Koran Jakarta | November 21 2017
No Comments
Kinerja Perbankan - RI Kehabisan Dana karena Belasan Tahun Belanja Konsumtif dari Barang Impor

Struktur Kredit Harus Dirombak untuk Sektor Riil Produktif

Struktur Kredit Harus Dirombak untuk Sektor Riil Produktif

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font
KMK dan KI banyak dipakai untuk belanja impor dan properti yang bersifat konsumtif. Bubble properti juga merupakan sumber inflasi yang sangat destruktif.

 

JAKARTA – Sejumlah kalangan meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia sepenuhnya transparan pada profil kredit perbankan tanpa upaya kosmetika pelaporan atau window dressing. Hal ini bertujuan agar tidak menimbun kredit bermasalah yang cepat atau lambat akan meledak pada gelembung kredit macet.


Contohnya, jika kredit modal kerja (KMK) digunakan untuk impor dan kredit investasi (KI) untuk properti atau kendaraan bermotor impor maka dampak akhir sebenarnya menjadi sama dengan kredit konsumsi .


Oleh karena itu, kategori KMK dan KI semestinya harus jelas pada sektor riil yang produktif, misalnya, dari industri dan pangan dalam negeri untuk menghasilkan nilai tambah dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.


Pengamat ekonomi Universitas Airlangga Surabaya, M Nasih, mengemukakan hal itu ketika dihubungi, Selasa (12/9).


Selama ini, kata dia, impor pangan difasilitasi oleh KMK yang sangat masif. Dan jika motor untuk ojek berasal dari KI yang berunsur komponen impor, itu juga berarti kredit konsumsi telah dikemas menjadi KI.


Atau, imbuh Nasih, apabila kredit properti untuk gedung dikategorikan sebagai KI, maka kredit properti yang konsumtif dan spekulatif itu dibungkus menjadi KI yang tidak produktif secara berkelanjutan pada sektor riil.


“Kredit properti yang sudah pecah di atas 800 trilliun rupiah itu harus masuk pada kategori kredit properti tanpa embel-embel,” tukas dia.


Nasih menegaskan Indonesia bakal kehabisan dana karena selama belasan tahun terakhir digunakan untuk belanja konsumtif dari barang impor. Selain itu, juga untuk kredit properti secara masif sehingga memicu gelembung harga atau bubble properti.


Dia pun memaparkan bahaya dari bubble kredit properti. Nasih menilai kredit properti yang dijamin hanya oleh aset propertinya adalah kredit bubble.

Ia pun mempertanyakan bagaimana mungkin pemerintah mendiamkan dan mengabaikan bubble properti perkotaan besar, dengan kenaikan harga antara 500 hingga 700 persen selama 10 tahun terakhir, padahal pendapatan per kapita riil masyarakat cenderung turun.


“Harga yang bubble juga digunakan sebagai valuasi jaminan kredit properti yang bersifat bodong. Dan, pada saat bubble itu pecah maka nilai riil aset hanya di bawah 20 persen dari nilai jaminan kepada bank,” ujar dia.


Untuk itu, Nasih menyarankan agar pemerintah memberi sanksi tegas kepada bankir yang memicu bubble kredit properti. Hal itu seperti dilakukan pemerintah Islandia yang mempidanakan bankir-bankir yang meruntuhkan ekonomi negara itu pada 2008 akibat bubble kredit properti.


Di sisi lain, lanjut dia, bubble properti juga merupakan sumber inflasi yang sangat destruktif. Sebab, biaya hidup untuk tempat tinggal masyarakat di perkotaan menggerus 20–40 persen dari gaji mereka.


Guna menghemat biaya hidup itu, karyawan dan pekerja terpaksa mencari perumahaan yang lebih murah di luar kota. Ini merampas empat jam waktu yang terbuang sehari hanya untuk waktu perjalanan setiap hari.

“Menteri-menteri yang bicara inflasi semestinya berempati ikut merasakan kesulitan rakyat untuk mendapat tempat tinggal yang layak, dalam biaya dan jarak tempuh yang manusiawi,” kata Nasih.


Dia juga mempertanyakan apakah Jakarta benar-benar membutuhkan sampai 83 mal, padahal kota besar dunia lain, seperti London, New York, dan Tokyo dengan pendapatan per kapita hingga 60 ribu dollar AS, hanya ada belasan mal.


Dana Intermediasi


Ekonom Indef, Eko Listiyanto, mengatakan dana intermediasi perbankan semestinya diutamakan untuk pembangunan sektor riil yang produktif seperti pangan, industri nilai tambah substitusi impor, dan ekspor.


“Dengan begitu, lapangan kerja dapat terus meningkat dan daya beli rakyat juga terangkat secara berkelanjutan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta produktif. Bukan konsumtif,” jelas dia.


Namun, menurut Eko, yang belum banyak dirumuskan saat ini adalah upaya mendorong perbankan untuk merombak struktur kreditnya. “Karena kita harus berproduksi, nggak bisa konsumsi saja,” kata dia.


Ekonom UGM, Revrisond Baswir, juga mengemukakan struktur kredit yang lebih banyak terserap di sektor konsumtif mesti menjadi perhatian OJK dan BI untuk membuat peraturan yang memberikan insentif bagi perbankan mengubah struktur kredit.


Menurut dia, permintaan Menkeu agar pertumbuhan KMK dan KI bisa mencapai 13–15 persen tahun depan semestinya bukan hanya ditujukan pada perbankan. Pemerintah juga mesti memperhatikan alokasi APBN agar lebih fokus pada visi produksi, bukan sebatas belanja rutin. SB/YK/ahm/WP

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment