RI Dibayar untuk Terima Racun | Koran Jakarta
Koran Jakarta | December 9 2019
No Comments
Impor Sampah - Indonesia Kedepankan Konvensi Basel

RI Dibayar untuk Terima Racun

RI Dibayar untuk Terima Racun

Foto : AFP/ JUNI KRISWANTO
SAMPAH DARI AUSTRALIA - Petugas Bea Cukai memeriksa kontainer berisi sampah kertas bekas dari Australia di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Selasa (9/10).
A   A   A   Pengaturan Font
Sudah seharusnya importir sampah limbah rumah tangga yang mengandung bahan berbahaya dikenai sanksi berat.

JAKARTA – Pemerintah Indonesia seharusnya bersikap tegas terhadap importir sampah yang terkontaminasi limbah rumah tangga dan bahan berbahaya dan beracun (B3). Sebab, masuknya puluhan kontainer berisi sampah dari negara-negara maju itu telah merusak citra Indonesia. Bahkan, Indonesia dinilai menjadi negara yang mudah dibayar untuk menerima racun.

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Susan Herawati, menegaskan kondisi tersebut memang tidak menyenangkan. Sebab, Indonesia menjadi sasaran empuk negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Australia, Prancis, Jerman, dan Hong Kong sebagai penampung sampah berbahaya.

“Mestinya Indonesia protes kepada negara-negara yang menjual sampah itu. Tapi, karena legal, sudah seharusnya importir sampah yang dikenai sanksi berat,” kata Susan, di Jakarta, Rabu (10/7). Susan menegaskan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Perdagangan mesti punya sikap.

“Peraturan yang ada harus direvisi agar bisa menjerat importir nakal. Kalau cuma dikembalikan ke negara asal tidak membuat efek jera. Apalagi cuma yang ketahuan saja. Bagaimana dengan yang sudah masuk dan diolah menjadi produk daur ulang?” ujarnya.

 

Konvensi Basel

 

Sementara itu, Staf ahli Menteri Bidang Industri dan Perdagangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Laksmi Dhewanti, mengatakan pemerintah Indonesia mengedepankan Konvensi Basel terkait re-ekspor sampah ilegal. “Indonesia segera menerbitkan surat re-ekspor kepada negara yang mengekspor sampah dan juga berpatokan kepada Basel Sekretariat,” kata dia.

Langkah tersebut diharapkan mampu mengatasi persoalan masih adanya sejumlah sampah atau limbah bahan berbahaya dan beracun dari negara lain yang masuk ke Tanah Air. Ia menegaskan pada dasarnya persoalan tersebut telah diatur secara jelas berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2016 serta diperkuat Konvensi Basel.

“Pada pasal sembilan Konvensi Basel mengatur tata niaga limbah B3,” katanya. Koordinasi itu melibatkan Dirjen Pengelolaan Sampah Limbah B3, Dirjen Penegakan Hukum KLHK, Kementerian Perdagangan, Bea Cukai serta Kementerian Luar Negeri.

Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan melakukan re-ekspor lima kontainer scrap kertas bekas yang berisi limbah milik PT AS ke Amerika Serikat pada Jumat (14/6).

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Djati Witjaksono Hadi, mengatakan setelah pemuatan dan persyaratan pelayaran dipenuhi, Kapal Zim Dalian yang membawa lima kontainer tersebut segera bergerak dari Surabaya ke AS.

Pelaksanaan pemuatan kontainer ke dalam kapal untuk re-ekspor tersebut, menurut dia, sudah dimulai sejak Kamis (13/6) dan pada Jumat (14/6) semua kontainer tersebut sudah berada dalam kapal. 

 

Ant/ers/AR-2

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment