Sisi Kesehatan dan Ekonomi Covid-19 | Koran Jakarta
Koran Jakarta | August 13 2020
No Comments
PERSPEKTIF

Sisi Kesehatan dan Ekonomi Covid-19

Sisi Kesehatan dan Ekonomi Covid-19

Foto : ANTARA/HO-Humas Pemprov Jatim
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa memberikan penghargaan kepada Ketua Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto ketika membuka Hari Anak Nasional, di Wisata Setigi Desa Sekapuk, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, Rabu (29/7). Penghargaan diberikan karena Kadin peduli anak-anak di saat pandemi Covid-19.
A   A   A   Pengaturan Font

Virus korona pertama kali muncul di Wuhan pertengahan Januari 2020. Penyebarannya sangat cepat. Pada 23 Februari, jumlah korban tewas akibat Covid-19 mencapai 2.462 orang dan telah menginfeksi 78.770 orang. Melihat perkembangan seperti itu, para ahli epidemiologis mengatakan me-lockdown Wuhan adalah satu-satunya pilihan untuk memperlambat penyebaran virus yang menyerang sistem pernapasan tersebut.

Lockdown yang dilakukan di Wuhan adalah menutup semua akses transportasi massal dari, ke, dan di dalam Kota Wuhan, baik transportasi darat, sungai, dan udara. Larangan keluar Wuhan adalah larangan yang harus dipatuhi. Semua perbatasan Wuhan diblokade. Warga yang terlanjur keluar Wuhan sebelum lockdown diminta melapor agar kesehatannya bisa dipantau. Untuk men-tracing warga yang keluar Wuhan, pemerintah menggunakan teknologi berbasis big data.

Yang menarik, lockdown tidak dilakukan secara langsung, tapi bertahap. Awalnya lockdown diberlakukan secara longgar, taksi online dan taksi konvensional masih bisa beroperasi. Kemudian diperketat. Masing-masing keluarga hanya diperbolehkan keluar rumah secara bergantian seminggu sekali.

Dan keputusan pemerintah Tiongkok me-lockdown Wuhan adalah keputusan tepat. Jumlah warga yang terpapar virus korona mulai berkurang. Kota yang menjadi titik nol penyebaran Covid-19 ini perlahan mulai pulih, dan lockdown pun akhirnya dicabut.

Meski lockdown efektif guna mencegah penyebaran Covid-19 di Tiongkok, khususnya Wuhan dan beberapa negara lain, seperti Italia, Denmark, Spanyol, dan Prancis, namun opsi tersebut tidak dipilih Indonesia. Presiden Jokowi awalnya hanya mengimbau kepada semua warga untuk melakukan social distancing, menjaga jarak, menggunakan masker, dan rajin mencuci tangan.

Sebulan setelah pasien 01, 02, dan 03 ditemukan di Depok, Jawa Barat, Presiden Jokowi akhirnya memilih Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Provinsi DKI yang pertama menerapkan PSBB. Opsi lockdown tidak dipilih karena pemerintah tidak ingin kegiatan ekonomi berhenti total. Pemerintah berharap masyarakat yang bekerja di sektor informasl tetap memperoleh penghasilan.

Keputusan pemerintah tidak memilih lockdown sejalan dengan pendapat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO, World Health Organization). Menurut WHO, kebijakan penanganan Covid-19 lebih baik berdasar kearifan lokal. Lockdown belum tentu cocok untuk semua negara.

WHO beranggapan, kebijakan lockdown tidak dapat dipertahankan tanpa ada batas waktu. Lockdown akan berguna jika dikombinasikan dengan berbagai langkah lain untuk mendeteksi dan memutus rantai penularan Covid-19. “Terus menjaga agar perbatasan internasional tetap tertutup, tidak selalu menjadi strategi yang berkelanjutan untuk ekonomi dunia, untuk orang miskin di dunia, atau untuk orang lain,” kata Direktur Kedaruratan WHO, Michael Riyan.

Dalam menangani Covid-19, mustahil bagi masing-masing negara untuk memilih kebijakan seragam. Masing-masing negara harus menggali infromasi untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang kondisi lokasi dan bagaimana proses penyebaran virus korona di daerah lokal mereka.

Suatu negara dengan tingkat kepadatan penduduk dan tingkat penyebaran Covid-19 yang tinggi, mungkin dapat menerapkan lockdown, tidak bisa berlaku untuk semua negara. Begitu juga di dalam suatu negara, opsi yang diplih juga harus mempertimbangkan tingkat kepadatan penduduk dan tingkat penyebarannya.

Untuk Indonesia yang dari awal tidak memilih opsi lockdown, PSBB bisa diterapkan untuk daerah-daerah padat penduduk dengan tingkat penyebaran Covid-19 tinggi. Wilayah-wilayah seperti DKI Jakarta, Bodetabek, Surabaya Raya, Makassar, dan sekitarnya, serta Banjarmasin, kebijakan PSBB mungkin tepat. Meski demikian, PSBB di suatu daerah tidak bisa diterapkan terus menerus. PSBB bisa membuat ekonomi makin lesu. Untuk itu diperlukan keseimbangan antara penanganan pandemi di sisi kesehatan dan menjaga ekonomi terus tumbuh di sisi lain.

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment