Koran Jakarta | May 21 2019
No Comments

Tata Ulang Anggaran Pendidikan

Tata Ulang Anggaran Pendidikan

Foto : koran jakarta/ones
A   A   A   Pengaturan Font

Oleh Jannus TH Siahaan

Dari data The Program for International Student Assessment (PISA) yang dilakukan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) di 70 negara pada tahun 2015–2016, Indonesia masuk ke dalam kategori negara-negara berperingkat pendidikan rendah. PISA membagi 70 negara ke dalam tiga kelompok berdasarkan rata-rata skor kemampuan siswa yang berusia 15 tahun di bidang matematika, sains, dan membaca.

Tiga macam skor tersebut adalah (>) lebih dari 500, antara 450 sampai 500, dan (<) di bawah 450. Hasilnya, rata-rata skor Indonesia hanya sebesar 395,3 dan berada di peringkat 62 dari 70 negara. Sedangkan Vietnam berada di peringkat 22 dengan skor 502,3 dan Singapura di peringkat pertama dengan skor 551,7.

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa masih sangat banyak pekerjaan rumah yang harus dibereskan oleh pemerintah terkait dengan dunia pendidikan nasional. Bahkan, boleh jadi, ada yang salah dengan pengelolaan pendidikan nasional seperti menyangkut anggaran. Pada periode kedua masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pemerintah mengeklaim telah mengalokasikan 20 persen APBN untuk anggaran pendidikan sesuai dengan amanat UUD 1945.

Pada tahun anggaran 2009, pemerintah mengalokasikan 224 triliun untuk anggaran pendidikan dan terus meningkat hingga tahun 2018 yang mencapai sekitar 440 triliun rupiah. Sejak itu pula banyak yang mempertanyakan alokasi anggaran pendidikan dan efektivitas penggunaannya.

Sebab, dari total anggaran pendidikan dalam APBN, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) rerata hanya mengelola 10 persen. Sisanya tersebar di kementerian lain dan ditransfer ke daerah. Data APBN 2018 menunjukkan, alokasi anggaran fungsi pendidikan mencapai 440,9 triliun rupiah.

Dari jumlah tersebut, Kemdikbud yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dasar dan menengah, hanya mengelola sekitar 9,1 persen atau 40 triliun rupiah. Anggaran yang dikelola Kemdikbud justru lebih kecil dari Kementerian Agama yang antara lain mengurus pendidikan madrasah. Kemenag mengelola anggaran 52,7 triliun. Sedangkan Kemenristekdikti yang menangani pendidikan tinggi mengelola anggaran 40,4 triliun rupiah.

Hal tersebut tentu terasa kontras dengan tanggung jawab secara umum di bidang pendidikan yang dilakukan Kemdikbud. Lembaga Kemdikbud selalu dituding sebagai biang keladi dan kerab menjadi sasaran kritik terkait kualitas pendidikan yang rendah. Sebaliknya, Kemenag dan Kemenristekdikti sangat jarang menjadi sasaran tembak.

Lebih Besar

Oleh karena itu, publik perlu mendorong pemerintah untuk menata ulang alokasi anggaran pendidikan dengan memberi porsi yang lebih besar kepada Kemdikbud. Alasannya, Kemdikbud memiliki tanggung jawab paling besar dalam pembangunan pendidikan nasional.

Selain itu, pemerintah layak diingatkan untuk mematuhi amanat UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), khususnya Pasal 49 Ayat (1). Di situ dikatakan, “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).”

Namun, kenyataan saat ini menunjukkan, anggaran pendidikan 440 triliun itu sudah termasuk gaji pendidik yang masuk dalam komponen dana alokasi umum (DAU) 153,1 triliun dan tunjangan profesi guru 53,9 triliun yang ditransfer ke daerah. Lebih dari itu, kesejahteraan dan kualitas guru harus menjadi salah satu prioritas utama.

Sebab, kunci meningkatkan kualitas manusia Indonesia ada di tangan para guru. Hal ini terutama yang mengajar siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Memang, pada konteks tertentu, tak perlu memungkiri bahwa kesejahteraan sebagian guru sudah memadai. Namun, tak sedikit yang masih harus mencari penghasilan tambahan dengan bekerja di luar profesinya.

Apalagi, saat ini masih ada guru honorer yang menerima upah di bawah 1 juta, bahkan banyak yang kurang dari 500.000 sebulan. Upah sekecil itu lebih rendah dibanding upah buruh pabrik yang kini mendapat pendapatan minimum sekitar 1,5 juta rupiah sebulan.

Apresiasi tentu perlu tetap diberikan kepada pemerintah yang akan serius meningkatkan kualitas manusia Indonesia seperti yang berulang kali disampaikan Presiden Joko Widodo. Bahkan digembar-gemborkan bahwa APBN 2019 akan memberi prioritas pada pembangunan sumber daya manusia (Indonesia).

Tidak bisa tidak, peningkatan kualitas manusia Indonesia harus dimulai dari bidang pendidikan dengan guru sebagai salah satu faktor penentunya. Oleh karena itu, kesejahteraan guru wajib diprioritaskan.

Ke depan, tentu tidak boleh lagi ada guru yang mendapat upah di bawah 1 juta sebulan. Gaji guru semestinya lebih tinggi dari upah buruh pabrik, minimal 1,5 kali sampai 2 kali lipat upah minimum di provinsi dan kabupaten/kota. Kelak, sembari terus mengasah dan memperbaiki kemampuan para guru melalui berbagai model pelatihan. Tujuannya, agar di masa mendatang Indonesia bisa naik kelas ke kelompok negara-negara dengan rata-rata skor bidang pendidikan di atas 450.

Target selanjutnya, pembenahan kualitas pendidikan itu sendiri. Sebagaimana diketahui, pendidikan merupakan salah satu faktor yang menentukan kualitas sumber daya manusia (human resources) suatu negara. Semakin tinggi kualitas pendidikan suatu bangsa tambah tinggi pula kualitas sumber daya manusianya.

Oleh sebab itu, pengelolaan pendidikan oleh pemerintah dari masa ke masa haruslah mengacu pada peningkatan mutu pendidikan di semua jenjang pendidikan. Berbagai inovasi dalam sistem dan proses pendidikan nasional perlu ditopang kemauan politis dan anggaran yang semestinya. 

Penulis Doktor Sosiologi Universitas Padjadjaran

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment