Koran Jakarta | August 23 2019
No Comments
Anggota Komisi VII DPR RI, Kurtubi, soal Pemadaman Listrik Massal

Saatnya Beralih ke Pembangkit Listrik yang Superbersih

Saatnya Beralih ke Pembangkit Listrik yang Superbersih

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font
Warga Jabodetabek, Banten, dan sebagian Jawa Barat dikejutkan dengan pemadaman listrik massal (blackout) yang terjadi pada Minggu (4/8) lalu. Pemadaman listrik secara massal tersebut ditengarai akibat gangguan transmisi pada Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kv Ungaran-Pemalang.

 

Perusahaan Listrik Negara (PLN), selaku pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut pun berjanji akan melakukan investigasi secara menyeluruh dan akan mem­berikan kompensasi kepada 21,9 juta pelanggan yang terdampak.

Untuk mengupas hal tersebut lebih lanjut, Koran Jakarta me­wawancarai anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem), Kurtubi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/8).

Bagaimana pendapat Komisi VII DPR RI soal pemadaman listrik massal kemarin?

Komisi VII merasa concern ter­hadap kejadian pemadaman yang luar biasa dilihat dari sisi lamanya terjadinya pemadaman. Kemudian yang kedua, dari coverage daerah yang menderita luar biasa, sehing­ga rakyat merasa begitu menderita, kehidupannya terganggu sekali. Kami dari Komisi VII tidak bisa me­nutup mata, meskipun kami masih pada masa reses.

Langkah apa yang dilakukan Komisi VII setelah pertemuan dengan pihak PLN?

Kami akan mendorong un­tuk terus dilakukan investi­gasi seindependen mungkin. Meskipun itu dari PLN tim verifikasinya yang domi­nan, namun kami tetap berharap ada pihak yang independen.

Harapannya setelah tim investi­gasi dibentuk?

Jadi, kita harap­kan tim terse­but dapat menguak secara jujur dan fair, apa penyebab se­benarnya sehingga kita bisa mengambil kesimpulan dan pelajaran dari masalah ini. Sebab, listrik di negara kita sangat penting. Baru mati 10 jam saja, kita menderita, transportasi lumpuh, bagaimana kalau nan­ti MRT kita sudah ke segala arah di Jakarta, bagaima­na kalau nanti sebagian besar kendaraan kita su­dah listrik semua, bagaimana kalau jumlah pembangkit yang ada di Jawa-Bali yang sekarang 30 gigavolt menjadi lima kali lipat, 150 gigavolt.

Lalu, pendapat Anda terkait solusi jangka panjang?

Yang saya harus catat dan saya harus sampaikan ke pemerintah, ke depan dalam hal merencanakan pembangunan pembangkit listrik. Salah satunya bagaimana pem­bangunan pembangkit listrik dari fosil kita kurangi, diganti, diisi, dan dilengkapi dengan pembangkit listrik yang super bersih, energi matahari, angin, air, kita dorong semuanya. Kemudian, Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) harus masuk dalam sistem kelistrikan nasional.

Kita ingin menjadi negara industri yang maju, tanpa nuklir sulit untuk memperoleh listrik yang cukup andal, yang 24 jam bersih dan cost yang kompetitif dan aman.

Kemudian, terkait pertang­gungjawaban PLN?

Manajemen harus bertanggung­jawab. Lebih bagus kalau dirut­nya mengundurkan diri. Untuk kompensasi, sudah diatur dalam undang-undang dan saya kira PLN sudah berkomitmen untuk mem­bayar kompensasi.

Masalahnya, dirutnya masih Plt, jadi bagaimana?

Nah itu dia, ini salah satu kelemahan. PLN berada di bawah Kementerian BUMN, saya tidak sepakat. PLN ini adalah pelaksana dari Pasal 33 UUD 1945, bersama dengan Pertamina. Jadi, gak boleh disamakan dengan BUMN lain. Ini konstitusi sehingga pergantian direksi orang yang ditaruh di situ tidak asal-asalan. trisno juliantoro/P-4

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment