Koran Jakarta | December 19 2018
No Comments

Rumah untuk Rakyat Tembus Target

Rumah untuk Rakyat Tembus Target

Foto : ANTARA/Yulius Satria Wijaya
A   A   A   Pengaturan Font

Sepanjang 2018 banyak hal yang perlu direfleksikan lebih jauh oleh seluruh pemangku kepentingan di bidang perumahan rakyat. Pemerintah, pengembang, dan perbankan terus mendorong program Satu Juta Rumah bias mencapai target.

Betapa rumitnya mengurai kendala untuk menyukseskan pencapaian pembangunan 1 juta rumah pada program Satu Juta Rumah. Sejak dicanangkan pemerintah sejak 2015 silam, realisasi pembangunan tidak pernah menembus 1 juta unit.

Ada beberapa persoalan regulasi dan teknis yang mengganggu iklim penyediaan hunian rakyat, antara lain Kepmen 403/2002 yang mengatur tentang teknis bangunan penyediaan perumahan subsidi. Permen Akreditasi dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan, serta Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan. Permen PUPR tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS). Nilai harga jual rumah subsidi tahun 2019, yang belum diputuskan hingga sekarang.

Selain itu, juga kendala ketersediaan lahan, melambungnya harga tanah dan material, dan faktor perijinan. Kendala tersebut dirasa menyulitkan pengembang merealisasikan program rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun, kendala ini direspons sebagai tantangan untuk terus mewujudkan tercapainya 1 juta unit.

Untuk mewujudkan target pemerintah, REI telah menyiapkan terobosan-terobosan program dan skema. Ketua Umum DPP REI (Realestate Indonesia), Soelaeman Soemawinata, mengatakan, daam Rakernas DPP REI 2018, muncul pemikiran-pemikiran baru dan terobosan guna mendukung penyediaan rumah rakyat.

Beberapa terobosan yang digagas REI, pertama, terobosan pajak untuk rumah MBR. Dimana untuk mempercepat pembangunan rumah rakyat, REI memperjuangkan adanya relaksasi dibidang perpajakan bagi rumah MBR. Sehingga rumah-rumah yang dijual maksimal 20 persen di atas batasan harga jual (plafon) rumah subsidi FLPP, tidak perlu dikenakan PPN 10 persen dari nilainya.

Namun cukup dikenakan atas selisihnya terhadap harga jual rumah yang ditentukan. Kedua, terobosan penyediaan rumah bagi ASN maupun prajurit TNI/Polri. Dalam dua tahun terakhir ini, ungkap Eman, REI sudah menjalin kerjasama dengan PT. Taspen, Jamkrindo, Yayasan Kesejahteraan Pendidikan Perumahan (YKPP) Kementerian Pertahanan, dan Korpri.

“Dengan adanya keinginan dari Presiden Republik Indonesia untuk mempercepat penyediaan rumah bagi ASN, TNI/Polri, kamiberharap akan ada terobosan kebijakan dari Pemerintah, yang membuat REI dapat bergerak lebih cepat lagi untuk menyediakan rumah bagi para abdi negeri,” kata Eman, sapaan akrab Soelaeman, yang juga menjabat Presiden FIABCI Asia Pasifik itu, dalam keterangan persnya.

Menurut Eman, program sejuta rumah adalah sebuah kesempatan bagi anggota REI untuk berbisnis, beramal dan berbakti. Berbisnis, karena menjadi ladang usaha para pengembang menengah bawah di seluruh Indonesia.

Beramal, karena menyediakan rumah terjangkau dan layak huni untuk membantu rakyat khususnya yang berpenghasilan rendah. Serta Berbakti, karena melalui program ini, anggota REI dapat menunjukkan idealisme pengembang swasta untuk rakyat.

Di sisi lain, untuk mendukung pegembang, pemerintah juga terus membuat kebijakan yang memudahkan tercapainya program sejuta rumah.

Di sela acra FIABCI Global Business Summit di Indonesia dengan tema Affordable Housing and Tourism Development, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengatakan, beberapa strategi yang telah dilakukan oleh Pemerintah dalam melaksanakan program Sejuta Rumah yaitu, pertama, Pemerintah menyediakan Program Bantuan Perumahan yang terdiri atas pembangunan Rumah Susun Sewa bagi MBR, Rumah Khusus, terutama pada kawasan terpencil dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus, serta Rumah Swadaya melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) baik peningkatan kualitas maupun pembangunan baru.

Strategi kedua adalah memberikan bantuan pembiayaan pembangunan perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), pembebasan biaya PPN untuk rumah MBR, serta Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Ketiga, Pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi dan kebijakan kemudahan perizinan untuk percepatan pembangunan perumahan baik bagi MBR maupun perumahan komersial, antara lain dengan diterbitkannya Inpres No. 3 Tahun 2015 tentang Penyederhanaan Perizinan Pembangunan Perumahan, Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan MBR, Permen PUPR No. 5 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung, dan Perpres No. 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Strategi keempat, terang Basuki, pemerintah mendorong pengembangan dan penggunaan teknologi terbaru dalam pembangunan perumahan yang lebih efisien, antara lain melalui industrialisasi prefabrikasi seperti RISHA (rumah instan sederhana sehat), RUSPIN (rumah unggul sistem panel instan), maupun teknologi precast.

“Akhirnya, yang membanggakan, program Satu Juta Rumah dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang meningkat. Dan pada November 2018, telah tercapai 1.041.323 unit rumah. Ini menembus angka satu juta unit rumah untuk pertama kalinya,” terang Basuki.

Dia menambahkan, capaian tersebut sesungguhnya dapat diperoleh lebih baik, namun terdapat beberapa kendala, antara lain terbatasnya lahan murah untuk perumahan. Kendala lain adalah masih adanya proses perizinan yang belum mengikuti kebijakan percepatan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, dan kualitas rumah dan perumahan yang masih perlu ditingkatkan. yun/E-6

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment