Koran Jakarta | October 16 2018
No Comments
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Hadi Prabowo, tentang Surat Edaran Mendagri terkait Gempa Lombok

Surat Menteri Dalam Negeri Sifatnya Imbauan

Surat Menteri Dalam Negeri Sifatnya Imbauan

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font
Surat edaran yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, perihal bantuan dari pemda untuk Pemda Nusa Tenggara Barat (NTB) jadi polemik. Polemik dipicu oleh cuitan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, lewat akun Twitter-nya yang mempersoalkan surat edaran Mendagri tersebut.

 

Fahri mempertanyakan keluarnya surat edaran tersebut seraya menganggap pemerintah lepas tangan membantu korban gempa di NTB, lalu menggalang bantuan dari daerah-daerah.

Benarkah seperti itu? Untuk mengupas itu lebih dalam, Koran Jakarta berkesempatan mewawancarai Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Hadi Prabowo. Berikut petikan wawancaranya.

Mengapa keluar surat edaran Mendagri mengenai permintaan bantuan untuk Pemda NTB?

Begini, saya coba beri penjelasan baik dari aspek normatif, kewenangan, dan tupoksi Kemendagri. Surat itu kan mengimbau kepada seluruh provinsi untuk memberikan bantuan ke Provinsi NTB dalam penanganan musibah gempa.

Hal ini perlu dimengerti dan dipahami. Hal tersebut adalah sikap responsif dan proaktif dari Kemendagri.

Kenapa sampai harus dikeluarkan surat edaran?

Surat edaran itu didasarkan beberapa hal. Pertama, adanya permintaan dari Gubernur NTB pada 6 Agustus 2018 yang juga memohon bantuan, baik kepada pemerintah pusat maupun seluruh gubernur.

Kedua, ada animo yang sangat besar dari pemda selain Pemda NTB, bagaimana upaya solidaritas membantu masyarakat Lombok untuk memberikan bantuan dengan pembebanan pada APBD masing-masing.

Apa fungsi surat edaran?

Surat edaran itu sangat positif membantu keluarga kita. Ini kan membantu saudara kita, kena musibah.

Kejadian ini terjadi gempa sudah tertangani, kemudian muncul lagi susulan, hal inilah sehingga sikap responsif Kemendagri memfasilitasi keinginan provinsiprovinsi lain untuk membantu NTB bisa dapat terlaksana.

Saya mohon langkah ini kita anggap maklumi secara positif. Jangan dikembangkan dengan hal-hal lain.

Jadi, surat edaran ini sebagai payung hukum?

Ya benar. Kan seluruh APBD di provinsi itu dievaluasi oleh Kemendagri. Yang kabupaten atau kota dievaluasi oleh provinsi masing- masing. Ini sebetulnya tidak ada sedikit pun yang bertentangan dengan UU.

Ini memperjelas, memantapkan, supaya tidak ada keragu-raguan untuk provinsi lain untuk berikan bantuan kepada saudara kita. Jangan sampai ini dikompori. Niat baik kok dipandang sisi negatif. Dari sisi aturan tidak bertentangan, terbuka.

Jadi menurut aturan, pemda lain sah membantu daerah lainnya lewat anggaran APBD mereka?

Suatu daerah bisa berikan bantuan keuangan pada daerah lain. Kalau satu daerah beri bantuan itu wajar. Apalagi ini musibah. Kita juga dalam upaya tingkatkan persatuan kesatuan bangsa.

Menunjukkan adanya solidaritas antardaerah. Daerah lain akan mantap dan bisa alokasikan, anggarkan dan disetujui oleh Pemda baik legislatifnya, sehingga beri bantuan kepada NTB.

Bantuan itu wajib?

Surat edaran itu intinya mengingatkan, memantapkan daerah bagi daerah yang akan membantu. Karena surat edaran itu tidak wajib. Biasanya kita baca peraturan perundangan enggak mau.

Kita konsultasi ke Dirjen Keuangan Daerah. Daripada Dirjen tiap hari layani, diberilah surat edaran. Sehingga ada kemantapan dari sisi regulasi, kemantapan, akuntansi serta pertanggungjawabannya.

Seperti Kemdagri, begitu ada bencana, para menteri pun akan membantu. Meski kecil. Rehab kantor desa. Korpri Kemendagri juga akan berikan bantuan di Lombok Utara.

Surat edaran itu titik tekannya apa?

Apa daerah wajib berikan bantuan? Oh enggak. Silakan daerah mau membantu apa itu sesuai kemampuan dan keinginan masing- masing. agus supriyatna/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment