Koran Jakarta | November 12 2019
No Comments

Setiap Kebijakan Harus Dapat Diimplementasikan

Setiap Kebijakan Harus Dapat Diimplementasikan

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Judul : Reformasi Kebijakan Publik
Penulis : Hayat, SAP, MSi
Penerbit : Prenadamedia Group
Cetakan : 2018
Tebal : xvi + 344 halaman
ISBN : 978-602-422-455-4

Kebijakan Publik adalah keputusan diambil pemerintah sebagai implementasi rencana kerja untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam perjalanan sering muncuk kritik dari berbagai kalangan. Pemerintah perlu merespons dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang tidak efektif dalam pelayanan.

Pada era Orde Baru banyak pro kontra yang sampai menimbulkan tidak kesinambungan antara birokrat dan masyarakat. Ini entah dalam politik, ekonomi, sosial, dan lainnya. Sedangkan dalam era Reformasi para birokrat mengubah tatanan kehidupan bernegara. Para politikus, negarawan, ataupun pihak-pihak lainnya melakukan perubahan besar-besaran yang mendasar guna menciptakan suatu konsep atau struktur tersistem secara baik. Dalam evaluasi, kebijakan publik bukanlah yang terakhir dalam tahapan reformasi kebijakan publik, namun ada juga analisis terhadap kebijakan publik yang sudah ada.

Seperti dalam buku ini, evaluasi kebijakan tidak serta merta menjadi bahan dalam formulasi kebijakan, tapi dibutuhkan sebuah konsep ulang dalam penyusunan formulasi kebijakan, yaitu reformasi kebijakan publik sebagai langkah konkret untuk mencapai perspektif makro dan mikro serta menentukan formulasi yang efektif dan efisien.
Ditegaskan pula, akhirnya good governance harus menjadi buah dari sebuah konsep kebijakan publik, serta sebagai tujuan akhir rangkaian-rangkaian penyelenggaran kebijakan publik. Selain itu, buku ini menerangkan satu per satu sistem dan tatanan birokrasi mulai dari pusat sampai daerah, serta meluruskan kebijakan-kebijakan reformasi birokrasi Indonesia dengan cara evaluasi.

Partisipasi masyarakat yang utama dalam proses perumusan kebijakan secara baik dan benar, terutama APBD. Ini ditegaskan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah, UU No 11 Tahun 2012 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Melalui peraturan perundang-undangan tersebut pemerintah mendesain mekanisme partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBD melalui kegiatan musyawarah (hlm. 112).

Selain itu, buku juga menyampaikan implementasi kebijakan reformasi perpajakan dalam program tax amnesty (TA), manfaat, tujuan, serta penerapan praktik-praktik kebijakan tersebut. Ada juga perbandingan praktik TA di berbagai negara seperti Afrika Selatan, India, Irlandia, Rusia, dan Amerika Serikat. Dalam mengoptimalkan pelayanan, pemerintah harus mereformulasi dan optimalisasi pelayanan serta penataan organisasi perangkat daerah.

Menurut Hayat (2013:26), yang dikutip dari Semil dan Nurham (2005), pelayanan dianggap tidak memuaskan apabila lebih rendah dari harapan. Maka, bila kinerja tersebut lebih besar dari harapan, pelayanan tersebut menjadi efisien (hlm 219).

Langkah terakhir dengan menganalisis dampak-dampak kebijakan daerah yang berasumsikan bahwa perdesaan menjadi wilayah terpencil yang dinilai ketertinggalan dalam penanganan, pengimplementasikan program-progran untuk kemandirian Sumber Daya Manusia di daerah-daerah tersebut. Seperti diungkapkan Riyadi (2013:5), model strategi reformasi birokrasi daerah berdasarkan aspek orientasi, pendekatan, dan titik masuk substansi reformasi birokrasi untuk kolaborasi dan mengintegrasikan penyelenggaraan pelayanan publik secara tepat. Jadi, reformasi kebijakan public harus efektif dengan memperbaiki aparatur, sistem, perundang-undangan, agar dicapai pelayanan publik yang berkualitas. Diresensi Mochammad Nahdi Mubarok, Mahasiswa Universitas Islam Malang

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment