Koran Jakarta | September 22 2018
No Comments
Antisipasi Krisis - Kemandirian Tak Mungkin Terwujud Tanpa Komitmen Negara

RI Perlu Hidupkan Kembali Konsep Repelita

RI Perlu Hidupkan Kembali Konsep Repelita

Foto : koran jakarta/ones
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Indonesia perlu menyusun haluan pembangunan nasional jangka menengah maupun jangka panjang semacam rencana pembangunan lima tahun (repelita), dalam upaya memperkuat fundamental ekonomi nasional.

Melalui repelita itu, kebijakan pembangunan ekonomi akan memiliki acuan dan target yang lebih jelas, terarah, dan berkelanjutan sehingga tujuan seperti mewujudkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan rakyat akan lebih mudah tercapai.

Ekonom Indef, Achmad Heri Firdaus, mengemukakan berbagai persoalan fundamental ekonomi, terutama defisit transaksi berjalan dan pelemahan rupiah, merupakan akibat dari arah pembangunan yang tidak jelas.

Contohnya, pemerintah sudah mewacanakan bahwa Indonesia akan menjadi negara industri, namun yang terjadi justru deindustrialisasi.

Kemudian, ingin menjadi negara berdaya saing, tapi keran impor komoditas strategis, seperti pangan dan barang konsumsi, dibuka lebar-lebar.

“Jadi semestinya ada target tujuan jangka panjang yang jelas dan itu dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan,” ujar Heri, di Jakarta, Kamis (6/9). Saat ini, menurut dia, konsep pembangunan selalu berganti arah dan tujuan setiap ganti pemerintahan.

Sebab, tidak ada haluan jangka panjang yang dapat dijadikan acuan. “Kalau ada repelita, negara punya tujuan akhir, siapa pun pemerintahnya,” kata Heri.

Dia menambahkan tujuan akhir itu bisa bermacam- macam, mulai dari pemerataan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta mengurangi pengangguran.

Heri meyakini konsep repelita bukan hanya obat sesaat seperti usulan para menteri yang gemar mengimpor. Apalagi setelah era reformasi, ekonomi Indonesia justru semakin rentan terhadap gejolak ekonomi global.

“Sekarang dana asing pada keluar, dan rupiah melemah serta terkatung-katung bergantung pada ekonomi global. Ini kan nggak bagus, jadi harus ada rencana jangka panjang tadi untuk memperkuat fundamental ekonomi kita, “ kata dia.

Sebelumnya, Direktur Pusat Studi Masyarakat, Irsad Ade Irawan, menegaskan pemerintah harus mampu memperbaiki kurs rupiah yang kini terperosok hingga mencapai level terlemah dalam 20 tahun terakhir.

Untuk itu, pemerintah mesti fokus pada dua hal, yakni solusi jangka pendek, seperti intervensi di pasar uang dan obligasi negara, serta kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI).

“Untuk solusi jangka panjang, tidak ada cara lain selain membangun kemandirian pangan, industri nasional terutama barang konsumsi, dan energi. Kemandirian itu tidak mungkin berhasil tanpa ada komitmen negara,” papar Irsad.

Menurut dia, solusi ini merupakan upaya untuk mengurangi kebergantungan pada impor sekaligus mengurangi defisit transaksi berjalan yang menjadi faktor utama pelemahan rupiah.

Setelah terkoreksi dalam tujuh hari perdagangan secara berturut-turut, kurs rupiah akhirnya berhasil menguat.

Pada perdagangan di pasar spot, Kamis, nilai tukar rupiah menguat 45 poin atau 0,3 persen ke level 14.893 rupiah per dollar. Namun sepanjang tahun ini, mata uang RI itu masih terdepresiasi hampir sepuluh persen.

Negara Agraris

Peneliti Kebijakan Publik Perkumpulan Prakarsa, Irvan Tengku Hardja, mengemukakan semestinya Indonesia bisa belajar dari negara, seperti Thailand yang kuat dengan pertanian dan pariwisata, dan Korea Selatan yang sukses menghasilkan sejumlah perusahaan multinasional.

Menurut dia, Indonesia dengan kekayaan alam yang luar biasa harus kembali melihat jati diri bangsa yakni sebagai negara agraris dengan tanah subur, laut luas, dan sinar matahari melimpah sepanjang tahun.

Tidak masuk akal jika Indonesia sampai impor beras, garam, dan bahan pokok lainnya. Tapi faktanya saat ini, hal itu benar-benar terjadi. “Seharusnya pemerintah dan para importir malu, bukan malah melanggengkan impor,” tukas Irvan.

Dia menilai meskipun Indonesia memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), bahkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), namun hanya konsumsi Bappenas.

Sebab, kata Irvan, berbagai indikator yang ada di rencana itu bukanlah visi yang mengikat seluruh gerak sektor produksi Tanah Air.

Dan, tidak ada greget yang dikenal oleh seluruh elemen bangsa dari rencana tersebut, apalagi memberi inspirasi dan mengarahkan kerja.

RPJMN dibuat dengan peraturan presiden yang bisa dirubah setiap tahun, bahkan tidak ditaati, seperti target pertumbuhan yang meleset. ahm/YK/WP

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment