Koran Jakarta | October 16 2018
No Comments
Pengeloaan Rusun l Anies Cabut Pergub Rumah Susun

Tarif Rusun Baru Akan Diklasifikasi

Tarif Rusun Baru Akan Diklasifikasi

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Pemprov DKI diminta untuk menentukan tarif berdasarkan asas keadilan, bukan disamakan antara masyarakat mampu dan tidak mampu.

JAKARTA - Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Perumahan dicabut. DKI akan membuat klasifikasi tarif agar penghuni rusun mendapatkan rasa keadilan.

“Jadi nanti mungkin ada klasifikasi untuk rusun yang baru jadi dan rusun yang sudah lama. Nanti dibahas Senin. Misalnya, seperti ada klasifikasi rusunnya, warganya di-treatment bagaimana nanti,” ujar Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah, di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/8).

Pergub ini telah ditandatangani Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pada 30 Juni 2018. Bahkan, Sekda DKI Saefullah turut menandatangani Pergub tersebut agar dapat diundangkan dan berlaku mulai 7 Juni 2018. Setidaknya, ada 15 rumah susun sewa (rusunawa) yang mengalami penyesuaian tarif.

Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian. Baik masyarakat umum maupun masyarakat terprogram.

Rusun yang dinaikkan yakni Rusun Sukapura, Rusun Penjaringan, Rusun Tambora IV, Rusun Tambora III, Rusun Flamboyan/Bulak Wadon, Rusun Cipinang Muara, Rusun Pulo Jahe, dan Rusun Tipar Cakung. Kemudian juga Rusun Tambora I dan II, Rusun Pondok Bambu, Rusun Jatirawasari, Rusun Karang Anyar, Rusun Marunda, Rusun Kapuk Muara, Rusun Cakung Barat, Rusun Pinus Elok, dan Rusun Pulogebang. Persentase kenaikan rata-rata 20 persen.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengaku sedang mengecek kembali rencana kenaikan tarif rusun itu. Menurutnya, Pergub itu harus dirapikan kembali karena penyesuaian tarif rusun baru dan rusun lama ada dalam satu Pergub yang sama.

“Kalau rusun baru enggak ada perbedaan, yang bermasalah adalah yang lama. Karena itu dijadikan satu di Pergub 55, itu letak problemnya. Sesegera mungkin, karena ini urusan rusun lama dan rusun baru dalam satu aturan, akibatnya muncul kebijakan yang enggak sinkron dengan arah RPJMD kita, dengan arah kebijakan dasar kita,” katanya.

Menurutnya, ada persoalan lain selain biaya sewa rusun yang harus dibayar warga. Salah satunya adalah terkait tunggakan rusun yang belum dibayar warga. Dia berharap, pekan depan sudah ada Pergub yang telah disesuaikan itu.

“Bagi warga yang tinggal di fasilitas rumah yang disediakan pemerintah mesti memahami, mereka dapat tinggal di rusun juga dibiayai oleh pajak warga Jakarta. Kita ingin yang tinggal menunjukkan sikap bertanggung jawab, merawat dengan baik, merawat fasilitas dengan baik, membayar tanggung jawab dengan baik,” ungkapnya.

 

Tinjau Kembali

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi meminta kenaikan tarif rusun ditinjau lagi, khususnya di rusun-rusun lama yang fasilitasnya tak sebaik rusun baru. Dia menilai, kenaikan tarif rusun lama yang sama dengan rusun baru menjadi tidak adil bagi masyarakat.

“Masa Rusun Penjaringan mau dinaikkan? Itu kan sudah enggak layak juga. Jadi ini pasti memberatkan terutama buat mereka yang rusunnya tidak layak,” ucapnya.

Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Meli Budiastuti, mengatakan, keberadaan Pergub itu diperlukan sebagai payung hukum bagi rusun yang belum dihuni. Namun, Pergub itu menjadi bermasalah bagi penghuni rusun-rusun lama.

“Kita kan akan melakukan penghunian nih terhadap 13 lokasi rusun baru yang berbentuk tower. ada juga rusun eksisting yang belum ada pengaturannya. Makanya kita terbitkan dalam bentuk pergub,” katanya.

Dia mengatakan, Pergub itu disesuaikan karena banyak rusun lama dihuni oleh masyarakat terprogram atau masyarakat yang terkena relokasi. Dia menilai, masyarakat terprogram ini sangat perlu dibantu karena penghasilannya di bawah upah minimum provinsi (UMP). 

 

pin/P-5

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment