Koran Jakarta | October 21 2019
No Comments

Semua Anggota DPRD Lumajang Belum Serahkan LHKPN

Semua Anggota DPRD Lumajang Belum Serahkan LHKPN

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

SURABAYA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) me­meriksa harta kekayaan 37 penyelenggara negara di ling­kungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim). Hasilnya, kepatuhan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pejabat legislatif di Jatim, DPRD Lumajang yang ter­endah. Dari 47 wajib lapor, belum ada satu pun yang melapor­kan LHKPN-nya.

“Pemeriksaan LHKPN dilakukan kepada para penyeleng­gara negara Pemprov di Jatim berdasarkan kriteria dan per­timbangan pemeriksa, seperti aspek risiko jabatan,” kata juru bicara KPK, Febri Diansyah dalam keterangan tertulis yang diterima, Koran Jakarta, Senin (8/7).

Febri mengatakan KPK mulai memeriksa harta kekayaan dari 37 penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Pro­vinsi Jatim, di Kantor Gubernur Jatim, 8-12 Juli 2019. Dari data KPK per 27 Juni 2019, tingkat kepatuhan membuat LHKPN pe­jabat eksekutif se-Jatim, Kota Blitar merupakan terendah yaitu 39,55 persen.

Menurut Febri, pejabat yang diperiksa harta kekayaan­nya, antara lain Bupati Lumajang, Bupati Ponorogo, Bupati Probolinggo, Bupati Blitar, Bupati Bangkalan, Bupati Banyu­wangi, Bupati Situbondo, Bupati Jember, Bupati Sume­nep, Wakil Bupati (Plt Bupati) Trenggalek, Wakil Bupati Sume­nep, serta sejumlah sekretaris daerah, dan Kepala OPD tingkat II. KPK akan melihat kelengkapan administrasi atau dokumen pendukung kepemilikan aset dan asal usul aset. SB/N-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment