Koran Jakarta | April 22 2019
No Comments
Angkutan Massal - Batasi Kendaraan Pribadi di Koridor yang Dilewati MRT

Tarif Terjauh MRT Rp14.000

Tarif Terjauh MRT Rp14.000

Foto : ANTARA/DHEMAS REVIYANTO
KAWASAN TRANSIT - Warga berjalan melewati terowongan jalur pedestrian yang dihiasi lampu warna- warni di Jalan Kendal, dekat Stasiun Sudirman, kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Selasa (26/3). Jalur pedestrian tersebut merupakan bagian dari pembangunan kawasan Transit Oriented Development (TOD) yang akan mempermudah perpindahan penumpang dari moda transportasi ke moda lainnya seperti MRT Jakarta, LRT Jakarta, LRT Jabodebek, kereta Commuterline, TransJakarta dan kereta Bandara
A   A   A   Pengaturan Font
Tanpa upaya pengendalian penggunaan kendaraan pribadi, maka migrasi dari kendaraan pribadi ke MRT akan minim.

 

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya sepakat dengan Dewan Per­wakilan Rakyat DKI Jakarta soal tarif Moda Raya Terpadu (MRT). Tarif yang disepakati yakni 3.000 rupiah untuk tarif dasar. Kemudian, tiap kilo­meter ditambah 1.000 rupiah. Dengan demikian, tarif un­tuk jarak terjauh yakni Lebak Bulus-Bundaran HI menjadi 14.000 rupiah.

“Alhamdulillah, tadi ini di­tandatangani bersama sebagai kesepakatannya, nanti datanya diberikan, ini tabelnya. Jadi kalau saya ditanya berapa tarif MRT, saya tanya balik mau dari mana ke mana,” ujar Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, di DPRD DKI Jakarta, Selasa (26/3)

Anies mengungkapkan, skema tarif MRT yang disepakati Pemerintah Provinsi DKI Ja­karta dan DPRD DKI Jakarta diputuskan berdasarkan jarak antarstasiun atau tarif rata-rata 8.500 rupiah per 10 kilometer. Dengan demikian, tiap-tiap tempat berbeda tarifnya.

“Itu tergantung versinya. Kalau dihitung per 10 kilo­meter, maka tarifnya adalah 10 ribu per 10 kilometer. Tapi kalau diterjemahkan dalam bentuk rata-rata, maka 8.500 karena dari Lebak Bulus sam­pai Bundaran HI itu 14 ribu. Padahal yang sebenarnya akan dirasakan rakyat bukan 10 ribu bukan 8.500, rakyat tahunya adalah per stasiun,” tegasnya.

Keputusan tarif MRT itu akan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur sebelum 1 April atau sebelum MRT beroperasi komersial.

Diakuinya, tarif MRT yang disetujui itu merupakan tarif yang sudah disubsidi pemerintah daerah. Namun, sub­sidi yang akan dikucurkan dari APBD DKI akan berlaku untuk tarif integrasi antar moda.

“Karena nantinya, subsidi itu dilakukan secara terintegra­si. Jangan subsidi satu moda saja, subsidinya harus keselu­ruhan moda karena pada akh­irnya terintegrasi orang naik MRT pindah ke Transjakarta dan JakLingko,” imbuhnya.

Kepentingan Konsumen

Sementara itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengapresiasi keputusan tarif rata-rata untuk Moda Raya Terpadu (MRT) sebesar 8.500 rupiah. Tarif yang ber­dasarkan rupiah per kilometer itu cukup mengakomodasi ke­pentingan konsumen.

“Kendati terbilang terlam­bat, putusan dan persetujuan tersebut layak diberikan apresiasi. Besaran tarif 8.500 ru­piah, yang berbasis distance based, juga merupakan skema tarif yang cukup fair dan ako­modatif bagi kepentingan kon­sumen,” ujar Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi.

Meski tarif sebesar 8.500 rupiah ini dinilai murah, YLKI meminta PT MRT Jakarta tetap bekerja optimal. Keandalan MRT, kata Tulus, perlu didu­kung beberapa langkah strategis lainnya, terutama dalam hal rekayasa lalu lintas.

“Perlu upaya pengendalian/ pembatasan kendaraan prib­adi di koridor yang dilewati MRT Jakarta. Tanpa pengen­dalian penggunaan kendaraan pribadi, maka minat pengguna ranmor pribadi untuk migrasi ke MRT akan minim,” kata Tulus.

Selain itu, YLKI juga mende­sak agar diadakan transportasi pengumpan yang terintegrasi dengan stasiun MRT. Selain integrasi fisik, dukungan un­tuk MRT pun perlu dilakukan dengan integrasi tiket dengan tiket transportasi pengumpan, terutama dengan tiket Transja­karta. ola/P-4

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment