Koran Jakarta | October 21 2019
No Comments
Penyelenggara Negara - Masih Ada Caleg Petahana DPR Belum Serahkan LHKPN

Tak Ada LHKPN, Tak Digaji

Tak Ada LHKPN, Tak Digaji

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font
ICW menyarankan masyarakat tak memilih calon wakil rakyat yang tidak patuh dalam melaporkan harta kekayaan kepada negara.

JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengusulkan kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membuat peraturan terkait sanksi kepada calon legislatif yang tidak membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

“ICW meminta pemerintah dan DPR membuat aturan tentang sanksi bagi para penyelenggara negara yang tidak patuh dalam melaporkan LHKPN. ICW mengusulkan harus ada sanksi administrasi, seperti penundaan gaji, penundaan promosi jabatan, atau bahkan kalau mau ekstrem bisa dibuat aturan administasi yang mengatur soal pemecatan,” kata Peneliti Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Kurnia Ramadhana, di Jakarta, Minggu (14/4).

Selain itu, ICW menyarankan masyarakat tak memilih calon wakil rakyat yang tidak melaporkan harta kekayaannya kepada negara. “Jangan pilih legislator yang tidak melaporkan LHKPN. Nanti, bagaimana kalau setelah menjabat? Ini jadi sanksi sosial bagi masyarakat,” kata Kurnia.

Kurnia mengatakan aturan LHKPN sudah jelas diatur dalam Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pelaporan turut diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Setiap pejabat negara diwajibkan melaporkan harta kekayaannya dalam setahun paling lambat 31 Maret pada tahun selanjutnya. Berdasarkan data yang ICW peroleh pada 8 Maret, baru 313 anggota DPR atau sekitar 56,5 persen yang menyerahkan LHKPN.

“Maka 40 persen yang tidak melaporkan itu tidak mengerti hukum. Tidak mengerti produk yang mereka buat,” ucapnya. Kurnia menyatakan anggota DPR tidak hanya memiliki tiga fungsi; legilasi, pengawasan, dan anggaran. Setiap anggota DPR juga harus transparan kepada publik terutama soal harta kekayaan.

 

Tidak Wajar

 

Peneliti ICW, Dewi Anggraeni, menambahkan, sejumlah nama anggota DPR yang kembali mencalonkan diri, namun belum melaporkan LHKPN, di antaranya caleg DPR Fraksi PDIP Dapil II DKI Jakarta, Masinton Pasaribu, caleg DPR Fraksi Gerindra Dapil Jawa Tengah VII, Darori Wonodipuro, caleg DPR Fraksi PAN Sumatra Utara I, Mulfachri Harahap, dan caleg DPR Fraksi Golkar Dapil Kalimantan Tengah I, Ahmad Noor Supit. Nama-nama itu diperoleh ICW melalui laman ACCH-KPK, e-LHKPN, dan Pantau LHKPN.

Dewi menyatakan anggota DPR selama ini terlihat hanya melaporkan harta kekayaannya jelang pileg. Padahal, Undang-Undang jelas mengatur hal itu harus dilakukan setiap tahunnya. “Itu bertujuan supaya masyarakat bisa melihat kekayaan apa ada yang naik tidak wajar, kemudian melihat juga jabatannya,” kata Dewi.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak calon pejabat-pejabat publik seperti anggota DPR dan DPRD untuk mengikuti contoh baik kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang telah melaporkan harta kekayaan secara rutin.

“Saya ingin menggarisbawahi dengan contoh-contoh yang baik ini, karena paling tidak tepat waktu dan secara rutin melaporkan, supaya menjadi contoh bagi calon pejabat publik yang lain,” ujar Ketua KPK, Agus Rahardjo, saat menghadiri konferensi pers Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Capres-Cawapres di Kantor KPU Pusat, Jakarta, Jumat (12/4).

Menurut Agus, hingga saat ini baru sekitar 66 persen calon anggota legislatif (caleg) yang melaporkan harta kekayaannya. “Monitoring sampai pukul 04.00 WIB pagi belum menunjukkan kenaikan yang cukup baik, (calon anggota) legislatif tadi masih baru 66 persen,” katanya. 

 

ola/AR-2

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment