Saat Ini Pancasila Menghadapi Ancaman Laten Radikalisme | Koran Jakarta
Koran Jakarta | December 9 2019
No Comments
Mantan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Profesor Azyumardi Azra tentang Radikalisme

Saat Ini Pancasila Menghadapi Ancaman Laten Radikalisme

Saat Ini Pancasila Menghadapi Ancaman Laten Radikalisme

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font
Serangkaian teror yang terjadi di Tanah Air, mulai dari bom Bali hingga yang terakhir bom bunuh diri di Kantor Polrestabes Medan, adalah bukti bahwa kelompok teror masih jadi ancaman.

 

Mereka yang radikal ma­sih tetap eksis karena memang didukung oleh konstelasi politik global di mana ada kelompok serupa yang menjadi afiliasinya. Dulu, Al Qaeda, sekarang ISIS.

Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Terdiri dari ragam etnis dan agama. Kemunculan kelompok radikal, ditambah kian menguatnya sikap intoleransi yang diperlihatkan beberapa kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lainnya yang berbeda, membuat perbedaan yang selama ini diikat dalam persatuan terancam.

Indonesia memang punya Pan­casila. Ideologi yang bisa menyatu­kan kemajemukan. Tapi, radika­lisme dan intoleransi yang menguat, sedikit demi sedikit mengikis kemajemukan. Ideologi Pancasila pun terancam. Untuk mengupas itu lebih lanjut Koran Jakarta mewawa­ncarai cendekiawan muslim yang juga mantan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Profesor Azyumardi Azra. Berikut petikan wawancaranya.

Agama mana pun spiritnya adalah membawa semangat perdamaian. Tapi, akhir-akhir ini muncul semangat beragama yang tak ramah. Menafikan perbedaan, bahkan memusuhinya. Apa yang salah dalam kehidupan beragama saat ini?

Ya, agama kini ambigu, menga­jarkan damai, tapi juga atas nama agama, penganut agama melaku­kan kekerasan. Kebangkitan agama dalam tiga dasawarsa terakhir me­nampilkan fenomena agama yang kontradiktif. Antusiasme beragama, politisasi agama, dan juga politik identitas agama yang justru ti­dak kondusif untuk penciptaan dunia lebih damai.

Apakah radikalisme sudah jadi ancaman yang riil di Indonesia saat ini?

Saat ini, Pancasila meng­hadapi ancaman laten, yakni radikalisme. Karena itu, Pan­casila itu kalau nggak hati-hati berhadapan dengan ideologi lain itu bisa kalah. Karena itu ancamannyaa riil. Ancaman radikalisme itu riil.

Kenapa radikalisme itu jadi ancaman serius bagi Pancasila?

Watak dasar radikalisme agama demikian sungguh bertolak be­lakang dengan Pancasila. Sebagai fondasi dan jiwa yang mendasari bangunan bangsa dan negeri ini, kehadiran Pancasila pertama-tama justru melindungi dan menjamin keberagaman identitas primordial masyarakat bangsa Indonesia. Dalam arti itu, Pancasila menuntun bangsa ini untuk bersikap inklusif, moderat dalam menampilkan iden­titas kesukuan dan keagamaan kita, toleran dan gotong royong sebagai kepribadian khas bangsa Indonesia yang takdirnya adalah majemuk.

Oleh Pancasila, keberagaman tidak dibungkam dan disamakan, melainkan dibiarkan hidup berkem­bang. Hal itu terlihat nyata pada kebijakan negara yang men­jamin hak beragama dan beribadah setiap warg­anya sesuai dengan nilai agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan apa pun latar belakang primordial warga bangsa ini, setiap orang memiliki kesetaraan di hak dan kewajiban di hadapan hukum negara.

Menangkal radikalisme itu harus dimulai dari mana?

Menangkal munculnya radika­lisme harus dimulai dari keluarga. Ini tanggung jawab kita semua, dimulai dari keluarga untuk meng­hormati perbedaan agama hingga budaya yang sangat majemuk. Indonesia ini paling kaya dari berbagai sudut. Wajar jika ada me­nyebut bahwa bangsa ini mendapat berkah dari keberagaman. Namun, tidak selesai di situ karena perlu ditumbuhkan rasa keberagaman mulai dari keluarga, ke sekolah, hingga dalam masyarakat. Sehingga perlu mengem­bangkan paham agama dan kepercayaan yang toleran karena tidak ada paham monolistik.

Apakah radika­lisme dan intol­eransi tumbuh subur karena pengaruh dari konstelasi politik yang diperagakan oleh para elite di negeri ini?

Pemilu kita ini cenderung kian menjadi rutinitas. Di luar keruti­nan, hanya ada ketegangan dan peningkatan suhu politik. Penye­babnya sering bukan murni politik, melainkan karena penggunaan dan penyalahgunaan isu SARA dalam kontestasi politik. Padahal, isu SARA tidak hanya divisif, tetapi juga mem­buat merosotnya kualitas demokrasi.

Kualitas demokrasi terkait tidak hanya dengan pemilu yang dilak­sanakan regular. Ada faktor lain yang membuat meningkatnya kual­itas demokrasi, terutama budaya politik yang semestinya kompatibel dan memperkuat demokrasi.

Anda menyebut soal elite politik yang kian oligarkis. Sejauh mana gejala itu?

Ya dapat kita lihat bertahannya oligarkisme politik dalam parpol dan lembaga politik lain, seperti parle­men. Dalam parpol, oligarki terwu­jud ketika kebijakan dan keputusan partai hanya ditentukan elite politik puncaknya. Gejala ini biasa disebut polito-cracy– kekuasaan politik ditentukan segelintir politisi.

Oligarki ini kian menguat ketika parpol mengalami personifi­kasi dengan orang kuat. Bisa pendiri partai atau figur lain yang menjadi pemimpin partai karena kemam­puan penda­naan atau karena posisi tinggi jabatan publik yang dipegang sebelum mendapat durian runtuh menjadi ketua partai.

Polito-cracy sangat mewarnai politik Indonesia yang sekali lagi menjadikan demokrasi Indonesia sebagai flaw democracy. Fenomena ini juga terlihat dalam penetapan calon-calon yang bertarung dalam pilkada atau penetapan pimpinan di parlemen. Kekuatan politik di luar oligarki politik, apalagi warga pemilih akar rumput sama sekali tidak didengar aspirasinya.

Jadi, apa yang harus dilaku­kan agar kualitas demokrasi kita meningkat

Jika kita ingin demokrasi di Indonesia meningkat kualitasnya, budaya politik perlu direformasi. Pertama-tama, elite politik dalam parpol dan lembaga politik lain perlu melakukan redemokratisasi. Ini merupakan tantangan yang tidak mudah. Namun, prosesnya bisa dimulai degan revitalisasi dialog dan musyawarah di antara lingkungan elite politik, baik secara internal, maupun eksternal, dengan kekuatan politik lain.

Selanjutnya, perlu diselenggara­kan dialog publik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan politik dan demokrasi. Dialog semacam ini sangat penting untuk mengembalikan demokrasi ke pangkalnya yakni kedaulatan poli­tik berada di tangan rakyat untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. agus supriyatna/P-4

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment