Koran Jakarta | October 20 2018
No Comments

Saatnya Dukung B20

Saatnya Dukung B20

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Komitmen pemerintah untuk merealisasikan perluasan penggunaan bahan bakar minyak solar yang dicampur 20 persen komponen minyak kelapa sawit atau perluasan biodiesel B20 untuk non public service obligation (PSO) sangat ditunggu-tunggu banyak kalangan. Betapa tidak, karena program biodiesel B20 mempunyai banyak makna, salah satunya mendorong perekonomian nasional, terutama untuk mengurangi impor dan menjaga stabilitas nilai tukar.

Seperti diketahui, selama ini impor bahan bakar berkontribusi besar pada neraca perdagangan. Dengan kata lain, neraca perdagangan selalu defisit karena tertekan oleh impor bahan bakar. Adanya perluasan B20 non-PSO diharapkan mengurangi impor bahan bakar karena pasokan bahan bakar sebagian dicukupi dari dalam negeri.

Lebih dari itu, kepercayaan pada biosolar bisa meningkatkan pengembangan energi baru terbarukan. Apalagi, pemerintah akan segera mencari terobosan baru untuk menciptakan energi bersih, berkelanjutan, memiliki harga terjangkau sehingga menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya.

Tak cuma itu, sesuai dengan komitmen Indonesia pada COP 21 di Paris tahun 2015 mengenai penurunan emisi karbon, pengembangan energi baru terbarukan harus didorong dan dipercepat. Oleh karena itu, pemerintah terus bekerja keras untuk merealisasikan strategi percepatan pengembangan energi baru terbarukan, salah satunya melalui perluasan pencampuran Biodiesel dalam BBM sebesar 20 persen untuk sektor transportasi.

Sampai hari ini di sektor ketenagalistrikan, energi baru terbarukan menyumbang 12,7 persen dalam bauran energi. Nah, dengan perluasan B20 yang berlaku secara efektif mulai tanggal 1 September 2018 untuk sektor transportasi dan bahan bakar minyak, maka bauran energi baru terbarukan bisa menjadi 15 persen.

Mandatori penggunaan B20 tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Pada 15 Agustus 2018, diterbitkan Perpres Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Dalam Perpres ini sebagai payung hukum dilakukannya perluasan penerapan B20 baik untuk sektor Public Service Obligation (PSO) maupun non-PSO. Beleid sebelumnya yang tertuang dalam Perpres Nomor 24 Tahun 2016, hanya mengatur penerapan B20 sebatas untuk PSO. Per 1 September 2018, perluasan pemakaian B20 akan mulai diterapkan.

Hebatnya lagi, jika kebijakan biodiesel 20 persen (B20) berjalan lancar, pemerintah akan mengeluarkan lagi kebijakan biodiesel 100 persen (B100). Untuk mencapai ini memang dilakukan secara bertahap. Paling tidak butuh waktu dua sampai tiga tahun untuk pembangunan pabrik B100.

Bahan bakar B100 memiliki standardisasi sama dengan BBM standar Euro 4. Diharapkan, dengan adanya kendaraan-kendaraan yang sudah memiliki spesifikasi mesin standar Euro 4 tidak perlu memodifikasi atau menggantinya. Karena B100 sama dengan Euro 4 standarnya, sehingga untuk bangun B100 mesin tidak perlu dimodifikasi.

Kita memang harus segera beralih dari energi fosil yang tidak berkelanjutan ke energi baru terbarukan. Apalagi banyak negara maju sudah menargetkan untuk merealisasikan penggunaan energi terbarukan secara menyeluruh.

Nah, negara kita yang mempunyai sumber daya energi baru terbarukan melimpah sudah semestinya mempunyai komitmen untuk memajukan energi baru terbarukan. Perluasan penggunaan biodiesel B20 merupakan momentum untuk menjadikan Indonesia sebagai negara berbasis energi baru terbarukan. Jika tidak segera beralih ke energi baru terbarukan, kita akan tertinggal dan terjerat ke dalam energi fosil.

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment