Koran Jakarta | May 27 2019
No Comments

Rumah untuk Pekerja Perlu Sinergi

Rumah untuk Pekerja Perlu Sinergi

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Program perumahan bagi nelayan dan pekerja perikanan perlu disinergikan antarlembaga agar tepat sasaran.

Program perumahan bagi pekerja, termasuk nelayan, perlu segera direalisasikan antarlembaga agar program yang bertujuan memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi nelayan itu tepat sasaran.

“Ini sudah dilakukan oleh pemerintah tapi masih parsial dan tidak terkoordinasi dengan baik oleh pusat dan daerah dan oleh antarsektor,” kata Ketua Harian Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia, Abdi Suhufan, di Jakarta.

Menurut Abdi Suhufan, pada saat ini masing-masing kementerian masih terkesan berjalan sendirisendiri. Misalnya, ujar dia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang membangun rumah nelayan, tetapi dipertanyakan apakah program tersebut berdasarkan rekomendasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Hal tersebut, lanjutnya, karena Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dinilai merupakan lembaga yang secara teknis lebih mengetahui tentang dinamika sosial nelayan.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Rumah khusus adalah program Kementerian PUPR yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan khusus, seperti nelayan, pemukiman kembali korban bencana/ pengungsi, guru, tenaga medis, TNI/Polri dan petugas di daerah perbatasan dan pulau terpencil,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Salah satu contoh dari program rumah khusus tersebut antara lain telah dibangun sebanyak 1.070 rumah khusus di Provinsi Sulawesi Barat sejak 2015 hingga 2018.

Pembangunan 1.070 Rusus tersebut dilakukan di lima kabupaten berbeda yakni di Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah, Mamuju Utara, Polewalimandar, dan Majene. Secara rinci pada 2015 dibangun sebanyak 605 rusus tipe 36 yang diperuntukkan untuk nelayan dan suku anak dalam. Semua rusus tersebut dibangun di 11 lokasi yang berbeda dengan total anggaran 86,68 miliar rupiah.

Selanjutnya pada 2016 kembali dibangun sebanyak 205 rusus nelayan tipe 36 yang tersebar di empat lokasi berbeda dengan total anggaran 26,61 miliar rupiah. Pada 2017 dan 2018 pembangunan rusus dilakukan di enam lokasi sebanyak total 260 unit dengan total anggaran 30,17 miliar rupiah.

Salah satu rusus yang dibangun di Desa Kire, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, di mana Kementerian PUPR telah menyelesaikan pembangunan 50 unit rusus yang dibangun dan rampung pada tahun 2015.

Rusus yang diperuntukkan bagi nelayan tersebutkini telah sepenuhnya dihuni oleh masyarakat di kawasan tersebut.

Sebelumnya, Plt. Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid mengatakan, salah satu terobosan yang dilakukan dalam memberikan kemudahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memiliki rumah yakni dengan perumahan berbasis komunitas.

“Kami akan menggandeng seluruh komunitas-komunitas yang ada di seluruh Indonesia dalam pembangunan rumah,” katanya.

Dalam pembiayaannya, perumahan berbasis komunitas mendapatkan subsidi KPR Fasilitas Likuiditas Penyediaan Perumahan (KPR FLPP) yang dikelola oleh PPDPP dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) di Ditjen Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR.

Pemerintah melalui Kementerian PUPR tengah merumuskan kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan berbasis komunitas. yun/Ant/E-6

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment