Koran Jakarta | October 21 2017
No Comments

Rusun, Konsep Ideal untuk Hunian Murah

Rusun, Konsep Ideal untuk Hunian Murah

Foto : istimewa
Suasana pembangunan Rumah Susun Pasar Rumput di Manggarai, Jakarta.
A   A   A   Pengaturan Font

Masalah yang dihadapi saat ini untuk membangun hunian layak dan murah di kota besar tidak mudah. Hunian yang memungkinkan untuk dibangun di perkotaan dengan harga terjangkau adalah rumah susun.

Pada 2050 diperkirakan kepadatan penduduk di Pulau Jawa akan semakin tinggi. Bahkan pada saat ini populasi penduduk di kota-kota besar di Pulau Jawa sudah mencapai 50 persen.

Ledakan penduduk ini menimbulkan dampak makin menyusutnya lahan hutan dan sawah karena dialih fungsikan untuk membangun permukiman. Kondisi ini menimbulkan dampak ekologi, dimana terjadi bencana banjir dan longsor.

Budi Yanto Lusli, President Director Synthesis Development mengatakan dengan lonjakan penduduk yang sangat pesat itu, diharapkan pemerintah terus fokus memerhatikan kebutuhan rumah layak huni.

Masalah yang dihadapi saat ini untuk membangun hunian layak dan murah di kota besar, menurut Budi, tidak mudah. Hunian yang memungkinkan untuk dibangun di perkotaan dengan harga terjangkau adalah rumah susun.

Budi Yanto Lusli menyarankan kepada pemerintah untuk menghentikan pembangunan rumah tapak bersubsidi di Pulau Jawa. Pembangunan rumah tapak dalam skala besar membutuhkan lahan yang luas yang pada akhirnya akan menggerus lahan hutan dan mengakibatkan kerusakan ekosistem serta bencana.

“Saya ingin sumbang saran, pembangunan rumah tapak sederhana harus dihentikan. Jadi pembangunan rumah subsidi dipusatkan ke rusunami (Rumah Susun Sederhana Milik),” tutur Budi di Jakart, belum lama ini.

Meski demikian, ia tidak menampik pembangunan rumah susun subsidi masih banyak kendala. Ia menyebut setidaknya masalah perizinan, penentuan harga, dan pajak masih menjadi ganjalan.

Dia menambahkan hambatan pembangunan Rusunami yang disubsidi pemerintah salah satunya soal perizinan, terutama di tingkat pemerintah daerah yang dinilai masih mengganjal.

“Dalam paket kebijakan Presiden Jokowi, sudah dicantumkan percepatan perizinan untuk industri perumahan. Tapi implementasinya di pemda belum tentu sejalan,” tuturnya.

Budi juga mencatat ada beberapa persoalan yang menurut kami perlu diselesaikan pemerintah di sektor ini agar pengembang kembali berminat membangun rusunami.

“Yang saya catat terutama ialah masalah koordinasi di dalam pemerintah sendiri, misalnya Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR terkait penentuan harga yang bebas pajak dan lain-lain,” terang Budi. yun/E-6

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment