Satgas Waspada Investasi Tindak 125 “Fintech” Ilegal | Koran Jakarta
Koran Jakarta | December 9 2019
No Comments
Perlindungan Konsumen

Satgas Waspada Investasi Tindak 125 “Fintech” Ilegal

Satgas Waspada Investasi Tindak 125 “Fintech” Ilegal

Foto : ISTIMEWA
Tongam L Tobing Ketua Satgas Waspada Investasi
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi kembali menindak 125 entitas layanan keuangan berbasis teknologi (fintech) hingga akhir November lalu. Fintech yang menawarkan jasa pinjaman atau peer to peer lending tersebut tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Kegiatan fintech peer to peer lending ilegal masih banyak beredar lewat website maupun aplikasi serta penawaran melalui sms. Kami meminta masyarakat untuk berhati-hati sebelum melakukan pinjaman secara online dengan melihat apakah aplikasi peer to peer lending tersebut telah terdaftar di OJK atau belum,” kata Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing di Jakarta, Selasa (3/12).

Satgas pada 7 Oktober 2019 juga telah menindak 133 entitas fintech peer to peer lending ilegal, sehingga total entitas fintech peer to peer lending ilegal yang ditangani sampai November 2019 sebanyak 1.494 entitas. Sedangkan, total entitas fintech peer to peer lending ilegal yang sudah ditindak oleh satgas sejak 2018 hingga November 2019 sebanyak 1.898 entitas.

Tongam mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk 13 kementerian/ lembaga dan sejumlah pihak terkait seperti asosiasi fintech untuk mencegah masyarakat menjadi korban dari fintech peer to peer lending ilegal, antara lain dengan memperbanyak sosialisasi dan informasi mengenai bijak meminjam di fintech peer to peer lending dan membuka layanan pengaduan Warung Waspada Investasi.

“Kami mengajak semua anggota Satgas untuk semakin aktif bersama-sama melakukan pencegahan maraknya fintech peer to peer lending ilegal dan investasi ilegal untuk melindungi kepentingan masyarakat,” kata Tongam.

Satgas Waspada Investasi terdiri dari 13 kementerian/ lembaga yaitu OJK, BI, Kementerian Kominfo, Kementerian Agama, Kementerian Perdagangan, Kemendagri, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kemendikbud, Kemenristek, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, PPATK dan BKPM.

 

Tanpa Izin

 

Satgas juga hingga akhir Nopember juga menghentikan 182 kegiatan usaha yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin dari otoritas yang berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat.

Tongam menjelaskan bahwa kegiatan 182 entitas itu berbahaya karena memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat untuk menipu dengan cara iming-iming pemberian imbal hasil yang sangat tinggi dan tidak wajar.

Total kegiatan usaha yang diduga dilakukan tanpa izin dari otoritas yang berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat yang telah dihentikan satgas selama 2019 sebanyak 444 entitas.

 

bud/E-10

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment