Koran Jakarta | July 20 2019
No Comments
Birokrat Korup - Mendagri Tegur Kepala Daerah yang Belum Pecat PNS yang Korup

Ribuan PNS Koruptor Dipecat

Ribuan PNS Koruptor Dipecat

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Pembersihan terhadap birokrat yang telah divonis bersalah karena korupsi harus dituntaskan, termasuk yang berada di daerah.

JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) beberapa kali sempat mengingatkan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi agar segera menindaklanjuti pemecatan terhadap para pegawai negeri sipil atau PNS yang sudah berstatus terpidana kasus korupsi. Sebab banyak PNS koruptor yang belum juga dipecat, padahal sudah ada putusan dari pengadilan. Untuk menyikapi masalah tersebut, Kemendagri, Kemenpan dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah meneken Surat Keputusan Bersama (SKB).

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik menegaskan, kementeriannya dan Kemenpan serta BKN, terus berupaya menindaklanjuti untuk menuntaskan masalah PNS koruptor. Dari total 2.357 PNS koruptor yang statusnya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagian besar telah dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH. Untuk PNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN) koruptor di lembaga pusat, telah diberhentikan. Namun memang, dari total ASN yang bermasalah tersebut sebagian besar ada di lingkungan Pemerintah Daerah. ”Ini salah satu yang jadi perhatian Pak Mendagri (Tjahjo Kumolo),” kata Akmal di Jakarta, Kamis (4/7).

Bahkan, kepada para kepala daerah, baik itu Gubernur, Bupati dan Walikota yang belum juga melakukan pemberhentian tidak hormat kepada para ASN di daerahnya, Menteri Tjahjo kata Akmal telah memperingatkan. Menteri Tjahjo, menurut Akmal telah melayangkan surat teguran kepada para kepala daerah yang lambat menindaklanjuti SKB Mendagri, Menpan dan BKN. “Pak Mendagri sudah tegas, memberikan teguran kepada para kepala daerah yang belum melakukan PTDH terhadap ASN tersebut,” kata Akmal. Teguran dari Mendagri lanjut Akmal dilayangkan secara tertulis. Ia pun mengungkap, jumlah kepada daerah yang telah diberikan teguran tertulis oleh Mendagri. Katanya, tercatat ada 11 Gubernur, 80 Bupati dan 12 Walikota yang ditegur. Para kepala daerah ini ditegur agar dalam waktu 14 hari segera melakukan pemberhentian tidak hormat kepada ASN yang terlibat kasus korupsi.

“Per 1 Juli sudah diberikan teguran tertulis oleh Pak Mendagri kepada Kepala Daerah untuk segera PTDH dalam waktu 14 hari ini,” ujarnya. Akmal menambahkan, dari total 2.357 ASN koruptor yang harus diberhentikan secara tidak hormat, sebanyak 2.259 ASN diantaranya bekerja di beberapa lembaga yang ada dalam lingkup pemerintahan daerah. Tapi, sebagian besar dari ASN yang bermasalah tersebut, sebagian besar telah diberhentikan dengan tidak hormat. Meski begitu, masih ada sebagian kecil ASN yang harus dipecat itu, belum diberhentikan. Ini yang kemudian melatari keluarnya surat teguran dari Mendagri untuk para kepala daerah.

“Tercatat hingga akhir Juni 2019, masih ada sebanyak 275 ASN yang belum diproses oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang tersebar di 11 provinsi, 80 kabupaten dan 12 kota. Kebanyakan memang di lingkungan Pemda, Rinciannya ada 33 ASN di lingkup Provinsi, lalu 212 ASN di Kabupaten dan 30 ASN di Kota,” tuturnya.

Berkekuatan Hukum Tetap

Mengenai ditempuhnya mekanisme pemberhentian tidak hormat kepada para ASN bermasalah tersebut, kata Akmal karena memang status hukum mereka telah inkracht atau dalam telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht terhadap kasus para ASN tersebut. “Ini sebagaimana putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018,” katanya. Sebelumnya, Aktivis ICW, Wana Alamsyah mengatakan, lambatnya proses pemecatan adalah bentuk ketidakpatuhan PPK terhadap peraturan perundang- undangan.

ags/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment