Koran Jakarta | November 23 2017
No Comments
Transparansi Perpajakan - Sebanyak 50 Yuridiksi Siap Terapkan AEOI pada September 2017

RI Siap Ikuti Aturan Internasional

RI Siap Ikuti Aturan Internasional

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font
Seiring berakhirnya kerahasiaan bank untuk kepentingan perpajakan secara internasional, setiap nasabah harus memahami datadata keuangan yang terdapat di lembaga keuangan bisa diakses otoritas pajak.

Jakarta – Pemerintah memastikan batas saldo rekening yang diwajibkan dalam pelaksanaan pertukaran informasi secara otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEOI) sebanyak 250 ribu dollar AS atau setara 3,35 miliar rupiah. Pemerintah juga memastikan akan mengikuti ketetapan internasional tersebut.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan Indonesia yang siap mengikuti pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan pada 2018, akan menyesuaikan pelaksanaan AEOI dengan ketentuan yang berlaku di internasional, termasuk penetapan batas saldo ini. “Itu secara internasional, kalau di atas (250 ribu) itu menjadi subjek akses informasi.

Karena saya tekankan dalam rangka AEOI, compliance kita sama dengan negara lain,” ujarnya dalam jumpa pers soal akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, di Jakarta, Kamis (18/5). Sri Mulyani menyatakan, saat ini terdapat 100 yuridiksi, termasuk negara G20, yang berkomitmen mengikuti AEOI.

Sebanyak 50 yuridiksi siap melakukan AEOI pada September 2017, sisanya melaksanakan komitmen tersebut pada September 2018. Beberapa negara tersebut, kata dia, di antaranya Hong Kong, Singapura, Swiss, Australia, British Virgin Islands, dan Bahama yang selama ini dianggap sebagai surga pajak (tax haven).

“Hal ini menunjukkan kerahasian bank untuk kepentingan perpajakan secara internasional telah berakhir, sehingga setiap nasabah harus memahami data-data keuangan yang terdapat di lembaga keuangan bisa diakses otoritas pajak,” kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini. Dengan adanya AEOI, setiap yuridiksi yang melaksanakan komitmen ini wajib memiliki peraturan perundang-undangan mengenai akses otoritas perpajakan terhadap informasi keuangan dan standar pelaporan serta sistem transmisi pertukaran informasi.

Untuk itu, Sri Mulyani menyampaikan, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan guna mendukung pelaksanaan AEOI. Proses pembentukan Perppu ini, kata dia, dilakukan setelah berkonsultasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) maupun kementerian lembaga terkait lainnya.

Terkait Perppu tersebut, sejumlah bankir mendesak pemerintah segera merampungkan ketentuan teknisnya. Hal itu dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan dan penyalahgunaan data.

 

Dukungan Perbankan

 

Presiden Direktur OCBC NISP, Parwati Surjaudaja, menilai peraturan teknis diperlukan dalam proses transisi menuju keterbukaan data agar pelaksanaannya selaras dengan yang diinginkan pemerintah dan tidak melanggar perppu. “Kami akan penuhi dengan prosedur yang berlaku, makanya kami menantikan peraturan pelaksanaanya di lapangan,” ujar Parwati.

Secara terpisah, Direktur Keuangan Bank Rakyat Indonesia, Haru Koesmahargyo, menyatakan pihaknya akan kooperatif dengan permintaan data dari Ditjen Pajak. “Kita siapkan apa yang diperlukan, mekanisme seperti apa teknisnya kami tunggu dari Ditjen Pajak dan Kemenkeu,” ujar dia.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Muliaman Hadad, mengatakan pihaknya dan industri perbankan akan melakukan sosialisasi kepada nasabah bahwa keterbukaan informasi itu diterapkan secara global. Karena itu, dia meyakini keterbukaan informasi keuangan tidak akan menghambat secara signifikan bagi perbankan, khususnya perolehan Dana Pihak Ketiga. 

 

mad/Ant/E-10

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment