Koran Jakarta | June 25 2018
No Comments
Resep IMF - IMF sudah Melakukan Koreksi Internal Pasca-Krisis Asia Pada Akhir 1990-an

RI Harus Jaga Kemandirian Ekonomi

RI Harus Jaga Kemandirian Ekonomi

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Dalam konferensi IMF-Bank Dunia 2018, RI harus mampu melancarkan diplomasi ekonomi dengan mengedepankan agenda pembangunan yang memberikan manfaat konkret bagi perekonomian.

Jakarta – Sejumlah ekonom mengingatkan pemerintah bahwa Dana Moneter Internasional (IMF) pernah memberikan kesalahan asistensi saat krisis ekonomi 1998. Karena itu, saat ini kemandirian ekonomi Indonesia tetap perlu dijaga sembari mendorong keberlanjutan reformasi di tubuh lembaga moneter internasional tersebut.

“Penyesuaian struktural (structural adjustment) dari IMF saat itu adalah meminimalisasi peran Bulog. Ini justru setelah peran Bulog berkurang, stabiliasi harga pangan jadi terganggu, dan akhirnya berdampak ke inflasi yang naik dua digit saat itu,” kata Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Arif Budimanta, di Diskusi Kelompok Terfokus, di Jakarta, Senin (12/3).

Arif mengatakan banyak bagian dari penyesuaian struktural atau resep ekonomi IMF saat itu yang berlawanan dengan kepentingan nasional. Penyesuaian struktural atau resep IMF saat itu harus dijalankan karena merupakan bagian dari pemberian pinjaman IMF ke Indonesia yang sedang dilanda krisis.

“Bagian terpenting dari structural adjustment saat itu adalah dilarangnya pengendalian harga dengan meminimalisasi peran Bulog. Ini jadi pelik karena tentu ada kepentingan nasional untuk pengendalian harga. Baru sekarang akhirnya setelah 10 tahun, inflasi bisa kembali rendah,” ujar Arif.

Namun, bukan berarti Indonesia harus antipati terhadap IMF saat ini. Menurut dia, Indonesia tetap perlu menjamin kesuksesan penyelenggaran pertemuan IMF dan Bank Dunia pada 12–14 Oktober 2018.

Selain menjadi tuan rumah penyelenggara, Indonesia juga harus mampu melancarkan diplomasi ekonomi, dengan mengedepankan agenda-agenda pembangunan yang memberikan manfaat konkret bagi ekonomi Indonesia. Misalnya, mengenai sistem lalu lintas devisa Indonesia yang terlalu bebas bagi investor asing.

Ekonom Institue for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini di diskusi yang sama, mengkritisi pemerintah dan BI yang dinilainya masih inferior dengan IMF. Indonesia, sebagai tuan rumah pertemuan IMFWB tahun ini, kata dia, perlu mendorong kepentingan lebih besar dari negara berkembang.

“IMF jangan terlalu dianggap sebagai lembaga supra-nasional, supra atau lintas pemerintah. Karena dalam struktural penentuan keputusan IMF itu, paling banyak dikuasai suara AS, karena pengaruh AS paling kuat di kekuasannya. Indonesia tetap harus kritis dengan agenda-agenda di pertemuan IMF-WB, dan tetap mendorong reformasi,” ujar Didik.

Koreksi Internal

Berbeda dengan Didik dan Arif, Ekonom dari LIPI Latif Adam menilai IMF sudah melakukan koreksi internal pasca- krisis Asia di akhir dekade 1990-an. IMF, kata Latif, sudah mendirikan Independent Evaluation Office untuk mengevaluasi asistensi mereka kepada negara-negara anggora.

“Lembaga itu semacam pengakuan atau kesadaran mereka soal kesalahan mereka. Dalam konteks peran Bulog dan Indonesia, mereka tidak melihat kondisi lokal, mereka telalu fokus ke moneter, karena mandat mereka lebih bagaiamana menyeimbangkan neraca pembayaran dari sisi moneter,” tuturnya.

Ant/E-10

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment