Koran Jakarta | December 16 2018
No Comments
Dirjen Dukcapil, Kemendagri, Zudan Arief Fakrulloh, soal Polemik Tanda Tangan Digital

Tanda Tangan Digital untuk Percepat Layanan Dokumen Kependudukan

Tanda Tangan Digital untuk Percepat Layanan Dokumen Kependudukan

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font
Mulai tahun 2019, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dalam hal ini lewat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) bakal memberlakukan kebijakan tanda tangan digital dalam layanan dokumen kependudukan.

 

Kebijakan ini diambil, untuk makin mempermudah setiap layanan kependudukan, seh­ingga lebih efektif dan efisien, sekaligus sebagai jawaban atas tantangan di era digital seperti sekarang ini.

Untuk mengupas itu, Koran Jakarta mewawan­carai Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arief Fakrulloh, di Jakarta. Berikut petikan wawancaranya.

Apa pertimbangannya kebijakan tanda tangan digital?

Ini untuk makin memudahkan layanan kependudukan. Maka kami membuat semacam terobosan layanan, ini sebuah inovasi yakni penerapan tanda tangan digital. Kami harapkan dengan kebijakan tanda tangan digital, pembuatan dokumen bakal semakin praktis dan cepat.

Jadi, dengan layanan tanda tangan digital penerbitan doku­men tidak lagi tergantung kehadiran pimpinan yang berwenang misal kepala dinas. Misalnya akta kelahiran atau KK baru bisa ditandatangani dari jarak jauh atau di luar kantor.

Caranya bagaimana?

Ya, tanda tangan kepala dinas cukup dibuat di telepon seluler, tablet atau gadget lainnya. Setelah dibubuhi tanda tangan resmi, maka pemohon layanan kependudukan bisa mencetak sendiri kartu-kartu tersebut. Ini mem­buat layanan makin mudah dan cepat. Kami berharap langkah ini diharapkan dapat semakin mempermudah dan mempercepat layanan.

Selama ini memang jadi kendala?

Ya sering kali tidak adanya kepala di­nas Dukcapil di kantor menjadi kendala dalam memproses doku­men kependudukan. Akhirnya layanan terhambat waktu.

Pertimbangan­nya apa diberlaku­kan penerapan tanda tangan digital?

Semangatnya kita ingin memper­cepat, mempermudah dan memo­tong jarak atau ruang. Sehingga tidak terganggu karena pejabatnya tidak di kantor, cuti atau di mana pun, sehingga konsep menandatangani diubah men­jadi digital.

Kalau sekarang memangnya proses pengurusan dokumen seperti apa?

Ya, saat ini memang dokumen dicetak terlebih dahulu baru ditandatangani pe­jabat berwenang di daerah. Tapi dengan terobosan ini (penerapan tanda tangan digital) ke depan tanda tangan kepala disdukcapil misalnya cukup disimpan dalam naskah elektronik. Jika dokumen kependudukan dinilai sudah layak terbit baru ditandatangi melalui sistem digital.

Jadi, tanda tangan itu disimpan dalam sistem. Maka pejabat di daerah cukup memeriksa di gadget-nya, baik laptopnya ataupun Ipadnya. Kalau su­dah clear tinggal tekan tombol oke.

Ini akan meningkatkan kinerja?

Saya yakin terobosan ini makin men­ingkatkan kinerja Disdukcapil. Karena layanan lebih efesien dan efektif. Lebih cepat. Karena kan selama ini untuk menunggu pejabat berwenang ada baru dapat diproses. Di sisi lain, sebagaiman arahan Presiden bahwa semua jajaran harus bekerja secara cepat karena rakyat tidak menunggu menerima layanan. agus supriyatna/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment