Koran Jakarta | October 20 2019
No Comments
Regulasi Menaker

Ruang Pekerjaan TKA Kian Terbuka

Ruang Pekerjaan TKA Kian Terbuka

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Keberadaan Ke­putusan Menteri Ketenagakerja­an (Kepmenaker) RI No 228/2019 yang mengatur tentang jabatan tertentu yang bisa diduduki TKA (Tenaga Kerja Asing) semakin membuka ruang pekerjaan yang lebih luas yang bisa ditempati oleh TKA di Indonesia.

Ketua Departemen Lobby dan Humas Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KS­BSI), Andy William Sinaga, di Ja­karta, Jumat (13/9), mengatakan Kepmenaker tersebut merupa­kan pembiasan Pasal 42 sam­pai 49 UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang memang mengatur tentang TKA.

“Lahirnya Kepmenaker No 228 Tahun 2019 menimbulkan jabatan yang awalnya dibatasi sekarang dibuka lebih luas lagi. Kepmenaker ini merupakan proses liberalisasi ketentuan TKA sehingga pekerjaan di sega­la bidang dan segala fungsi bisa diduduki TKA,” katanya.

Ia menambahkan, bila mem­baca Lampiran Kepmenaker ter­sebut, dapat dipastikan hampir seluruh jabatan dan fungsi pe­kerjaan di Indonesia bisa ditem­pati oleh TKA.

Lebih jauh lagi, kalaupun pemberi kerja mau mengguna­kan TKA yang tidak ada di daf­tar Kepmenaker tersebut maka Menteri Ketenagakerjaan bisa memberikan izin. “Ini kan arti­nya Menaker secara subjek­tif bisa menerbitkan izin TKA untuk sektor maupun jabatan lainnya, dan ini lebih membuka ruang pekerjaan TKA di Indone­sia,” ujar dia.

Menurut dia, seyogianya Kepmenaker ini tetap mengacu pada UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 yang saat ini masih eksis dan Pasal 42 dan 49 masih berlaku tanpa perubahan satu kata pun.

Pasal 45 UU Ketenagakerjaan yang mewajibkan adanya tenaga kerja pendamping sebagai ben­tuk alih teknologi tentunya tidak akan dilakukan oleh TKA karena jabatan dan pekerjaan yang dise­but di Kepmenker tersebut tidak dalam proses alih teknologi.

Jabatan dan pekerjaan yang disebut oleh Kepmenaker ini merupakan pekerjaan teknis yang memang tidak ada unsur alih teknologinya, dan pastinya sangat bisa dilakukan oleh te­naga kerja kita.

Sementara itu, Sekretaris Jen­deral Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), M Rusdi me­nilai Kepmendaker yang pada 27 Agustus tersebut berpotensi mengurangi peluang pekerja In­donesia. Apalagi, sejak 2015, ge­lombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi sampai saat ini belum ada solusinya.

Menurut dia, pemerintah seharusnya memprioritaskan para pekerja Indonesia untuk menempati posisi di berbagai sektor. “Kami bukannya anti-TKA, buat kami enggak ada ma­salah TKA bekerja di sini ketika pengangguran Indonesia sangat sedikit. Faktanya kan masih ba­nyak lulusan IT yang nganggur, lulusan perawat yang nganggur dan dengan adanya ruang baru untuk TKA di sektor tersebut, artinya pemerintah tidak peka terhadap kondisi bangsa Indo­nesia,” tandasnya. ruf/Ant/E-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment