Koran Jakarta | December 17 2018
No Comments
Hubungan Bilateral - RI dan AS Sepakat Tingkatkan Perdagangan hingga USD 50 Miliar

RI Berharap AS Pertahankan Keringanan Bea Masuk Ekspor

RI Berharap AS Pertahankan Keringanan Bea Masuk Ekspor

Foto : Foto: AFP/ACHMAD IBRAHIM, Grafis: Ones
A   A   A   Pengaturan Font


>>Lebih dari separo barang di GSP terkait dengan proses produksi ekspor AS.

>> Pencabutan GSP bakal menaikkan harga jual produk Indonesia di pasar AS.

JAKARTA - Indonesia mengharapkan Amerika Serikat (AS) mempertahankan fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) yang diterima Indonesia.

GSP adalah keringanan bea masuk ekspor terhadap sejumlah produk Indonesia, antara lain kayu lapis, tekstil, dan tembakau. Melalui fasilitas GSP, Indonesia menerima keringanan tarif ekspor sekitar 1,8 miliar dollar AS atau setara 26,1 triliun rupiah per tahun (pada kurs 14.500 rupiah per dollar AS).

Hal itu dikemukakan Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi, usai pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Menlu AS, Mike R Pompeo, di Istana Merdeka Jakarta, Minggu (5/08).

Menurut Retno, Presiden Jokowi menyampaikan harapan itu kepada Menlu Pompeo menyusul pernyataan Kantor Perwakilan Dagang AS pada April lalu bahwa Raksasa Ekonomi Dunia itu sedang meninjau kembali kelayakan Indonesia, India, dan Kazakhstan terkait fasilitas GSP. “Kalau kita lihat dari barang yang ada di GSP, 53 persen adalah terkait dengan produk yang diekspor AS, terkait proses produksi yang diperlukan,” kata Retno.

Total ekspor Indonesia ke AS selama 2017 mencapai 17,8 miliar dollar AS atau sekitar 258 triliun rupiah dengan surplus perdagangan sebesar 9,7 miliar dollar AS atau sekitar 140 triliun rupiah. Menlu Retno juga mengungkapkan kunjungan Pompeo tersebut membahas sejumlah hal, salah satunya hubungan bilateral yang telah terjalin selama ini antara Indonesia dengan AS.

“Dalam pertemuan tadi membahas beberapa isu. Pertama, komitmen AS terutama Indonesia dalam rangka strategic partnership sejak 2015. Ini dibangun berdasarkan strategic partnership dan Presiden mengatakan strategic partnership yang dibangun tidak hanya bermanfaat bagi kedua negara, tapi juga dunia,” ujar dia.

Pertemuan tersebut juga membahas soal kerja sama kedua negara dalam bidang ekonomi. Bagi Indonesia maupun AS, lanjut Retno, berkomitmen untuk terus meningkatkan kerja sama di sektor perdagangan yang menguntungkan kedua belah pihak. “Presiden mengatakan kalau dilihat dari jenis barang yang kita perdagangkan, sifatnya tidak saling berkompetisi satu sama lain.

Oleh karena itu, lebih mudah bagi kita meningkatkan kerja sama perdagangan,” ungkap dia. Agenda pertemuan antara Presiden Jokowi dan Menlu Pompeo adalah sejumlah isu bilateral dan internasional. Pompeo mengunjungi Indonesia pada 4–5 Agustus 2018. Kunjungan ini merupakan kunjungan pertama Pompeo usai dilantik sebagai Menlu AS pada 27 April 2018.

Mantan Direktur CIA itu sebelumnya sudah mengunjungi Malaysia dan Singapura. Presiden Jokowi mengatakan bahwa Indonesia adalah negara terbesar di kawasan Asia Tenggara sekaligus negara muslim paling besar di dunia.

 

Mitra Strategis

 

Sedangkan Menlu Pompeo memuji Indonesia sebagai salah satu mitra strategis AS. “Saya ingin mengatakan Indonesia adalah mitra strategis Amerika Serikat dan kami menghargai tumbuhnya demokrasi di negara ini, demokrasi adalah suatu yang sangat dihargai di Amerika,” kata Pompeo.

Sementara itu, Indonesia dan AS dilaporkan sepakat untuk menggenjot nilai perdagangan kedua negara mencapai 50 miliar dollar AS (725 triliun rupiah) dari sebelumnya 28 miliar dollar AS (406 triliun rupiah) dalam tiga tahun ke depan. Menanggapi fasilitas GSP, peneliti Indef, Bhima Yudistira, menilai dampak langsung pencabutan GSP atau penerapan bea masuk ekspor adalah kenaikan harga jual produk Indonesia di pasar AS.

Harga yang tidak kompetitif dibandingkan dengan produk dari negara yang masih menikmati fasilitas GSP bakal merugikan Indonesia. “Produk kita seharusnya bersaing bukan dari sisi harga, tapi kualitas. Itu lebih penting daripada memohon keringanan bea masuk,” tukas dia. “Pemerintah harus fokus ke hilirisasi, yang diekspor adalah barang jadi, bukan bahan baku,” imbuh Bhima. 

 

Ant/ahm/WP

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment