Koran Jakarta | July 24 2017
No Comments
Pembatasan Impor Minyak Sawit

RI-Malaysia Akan Bawa ke WTO

RI-Malaysia Akan Bawa ke WTO

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

KUALA LUMPUR — Pemenrintah Malaysia dan Indonesia akan mengangkat rencana Uni Eropa terkait pembatasan impor minyak kelapa sawit ke World Trade Organization (WTO). Hal ini tertuang dalam sebuah pernyataan bersama yang diterbitkan pada Minggu (16/7).

“Pemerintah Malaysia dan Indonesia akan mempertimbangkan mengajukan masalah ini ke World Trade Organisation (WTO) jika resolusi Parlemen Eropa menjadi sebuah arahan Uni Eropa dan diskriminasi,”

demikian bunyi pernyataan bersama yang diterbitkan oleh Kementerian Industri dan Perdagangan Internasional Malaysia, Minggu (16/7).

Sebelumnya, sebuah resolusi diterbitkan oleh Parlemen Eropa pada April 2017 lalu, yang menyerukan kepada seluruh negara anggota Uni Eropa agar tidak lagi menggunakan minyak sayur dalam biodiesel karena telah memicu terjadinya penggundulan hutan. Imbauan ini ditargetkan mulai berlaku pada 2020.

Minyak sayur, termasuk minyak kelapa sawit, adalah komoditi penting bagi pemerintah Indonesia dan Malaysia yang memproduksi hampir 90 persen kebutuhan minyak kelapa sawit di dunia.

Dalam pernyataan bersama antara Kementerian Perdagangan Malaysia dan Indonesia, disepakati kedua negara akan bertemu pada akhir Juli 2017.

Mereka akan mendiskusikan lebih lanjut dan berkoordinasi masalah-masalah terkait kelapa sawit, termasuk menyusun sebuah misi gabungan untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan para pemegang saham di Eropa.

Pemerintah Malaysia dan Indonesia akan mengoordinasikan rencana-rencana mereka terkait pembatasan impor kelapa sawit melalui Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC),

yakni sebuah inisiatif bersama Pemerintah Malaysia dan Indonesia untuk bekerja sama dalam mengelola stok dan mendorong harga kelapa sawit.

Industri kelapa sawit telah menghadapi kritik dari berbagai arah dalam beberapa tahun terakhir terkait penggundulan hutan dan sering dituding sebagai biang kerok musibah kabut asap tahunan di kawasan Asia karena aktivitas pembakaran yang sering digunakan sebab paling murah untuk membersihkan lahan.

Pemerintah Prancis pada awal Juli lalu mengatakan akan mengambil sejumlah langkah untuk melarang penggunaan minyak kelapa sawit dalam memproduksi biofuels.

Pemerintah Malaysia menyebut tindakan ini sebagai gerakan diskriminasi dan akan mengevaluasi hubungan perdagangannya dengan pemerintah Prancis,

sedangkan asosiasi pengusaha kelapa sawit Indonesia mengkhawatirkan gerakan ini bisa memicu negara-negara Eropa lainnya untuk mengikuti jejak Paris. uci/Rtr/P-4

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment