Koran Jakarta | October 14 2019
No Comments
Produk Legislasi

RKUHP Jangan Buru-buru Disahkan

RKUHP Jangan Buru-buru Disahkan

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Aliansi Nasional Reformasi KUHP menilai Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) masih menyisakan sejumlah masalah. Untuk itu, Rancangan KUHP jangan buru-buru disahkan. Salah satu permasalahan yang ada dalam Rancangan KUHP adalah terkait dengan pasalpasal tindak pidana korupsi.

“Pemerintah dan DPR tidak bisa buru-buru mengesahkan Rancangan KUHP dikarenakan masih banyak permasalahan dalam rumusan RKUHP, termasuk pasal-pasal mengenai tindak pidana korupsi. Apa yang dimaksud dengan core crime maupun pengaturan tipikor dalam RKUHP, baik dari segi rumusan pasal hingga aturan peralihannya,” kata Andreas N Marbun, wakil dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Aliansi Nasional Reformasi KUHP, di Jakarta, Selasa (25/6).

Andres menegaskan jika Pemerintah dan DPR tetap bersikukuh memasukkan pasal tindak pidana korupsi ke dalam Rancangan KUHP, diperlukan beberapa penyesuaian dan perbaikan terhadap aturanaturan yang masih bermasalah. Sudah seharusnya komitmen Indonesia dalam pemberantasan korupsi disesuaikan dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) atau Konvensi PBB Antikorupsi. Itu adalah aturan internasional yang telah diratifikasi Indonesia.

“Pembahasan Rancangan KUHP merupakan momentum bagi Indonesia untuk melakukan penyesuaian norma, asas, dan pengaturan hukum pidana terhadap teori dan praktik hukum pidana dengan semangat dekolonisasi, demokratisasi, dan harmonisasi hukum pidana. Salah satu isu yang cukup menyita perhatian publik adalah dimasukkannya ketentuan tindak pidana korupsi ke dalam Rancangan KUHP,” tuturnya.

Perlu Diapresiasi

Sustira Dirga, peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) yang juga menjadi bagian dari Aliansi Nasional Reformasi KUHP menambahkan, meski begitu ada hal yang perlu diapresiasi dari Rancangan KUHP. Apresiasi diberikan karena ada tambahan empat tindak pidana baru yang merupakan amanat dari UNCAC.

Sustira menjelaskan keempat tambahan tersebut. Pertama, memperkaya diri secara tidak sah. Kedua, menyalahgunakan atau memperdagangkan pengaruh dengan maksud memperoleh keuntungan yang tidak semestinya. Ketiga, korupsi pejabat publik asing atau organisasi internasional publik. Keempat, korupsi sektor swasta.

“Namun di sisi yang lain, draf Rancangan KUHP dinilai tidak memiliki pembaharuan karena beberapa ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) masih diatur sama di dalam Rancangan KUHP, dengan catatan bahwa problem kodifikasi yang tidak jelas arahnya ke mana,” katanya.

Tim perumus, kata Sustira, beberapa kali menyatakan yang akan diatur dalam Rancangan KUHP adalah core crime atau pidana inti dari tindak pidana khusus. Namun tidak pernah jelas, apa yang dimaksud core crime dan bagaimana menentukannya. ags/N-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment