis ini. Namun sebagai bentuk tanggung jawab moral, Kemendagri melakukan analisis dan hasilnya diserahkan pada KPU.

Hasil analisis?

Analisis ini dillakukan karena kita punya data base kepedudukan yang aktif, yang tiap 6 bulan diperbaiki, maka Kemendagri menyandingkan DPT dengan DP4 yang 196 juta itu. Yang sinkron 160 juta. Yang tidak sinkron ada 31 juta. Angka itu adalah jumlah orang yang sudah merekam tapi belum ada dalam DPT. Angka ini bukan merupakan penambahan baru, melainkan angka dari DP4 yang berjumlah 196 juta tadi.

Dengan demikian tidak ada penambahan jumlah penduduk dalam DP4. Tidak yang diselundupkan atau ditambahkan. Jadi, Kemendagri membantu KPU dengan menunjukkan bahwa ini lho yang sudah dianalisis, ada penduduk yang sudahh merekam tapi belum masuk dalam DPT.

Kan syarat untuk masuk dalam DPT punya e-KTP, kalau sudah merekam kan punya e-KTP. Ini posisi yang harus dijelaskan agar semua mendapat pemahaman yang sama, bahwa tidak ada penambahan data penduduk baru dalam DP4.

Terkait data 31 juta pemilih, itu katanya tak bisa diakses. Benarkah?

Kami pastikan bisa diakses. Malah Kemendagri memberikan password kepada KPU sebagai pintu hak akses. Begini, UU Adminduk menekankan tidak boleh memberikan data by name by address kecuali ada perintah UU. Data perseorangan tidak boleh berikan kepada perorangan atau lembaga yang meminta. Misal data Pak Zudan atau Pak Jokowi, tidak boleh diberikan, karena dalam Pasal 79 UU Adminduk sudah diamanatkan bahwa data perseorangan harus dijaga kerahasiaannya dan dilindungi.

Seringkali, data pemilih jadi masalah pas mau pemilu, disarankan ada MoU pakai satu data. Tanggapan Anda?

Sudah ada regulasinya di UU. Dalam UU Pemilu diatur bahwa DP4 disandingkan dengan DPT pemilu terakhir. Dalam PKPU juga sudah atur, dari DP4 diambil pemilih pemula, itu diatur dalam PKPU Nomor 11/2018 Pasal 7. Nanti masyarakat bisa tahu mengapa terjadi seperti ini. Masalahnya dari DP4 hanya diambil data pemilih pemula.

Data kependudukan terbaru sudah diberikan?

Sudah kami berikan data kependudukan terbaru, bukan DP4 lagi yah. Yang kami berikan adalah data kependudukan bersih semester I tahun 2018. Ini sudah kami berikan ke KPU. Setiap enam bulan sekali Dukcapil Kemendagri melakukan konsolidasi data karena ada penduduk yang pindah, meninggal dan seterusnya. 

 

agus supriyatna/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment