Rombak BUMN demi Angkat Daya Saing | Koran Jakarta
Koran Jakarta | December 9 2019
No Comments
Perusahaan Milik Negara I BUMN Perlu Kembali ke Bisnis Inti

Rombak BUMN demi Angkat Daya Saing

Rombak BUMN demi Angkat Daya Saing

Foto : Sumber: Kementerian BUMN - KORAN JAKARTA/ONES
A   A   A   Pengaturan Font
BUMN kalah bersaing dengan negara tetangga, di antaranya karena terlalu tambun birokrasinya dan minim gebrakan.

 

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan aksi perombakan pada se­jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) be­lakangan ini antara lain bertujuan mengangkat daya saing global perusahaan pelat merah ter­sebut.

Sejumlah kalangan menilai perombakan itu memang sudah mendesak demi membuat BUMN lebih efektif, produktif, dan mengun­tungkan, serta mampu mendukung target-tar­get pemerintah.

Pengamat ekonomi dari Universitas Indone­sia, Fithra Faisal Hastiadi, mengemukakan bahwa perombakan BUMN itu, serta perannya dalam mendukung target negara tentunya disesuaikan dengan core business perusahaan terkait.

“Kita melihat BUMN masih kalah saing de­ngan peer group-nya di negara tetangga. Salah satunya adalah karena BUMN yang terlalu tam­bun birokrasinya, dan minim gebrakan,” tukas Fithra, ketika dihubungi, Senin (2/12).

Menurut dia, di zaman yang dinamis se­perti sekarang ini BUMN perlu melakukan perbaikan yang terus-menerus dari sisi bisnis dan daya ungkit ekonomi. Jika tidak, perusa­haan-perusahaan milik negara tidak akan bisa berkembang dan justru merugikan.

Sebelumnya, Presiden Jokowi akhirnya memaparkan alasan perombakan beberapa BUMN belakangan ini. Presiden menyadari pengelolaan BUMN saat ini harus diperbaiki dengan tuntas.

“Yang jelas, saya ingin pengelolaan di BUMN diperbaiki, baik perombakan total, maupun manajemen yang ada,” kata Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.

Kepala Negara menjelaskan perombakan yang dilakukan juga bertujuan agar perusaha­an pelat merah berdaya saing kuat dan menjadi pemain global. Sebab, aset yang dikelola nilai­nya hampir 9.000 triliun rupiah.

“Semua aset yang dimiliki BUMN harus produktif. Jangan sampai ada aset yang tidak produktif, sehingga mengurangi produktivi­tas yang ada di manajemen yang ada,” ungkap Jokowi.

Jumlah BUMN sampai saat ini ada 142 per­usahaan. Namun, hanya beberapa saja yang mampu berkontribusi terhadap penerimaan negara. Bahkan, masih banyak BUMN yang menerima suntikan modal dari negara.

Terkait dengan langkah perombakan itu, Menteri BUMN, Erick Thohir, berencana me­rapikan bisnis di perusahaan pelat merah, de­ngan mengembalikan ke bisnis inti mereka. “Jadi, semua BUMN itu punya bisnis hotel. Nah, ini kenapa kita harus konsolidasikan sesuai core business,” kata dia, dalam rapat kerja (raker) de­ngan Komisi VI DPR RI, di Jakarta, Senin.

Sebagai contoh, PT PANN Multi Finance. Perusahaan pembiayaan kapal ini punya bis­nis pembiayaan pesawat terbang hingga bisnis hotel. “Kita perbaiki bisnis model daripada ma­sing-masing perusahaan. Contoh konkret yang tadi, mohon maaf, saya juga baru kenal dengan direksi tadi, mengenai perusahaan leasing ka­pal, gimana perusahaan leasing kapal ini bisa hidup kalau sejarahnya ada leasing pesawat terbang, apalagi mohon maaf tiba-tiba ada bis­nis hotel,” jelas dia.

Contoh lain, banyak cucu dan cicit BUMN di bisnis air minum. “Kalau bicara juga keselu­ruhan BUMN ada 22 perusahaan air minum,” ungkap Erick.

Terlalu Banyak

Selain itu, Menteri BUMN juga bakal me­nyetop anak dan cucu perusahaan pelat merah jika tidak jelas peruntukannya. Pasalnya, saat ini sudah terlalu banyak anak hingga cucu per­usahaan negara.

“Saya tidak akan setop mereka buat anak perusahaan, tapi kalau alasannya tidak jelas harus saya setop,” jelas Erick.

Menurut dia, sinkronisasi BUMN harus ter­jadi dan kembali ke bisnis utamanya. Untuk itu, dirinya akan menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) BUMN yang intinya untuk memper­ketat pembentukan anak dan cucu BUMN.

“Kita juga akan keluarkan permen yang ti­dak lain pembentukan anak perusahaan atau cucu-cucu perusahaan harus ada alasannya,” tukas Erick.

Menurut dia, Permen BUMN itu harus se­gera dikeluarkan agar kementerian mempu­nyai wewenang untuk mengevaluasi anak dan cucu perusahaan pelat merah.

“Tentu ini dengan seizin kementerian lain. Tapi di situlah kita juga ada hak me-review anak-anak perusahaan ini,” kata dia. uyo/yni/ers/SB/WP

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment