Koran Jakarta | April 20 2019
No Comments
Kinerja Perdagangan - Secara Kumulatif, Januari-Februari 2019 Defisit USD730 Juta

Surplus Dagang Belum Berkualitas

Surplus Dagang Belum Berkualitas

Foto : Sumber: BPS – Litbang KJ/and
A   A   A   Pengaturan Font
Impor pangan perlu dipangkas lewat kenaikan tarif. Selain memperbaiki neraca perdagangan, ini juga untuk melindungi petani nasional.

 

JAKARTA - Neraca perdagangan Indonesia pada Februari 2019 mencatat surplus sebesar 330 juta dollar AS, setelah dalam empat bulan terakhir membukukan defisit. Namun, surplus tersebut dinilai kurang berkualitas, terutama ka­rena terjadi pada saat ekspor dan impor yang me­nurun, baik secara bulanan maupun tahunan.

Semestinya, surplus perdagangan lebih ba­nyak ditopang oleh kenaikan kinerja ekspor yang berdaya saing dan bernilai tambah, bukan mengandalkan komoditas mentah. Selain itu, pe­nurunan impor semestinya didukung oleh ber­kembangnya industri substitusi impor terutama untuk barang modal dan bahan baku. Dengan demikian, akan mengurangi kebergantungan pada impor bahan baku secara berkelanjutan.

Menanggapi kinerja perdagangan Februari itu, peneliti ekonomi Indef, Bhima Yudisthira, mengemukakan apabila melihat ekspor yang tu­run 10 persen dibandingkan Januari lalu, sebe­narnya surplus ini bisa dikatakan surplus semu.

“Jadi, perlu banyak perbaikan khususnya eks­por non-migas. Produk olahan yang potensial, sa­wit, serta alas kaki perlu dicarikan pasar baru. Ti­dak bisa terus mengandalkan pasar AS (Amerika Serikat) dan Tiongkok yang sedang dalam perang dagang,” kata Bhima, di Jakarta, Jumat (15/3).

Di samping itu, lanjut dia, pemerintah perlu segera mengendalikan impor pangan, seperti gula, yang pada Februari lalu secara bulanan naik signifikan. Hal ini tentunya tidak bagus untuk perdagangan dalam negeri karena pasar dikuasai gula impor.

“Peluang petani mendapatkan keuntungan semakin kecil. Untuk memangkas impor diper­lukan kenaikan tarif impor. Selain untuk men­jaga neraca dagang juga untuk melindungi pe­tani lokal,” jelas Bhima.

Dia menegaskan komitmen negara untuk melindungi nasib petani sangat diperlukan. “Tanpa ada kebijakan untuk lindungi petani, maka kemiskinan dan kesenjangan kesejah­teraan akan melebar,” tukas dia.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Februari 2019 surplus 330 juta dollar AS. “Akhirnya, setelah empat kali berturut-turut defisit, alhamdulilah saat ini surplus,” ungkap Kepala BPS, Suhari­yanto, Jumat.

Surplus itu disebabkan nilai ekspor yang se­besar 12,53 miliar dollar AS, lebih tinggi diban­dingkan nilai impor 12,20 miliar dollar AS.

Nilai ekspor Februari itu, turun 10,03 persen dibandingkan Januari 2019, juga turun 11,33 persen dibandingkan Februari 2018 atau year-on-year (yoy). Pada periode sama, nilai impor itu turun cukup tajam 18,61 persen dibandingkan Januari 2019 dan turun 14,02 persen secara yoy.

Dengan demikian, secara kumulatif Janu­ari–Februari 2019 ekspor dan impor tercatat masing-masing 26,46 miliar dollar AS dan 27,19 miliar dollar AS, sehingga defisit neraca perda­gangan kumulatif mencapai 730 juta dollar AS.

Waspadai Perlambatan

Bhima juga mengingatkan, dari statistik per­dagangan Februari 2019 itu ada satu hal yang perlu diwaspadai, yakni penurunan sektor industri manufaktur, ditandai dengan mena­han pembelian barang modal. “Indikasi tahun ini serapan tenaga kerja manufaktur diperkira­kan lebih kecil dibanding 2018,” jelas dia.

Menurut Bhima, pemerintah mesti segera memberi jalan keluar bagi industri yang ter­dampak perlambatan ekonomi global melalui insentif khusus, seperti bonus tarif Pajak Per­tambahan Nilai (PPN) untuk bahan baku dan barang modal. Solusi lain adalah mendorong serapan permintaan domestik.

“Penggerak yang bisa diharapkan saat ini adalah perkuat kerja sama BUMN dengan pi­hak swasta khususnya dalam proyek-proyek pemerintah,” kata dia.

Wakil Direktur Indef, Eko Listiyanto, me­nambahkan surplus perdagangan Februari 2019 bisa menjadi momentum bagi pemerin­tah memunculkan optimisme demi menarik investor. Pasalnya, investasi juga menjadi solusi menyelesaikan masalah neraca perdagangan.

“Harus ada upaya untuk menyampaikan hasil-hasil ini ke investor. Jangan tunda sampai hasil pilpres baru kemudian investasi ke Indo­nesia,” jelas dia.

Pemerintah, lanjut Eko, perlu meyakinkan investor bahwa pesta demokrasi lima tahun­an pada 17 April nanti tidak akan mengganggu iklim usaha.

“Sekarang posisinya (neraca perdagangan) surplus dan rupiah cenderung stabil. Walau­pun (surplus) ini bukan dampak langsung dari kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah, tapi bisa dikonversi menjadi sebuah optimisme baru,” tukas dia. YK/ers/WP

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment