Koran Jakarta | July 19 2019
No Comments
Wisata

Tantangan Pengembangan Bromo untuk Wisata-Konservasi

Tantangan Pengembangan Bromo untuk Wisata-Konservasi

Foto : Koran Jakarta/Selocahyo
Bibir Kawah Bromo - Sejumlah wisatawan menikmati pemandangan di bibir kawah Gunung Bromo, Probolinggo, Jawa Timur, beberapa waktu yang lalu.
A   A   A   Pengaturan Font

Menteri Pariwisata, Arif Yahya, di Kantor Presiden, Jakarta, beberapa waktu lalu mengumumkan 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Indonesia. Jumlah tersebut mengerucut dari seleksi 25 KSPN yang dipilih sebelumnya. Kawasan tersebut adalah Danau Toba (Sumatera Utara), Tanjung Klayang (Bangka Belitung), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Pulau Morotai (Maluku Utara).

Selain itu, Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), Tanjung Lesung (Banten), Borobudur (Jawa Tengah), dan Bromo Tengger Semeru (Jawa Timur). Daya tarik Bromo sebagai bagian dari keseluruhan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) membuat banyak warga dari dalam negeri dan mancanegara bertandang ke Bromo.

Mereka ke Bromo untuk kepentingan wisata, pendakian Gunung Semeru, penelitian dan pendidikan lingkungan, serta yang lainnya. Kepala Resort Coban Trisula, Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Tumpang TNBTS, Roedi Bambang, mengatakan ketika Bromo masuk dalam KSPN, dibutuhkan penyelarasan antara kepentingan konservasi dan prinsip ekonomi dalam bidang pariwisata. Tidak jarang, tentu ada dilema-dilema di dalamnya.

Resort Coban Trisula berada di bawah wewenang Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II TNBTS, yang berada di Kabupaten Malang, Jawa Timur. “Dilema tersebut tidak mudah sehingga membutuhkan kerja bersama,” kata Roedi, di Malang, baru-baru ini. Tatkala Bromo masuk sebagai 10 KSPN, sementara pada saat yang sama sebagai kawasan konservasi, di situ ada dilemanya.

“Bagaimana peran kami menjaga kawasan secara lestari, sementara masyarakat juga harus berdaya guna dengan adanya taman nasional. Kebetulan, antara pariwisata dan prinsip konservasi belum tentu sinergis sehingga mesti diselaraskan,” kata Roedi. Jaga Keseimbangan Kepala Balai Besar TNBTS, John Kenedie, menyatakan untuk menjaga keseimbangan pemanfaatan ekologi dan ekonomi di taman nasional dibutuhkan pemahaman yang lengkap.

Kawasan konservasi itu setidaknya ada tiga zona, yakni perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan. Dengan masuknya TNBTS dalam 10 KSPN, yang dibutuhkan adalah sebuah daya dukung lingkungan yang terukur. John memberikan contoh, untuk Gunung Semeru, daya dukung bagi para pendaki kuotanya dibatasi 600 orang per hari dan harus turun pada hari ketiga. “Semeru kalau kita paksakan 3.000 orang bisa, tapi daya dukung lingkungan hanya 600.

Itu ahli yang bicara. Kami jaga konservasinya, karena banyak sampah sehingga ekosistem rusak,” kata John. Sejak meningkatnya pengunjung, mulai 1 Oktober 2017, Balai Besar TNBTS mewajibkan seluruh calon pendaki Gunung Semeru untuk mengajukan surat izin masuk kawasan konservasi (Simaksi) secara online. Sejak itu, tidak ada pelayanan pendaftaran pendakian secara manual. Pemandu pendakian ke Gunung Semeru, Juriadi, mengatakan dengan sistem online, dapat direncanakan pendakian jauh-jauh hari.

“Dulu sebelum ada kuota, memang kapan saja bisa melakukan pendakian. Ini memudahkan untuk aspek keamanan dan keselamatan,” katanya. Roedi menjelaskan TNBTS terus merangkul semua pemangku kepentingan. “Kami rangkul dan bina pengelola jasa wisata, pelaku lapangan wisata, pengurus dan anggota layanan jasa transportasi jip, kuda, kios, pedagang kaki lima, porter, guide, pengelola homestay, hotel, dan lainnya,” kata Roedi.

Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II, Tatag Hari Rhudata, menambahkan, kepada mereka disampaikan masalah yang perlu dijaga bersama, terkait posisi TNBTS yang merupakan kawasan konservasi sekaligus ekonomi dari pengembangan pariwisata. Jaga perilaku sopan para pedagang kaki lima, kios, dan lainnya dalam berinteraksi dengan pengunjung. Dengan rangkulan, imbauan, contoh, dan teladan yang disampaikan diakui ada perubahan.

Semua itu, tambah Tatag, tetap harus dilakukan secara berkelanjutan, dengan pertimbangan tingkat kesadaran masyarakat menjaga lingkungan bersih di Indonesia perlu terus diingatkan. Tatag memberi contoh, untuk jasa layanan transportasi wisata dengan kuda yang jumlahnya sekitar 400, harus ada tempat atau kantong bagi kotoran hewan itu.

Jangan sampai saat kemarau berserakan di mana-mana. Pada musim hujan berikutnya tumbuh rumput-rumput yang bukan asli kawasan, yang secara ekosistem mengubah kondisi lahan. Langkah lain, mengupayakan mereka yang memberikan layanan berkuda dengan seragam khas budaya Tengger, termasuk perlunya ada koordinasi soal tarif. Ini terus diingatkan sehingga ada standar harga seperti batas atas dan bawah, baik di saat sepi maupun ramai. SB/Ant/N-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment