Koran Jakarta | May 30 2017
No Comments
Peringkat Utang - Waspadai Jumlah Pinjaman Pemerintah Bakal Kian Membengkak

Setelah “Investment Grade”, Daya Saing Juga Harus Naik

Setelah “Investment Grade”, Daya Saing Juga Harus Naik

Foto : sumber: Bloomberg – Litbang KJ/and
A   A   A   Pengaturan Font
Investmen grade akan mendongkrak investasi portofolio. Banyak hal harus dilakukan untuk sejahterakan rakyat.

 

JAKARTA – Pemberian rating (peringkat) layak investasi (investment grade) kepada Indonesia oleh lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor’s (S&P) sebaiknya menjadi momentum bagi pemerintah untuk berusaha keras menaikkan peringkat daya saing produk nasional di tingkat global.

Selain itu, investment grade juga mesti memacu kegiatan produktif, terutama untuk membangun kemandirian nasional.


Peneliti ekonomi Indef, Bhima Yudhistira, mengatakan label investment grade dari S&P merupakan prestasi tersendiri bagi pemerintah.

“Pengakuan S&P ini sangat ditunggu-tunggu setelah sebelumnya Moody’s Investors Service dan Fitch Ratings juga memiliki pandangan positif mengenai utang Indonesia.

Namun, pengakuan S&P jangan dimanfaatkan hanya untuk mendapatkan utang, tapi juga harus menjadi momentum untuk menaikkan peringkat daya saing produk nasional,” katanya saat dihubungi, Jumat (19/5).


Bhima menjelaskan, pengakuan dunia terhadap pengelolaan fiskal Indonesia sudah berada pada jalan yang benar.

“Nah, yang perlu dibenarkan selanjutnya adalah pengelolaan sektor perdagangan. Sebab, kita tahu kegiatan ekspor kita cuma mengandalkan bahan mentah, sementara tekanan dari produk impor kian gencar. Di sinilah pentingnya membangun sektor pertanian dan perkebunan sebagai basis industri yang bisa berdaya saing global,” ujarnya.


Bhima mengatakan investment grade mungkin akan mendongkrak investasi portofolio yang dibuktikan dengan IHSG yang terus menghijau.

Tapi, secara fundamental sebenarnya tidak banyak terjadi perubahan bahkan dalam dua tahun terakhir terakhir, konsumsi yang menyumbang 56 persen terhadap PDB justru pertumbuhannya menurun dari 5,15 persen di tahun 2014 menjadi hanya 4,4 persen di tahun 2017.


Sementara itu, meski surplus perdagangan pada Januari yang lalu masih surplus, tapi sampai April surplus neraca perdagangan terus turun.

“Investment grade hanya terkait dengan surat utang dan investasi di sektor portofolio. Yang perlu diperhatikan realisasi investasi di sektor riil malah terus anjlok.

Kenapa investor tidak mau bikin pabrik? Tidak mau investasi jangka panjang? Ini masalah nyata kita. Perbaikan daya saing harus lebih diperhatikan ketimbang bicara soal rating surat utang,” kata Bhima.


Seperti diketahui, alasan S&P memberikan peringkat layak investasi kepada Indonesia, yakni menjadi level BBB-/stable outlook, didasari oleh berkurangnya risiko fiskal seiring kebijakan anggaran pemerintah yang lebih realistis sehingga membatasi kemungkinan pemburukan defisit ke depan secara signifikan.

Langkah ini juga dapat mengurangi risiko peningkatan rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto dan beban pembayaran bunga.


Di sisi lain, S&P juga memproyeksikan perbaikan penerimaan negara sebagai dampak lanjutan dari perolehan data program tax amnesty serta pengelolaan pengeluaran fiskal yang lebih terkendali.

Selain itu, Indonesia dinilai telah menunjukkan perumusan kebijakan yang efektif untuk mendukung keuangan pemerintah yang berkesinambungan dan pertumbuhan ekonomi yang berimbang.


Peningkatan Investasi


Sementara itu, menanggapi penilaian S&P terhadap utang Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan hal itu akan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Tak hanya kalangan menengah ke atas, masyarakat kecil juga dapat merasakan dampaknya melalui peningkatan nilai investasi.


Namun, capaian ini belum membuat Sri Mulyani merasa puas. Menurutnya, masih banyak hal yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat.


“Kalau dari sisi indikator pada akhirnya ekonomi dan suatu negara dianggap memiliki prospek bagus apabila memiliki masyarakat makmur adil dan aman.

Oleh karena itu, keinginan kita untuk menciptakan masyarakat adil makmur sangat berkaitan erat dengan kebutuhan kita untuk ciptakan confident di Indonesia dan pelaku lain yang melihat di Indonesia,” ungkapnya.


Sri menekankan, masih terdapat beberapa indikator yang harus dicapai pemerintah, di antaranya adalah kemiskinan yang menurun, kesempatan kerja meningkat, pengangguran menurun, indeks kualitas manusia meningkat, kesenjangan menurun, dan APBN akan tetap kredibel. “Ini yang sangat penting,” tuturnya.


Untuk mencapai target ini, APBN pun harus benar-benar dijaga oleh pemerintah. Tak hanya tumbuh tinggi, APBN juga harus berdampak positif bagi ekonomi masyarakat. YK/SB/Ant/ahm/bud/AR-2

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment