Koran Jakarta | March 27 2019
No Comments

Seleksi Hakim MK

Seleksi Hakim MK
A   A   A   Pengaturan Font

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat telah selesai melakukan uji kepatutan dan kelayakan 11 calon hakim konstitusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/2) malam. Mereka dibantu oleh empat tim ahli. Empat anggota tim ahli yang turut memberikan penilaian adalah mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Harjono, Maruarar Siahaan, dan Maria Farida Indrati, serta Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Eddy Hiariej.

Sedangkan sebelas calon hakim konstitusi yang diuji adalah Hestu Armiwulan Sochmawardiah, Aidul Fitriciada Azhari, Bahrul Ilmi Yakup, M Galang Asmara, Wahiduddin Adams, Refly Harun, Aswanto, Ichsan Anwary, Askari Razak, Umbu Rauta, dan Sugianto.

Dari sebelas nama itu, DPR akan memilih dua orang untuk menggantikan Wahiduddin Adams dan Aswanto, yang habis masa jabatannya pada 21 Maret 2019. Rapat pleno pengambilan keputusan calon hakim MK akan dilakukan pada Selasa (12/3) atau setelah masa reses.

Publik berharap DPR memiliki parameter yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan dalam memilihkan dua dari sebelas calon hakim konstitusi itu. Publik berharap hakim yang terpilih adalah sosok yang profesional, tidak berafiliasi atau bukan titipan partai politik serta tidak terkooptasi oleh kepentingan penguasa.

Pasal 24C Ayat (3) UUD 1945, mengamanatkan bahwa hakim konstitusi terdiri atas sembilan orang yang diajukan (nominated) oleh tiga lembaga negara, yakni tiga orang diajukan oleh Presiden, tiga orang diajukan oleh DPR, dan tiga orang diajukan oleh Mahkamah Aagung. Tetapi yang harus diingat, menurut konstitusi, kesembilan hakim tersebut bukan mewakili, melainkan hanya diajukan atau diusulkan oleh ketiga lembaga negara tersebut.

Semua hakim konstitusi haruslah independen dan tidak bisa dipengaruhi oleh lembaga negara yang mengusulkannya. Meskipun ditetapkan dengan keputusan presiden (kepres), hakim MK tidak bertanggung jawab dan tidak mewakili presiden, Kepres hanya bersifat administratif.

Sosok yang terpilih seharusnya memiliki rekam jejak yang bersih dari berbagai pelanggaran, termasuk bersih dari kelalaian pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari 11 calon yang diseleksi, sembilan di antaranya punya kewajiban melaporkan LHKPN ke KPK. LHKPN merupakan indikator awal untuk menentukan integritas seseorang.

Salah satu tugas dari hakim yang terpilih adalah menyidangkan hasil sengketa pemilu 2019. Bila ada di antara mereka yang berafiliasi dengan partai politik, dikhawatirkan yang bersangkutan tidak netral dalam memutuskan perkara sengketa pemilu 2019. Karena itu, publik harus mengawal secara ketat proses pemilihan di DPR nanti.

Memilih hakim konstitusi yang tidak berafiliasi bukanlah hal yang mudah. Apalagi yang menguji dan memilih para calon hakim konstitusi tersebut adalah Dewan Perwakilan Rakyat, sebuah lembaga yang diisi oleh anggota partai politik.

Dengan proses seleksi hakim konstitusi yang berkualitas, kita berharap Mahkamah Konstitusi dapat kembali menjadi lembaga yang terhormat dan bermartabat. Kasus suap yang menimpa mantan hakim konstitusi M Akil Mochtar dan Patrialis Akbar, harus menjadi pelajaran berharga bagi DPR dalam memilih hakim konstitusi.

Publik berharap rapat pleno pemilihan calon hakim konstitusi itu digelar secara terbuka. Begitu juga dengan mekanisme voting jika proses musyawarah dalam rapat pleno tidak mencapai mufakat. Tujuannya adalah agar publik dapat mengetahui fraksi-fraksi mana saja yang memiliki sikap reformis dalam proses pemilihan.

Selama ini, pemilihan selalu dilakukan secara tertutup. Masyarakat hanya disuguhi hasil ketetapan yang telah diputuskan oleh DPR.

Di tengah tahun politik dan jelang pemilu seperti saat ini, aspek integritas, rekam jejak dan kredibilitas seorang hakim MK harus diutamakan. MK butuh hakim konstitusi yang berpikir reformis. 

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment