Koran Jakarta | June 26 2017
No Comments
Kasus E-KTP

Selamatkan Aset Negara, KPK Tak Pakai Pasal Suap

Selamatkan Aset Negara, KPK Tak Pakai Pasal Suap

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengemukakan tidak menggunakan pasal suap atau gratifikasi dalam penanganan korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Alasannya, karena adanya kerugian negara dalam kasus ini dan untuk menyelamatkan aset-aset milik negara.

“Konstruksi besar kasus ini adalah indikasi tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Kami menguraikan sejak proses tahun 2009 dan 2010 serta proyeknya baru tahun 2011–2012,” kata Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (20/3). Dijelaskan Febri, memang ada proses penerapan pasal suap dalam kasus ini karena ada indikasi memperkaya diri sendiri.

Namun, jika digunakan pasal suap, kerugian negara yang mencapai 2,3 triliun rupiah sulit untuk dikembalikan. “Dalam konstruksi hukum terdapat apa yang disebut dengan absorbsi atau penyerapan dari pasal suap dan gratifikasi karena ada indikasi memperkaya diri sendiri atau orang lain di Pasal 2 dan Pasal 3,” ujar Febri.

Febri kemudian mencontohkan kasus dana untuk meloloskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan kasus e-KTP. “Kalau dalam kasus dana APBD tentu ada gratifikasi, tapi kalau e-KTP indikasinya merugikan keuangan negara. Makanya, kalau menggunakan pasal suap sejak awal akan terlepas dari asset recovery 2,3 trilun rupiah.

Jadi, fokus KPK juga untuk menyelamatkan aset negara,” sambungnya. Meski tidak menggunakan pasal suap, KPK tidak menutup kemungkinan menjerat para penerima aliran dana korupsi dengan pasal suap jika ada bukti yang cukup. “Jika memang ada pihak lain dari konstruksi besar indikasi merugikan negara akan ditelaah lebih lanjut,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui dalam dakwaan yang dibacakan jaksa pada sidang perdana korupsi e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto terdapat sejumlah nama yang disebut menerima aliran dana dari korupsi e-KTP.

Namun, dana yang sejumlah besar dibagikan oleh Andi Agustinus atau Andi Narogong itu tidak disebut berasal dari APBD karena pembagian uang disebut terjadi pada 2010, sedangkan proyek e-KTP menggunakan anggaran 2011–2012.

Delapan Saksi

Pada bagian lain, Febri mengungkapkan jaksa KPK dijadwalkan akan menghadirkan delapan saksi dalam sidang lanjutan pada Kamis (23/3). “Kami akan hadirkan delapan orang saksi, termasuk satu orang saksi yang belum menyampaikan keterangan di persidangan sebelumnya, jadi ada delapan atau sembilan orang saksi,” katanya.

Menurut Febri, KPK akan masih mendalami seputar penganggaran di mana fakta-fakta sudah disimak terkait proses pembahasan anggaran di persidangan sebelumnya. Namun, Febri belum bisa menyampaikan apakah nantinya KPK juga akan mendalami selain masalah penganggaran proyek e-KTP dalam persidangan.

“Tentu tidak bisa saya sampaikan, namun KPK berkomitmen tidak hanya berhenti terhadap dua orang ini saja. Seperti disebutkan dalam persidangan bahwa dua orang terdakwa disebutkan bersama-sama dengan sejumlah pihak,” ucap Febri.

Sebelumnya, dalam sidang lanjutan pada Kamis (16/3), jaksa dari KPK menghadirkan delapan saksi, namun satu saksi, yakni mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo, tidak hadir dan satu lagi saksi, yakni mantan Dirjen Administrasi Kependudukan Kemendagri Rasyid Saleh, terlambat sehingga kesaksiannya ditunda pada 23 Maret. Ant/mza/AR-2

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment