Koran Jakarta | July 19 2019
No Comments
PPDB Sistem Zonasi - Masyarakat Perlu Diberi Informasi yang Jelas Mengenai PPDB

Semua Sekolah Harus Favorit

Semua Sekolah Harus Favorit

Foto : koran jakarta/selocahyo
demo sistem zonasi - Puluhan wali murid yang tergabung dalam Komunitas Orang Tua Peduli Pendidikan Anak SMP se-Surabaya, melakukan unjuk rasa menuntut agar pemerintah mengevaluasi PPDB sistem zonasi yang dinilai tidak adil bagi siswa berprestasi, di depan Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (19/6). Atas tuntutan tersebut, Dinas Pendidikan Jatim menghentikan PPDB sistem zonasi, sambil menunggu keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
A   A   A   Pengaturan Font

Masyarakat harus diedukasi dan diberi informasi yang jelas terkait perlunya PPDB sistem zonasi.

JAKARTA – Penerimaan Pe­serta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi sebenarnya bertujuan memberikan layanan akses pendidikan yang berkeadilan bagi masyarakat. Dengan sis­tem ini, pemerintah berupaya memeratakan mutu pada se­mua sekolah negeri dan men­dorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pen­didikan.

“Dengan sistem zonasi, kecenderungan terpusatnya peserta didik pada sekolah tertentu yang dianggap ung­gulan dan favorit lambat laun akan berubah. Semua seko­lah harus unggul dan berkua­litas,” kata Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bidang Pendidikan, Retno Listiyanti, dalam acara diskusi publik bertajuk “Kebi­jakan PPDB Sistem Zonasi dan Mutasi Guru dalam Perspektif Kepentingan Bagi Anak”, di Ja­karta, Rabu (19/6).

Menurutnya, saat ini su­dah banyak terjadi pergeseran pada daftar sekolah terbaik di tiap-tiap provinsi. Hal tersebut membuktikan bahwa kualitas sekolah sudah lebih merata berkat sistem zonasi yang telah dijalankan tiga tahun terakhir ini.

Terkait dengan adanya ma­syarakat yang menolak ke­bijakan PPDB zonasi, Retno mengatakan hal ini mesti menjadi tugas pemerintah daerah maupun pusat. Me­nurutnya, masyarakat harus diedukasi dan diberi informa­si yang jelas terkait perlunya sistem zonasi.

“Sosialisasi PPDB harus di­lakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif agar ma syarakat teredukasi dan paham petunjuk teknis di daerahnya masing-masing,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, pengamat pendidikan, Itje Chodidjah, menyebut ma­syarakat yang menolak PPDB Zonasi ini mesti membalik par­adigma yang mereka pahami. Menurutnya, perhatian harus lebih difokuskan pada anak-anak yang sulit bersekolah di sekolah negeri atau favorit.

“Selama ini, mereka yang sulit mengakses sekolah negeri maupun favorit tidak protes ka­rena tidak berani. Apalagi ada perasaan mereka tidak sepintar mereka,” tegasnya.

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia, (FSGI), Heru Purnomo, menambahkan pendekatan zonasi ini tidak ha­nya digunakan untuk PPDB, tetapi juga untuk membenahi berbagai standar nasional pen­didikan. Salah satunya terkait sebaran dan peningkatan kua­litas guru akan ditangani ber­basis zonasi.

“Redistribusi tenaga pen­didik dan tenaga kependidikan juga akan menggunakan pen­dekatan zonasi. Hal ini diha­rapkan bisa mempercepat pe­merataan kualitas pendidikan,” ujarnya.

Salah Paham

Secara terpisah, Anggota Ombudsman Republik Indo­nesia (ORI), Ahmad Suaedy, mengatakan masyarakat di­duga masih banyak yang salah paham terkait PPDB sistem zonasi sehingga mengakibat­kan terjadinya antrean yang panjang. Masyarakat masih beranggapan siapa yang paling duluan membawa berkas ke sekolah diterima.

“Ombudsman sangat me­nyesalkan terjadi kesalah­pahaman itu. Pendaftaran seharusnya telah dilakukan melalui sistem daring dan te­lah diatur zonasinya. Semen­tara berkas calon siswa dibawa ke sekolah dalam rangka veri­fikasi data, bukan untuk pen­daftaran siapa yang duluan,” katanya.

Ia menambahkan mentali­tas masyarakat dalam memilih sekolah favorit masih sangat kuat, sehingga pemerintah se­cara keseluruhan khususnya Kemendikbud dan Kemendagri agar bekerja sama dalam mem­berikan pengertian pada ma­syarakat.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, kembali me­negaskan, sistem zonasi dalam PPDB memberikan akses yang lebih setara dan berkeadilan kepada peserta didik tanpa melihat latar belakang kemam­puan atau perbedaan status so­sial ekonomi.

“Kewajiban pemerintah dan sekolah adalah memastikan semua anak mendapat pendi­dikan dengan memperhatikan anak harus masuk ke seko­lah terdekat dari rumahnya,” ujarnya.

ruf/Ant/E-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment