Koran Jakarta | December 16 2017
No Comments
Pembuatan Paspor - Pemerintah Dinilai Tidak Lakukan Kajian Mendalam

Syarat Deposito Rp25 Juta Dibatalkan

Syarat Deposito Rp25 Juta Dibatalkan

Foto : ANTARA/Aprillio Akbar
A   A   A   Pengaturan Font
Akibat kurang sosialisasi, masyarakat menolak kebijakan syarat deposito itu.

 

JAKARTA — Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM membatalkan persyaratan kepemilikan tabungan 25 juta rupiah bagi pemohon pembuatan paspor. Pembatalan itu dilakukan karena banyaknya masyarakat yang keberatan dengan persyaratan yang diberlakukan sejak 1 Maret 2017 itu.


“Alasan menghilangkan (syarat kepemilikan tabungan) 25 juta rupiah itu disebabkan analisa pantauan kami melalui media intelijen, analis kami melihat masyarakat maupun media cenderung belum bisa menerima kebijakan ini dengan baik,” kata Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi, Agung Sampurno, di Kantor Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin (20/3).


Sejak 1 Maret 2017, melalui surat edaran nomor IMI-02177.GR.02.06 tahun 2017 tentang Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia non-prosedural, Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM memberikan syarat bagi pemohon paspor. Pemohon harus memiliki tabungan atas nama pemohon dengan jumlah minimal sebesar 25 juta rupiah.


Aturan itu sebelumnya hanya ditujukan bagi orang-orang yang diduga kuat akan menjadi tenaga kerja ilegal di luar negeri. Tetapi akibat kurangnya sosialisasi dari kebijakan ini, masyarakat merasa kaget dan menolaknya.


“Artinya, masyarakat kita perlu didengar aspirasinya. Kalau ini memberatkan masyarakat, kebijakan itu tidak boleh berdiri kokoh. Kebijakan itu harus menyesuaikan,” tambah Agung.


Kurang Siap


Di tempat terpisah, Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf, menilai pembatalan pemberlakuan persyaratan kepemilikan tabungan 25 juta rupiah bagi pemohon pembuatan paspor itu merupakan bukti bahwa pemerintah, khususnya Dirjen Imigrasi, kurang siap secara teknis dalam membuat kebijakan tersebut.


“Bukan plinplan sih, tapi kurang persiapan teknis,” kata Dede Yusuf.Dede mengingatkan pemerintah, ke depannya harus melakukan kajian mendalam sebelum membuat suatu kebijakan. “Jangan trial error,” papar politikus Partai Demokrat ini.


Kendati demikian, dicabutnya persyaratan tabungan deposit untuk pembuatan paspor itu dianggap sudah tepat. “Berarti pemerintah mendengar suara rakyat termasuk DPR,” pungkasnya.


Hal yang sama diungkapkan Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto. Yandri mengaku sempat heran dengan kebijakan persyaratan tabungan deposit dengan besaran minimal 25 Juta rupiah untuk pembuatan paspor itu.


“Tiba-tiba muncul angka 25 juta rupiah, kenapa enggak lima juta rupiah, misalnya, kenapa enggak 10 juta rupiah. Itu belum clear juga, belum dijelaskan ke publik,” papar Sekretaris Fraksi PAN di DPR ini.


Kemudian, Yandri juga sempat penasaran tujuan dibuatnya kebijakan tersebut. “Ingin membatasi orang cari duit atau apa?” ungkap anggota Komisi II DPR ini.


Sebab, kata dia, umumnya warga yang sudah memiliki tabungan 25 juta rupiah tidak mungkin ingin mencari nafkah ke luar negeri. “Artinya, di dalam negeri sudah sejahtera. Orang ke luar negeri itu kan mau cari duit, mau cari nafkah, mau cari kehidupan,” imbuhnya. eko/Ant/P-4

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment