Koran Jakarta | August 23 2017
No Comments

Revolusi Mental Antikorupsi

Revolusi Mental Antikorupsi

Foto : koran jakarta/ones
A   A   A   Pengaturan Font

Oleh Farid Ahmadi, Phd 

Memerangi korupsi merupakan pekerjaan rumah yang selalu menjadi beban bagi setiap presiden di negeri ini. Sejak peralihan orde lama menuju orde baru sampai sekarang, tugas berat tiap presiden adalah memerangi korupsi. Tidak heran jika Presiden Joko Widodo membuat gagasan revolusi mental yang menjadi solusi problem mental bangsa ini.

Jiwa pemimpin yang serakah dan tidak asketis, menjadikan noda hitam bagi negeri ini karena mereka menyalagunakan kepemimpinannya. Kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) yang menyeret nama-nama populer menjadi keresahan tersendiri. Apalagi, saat ini ada upaya pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang seharusnya dikuatkan.

Kasus-kasus korupsi seolah-olah seperti ritual tahunan bahkan bulanan. Berpuluh-puluh kasus timbul dan tenggelam di setiap minggunya dalam pemberitaan di media massa. Tidak hanya masalah hukum, namun korupsi juga menjadi tugas elemen pendidikan karena hal itu berkaitan dengan moralitas dan karakter bangsa. Sebab, sekejam apapun hukuman bagi koruptor, seperti pemiskinan, kebiri bahkan hukuman mati, namun jika mental bangsa masih korup, maka korupsi akan tetap tumbuh subur di negeri ini. Apalagi, mentalitas korup mendominasi para pejabat di negeri ini.

Revolusi Mental

Gagasan pendidikan antikorupsi, kurikulum karakter, ternyata belum mempan membenahi mental korup. Pendidikan sebagai tabungan intelektual dan moral bangsa, seharusnya menjadi alat membentengi bangsa dari korupsi. Akan tetapi, merevolusi mental bangsa bukanlah pekerjaan mudah dan tidak bisa dilakukan dalam waktu cepat. Pendidikan antikorupsi belumlah gagal, melainkan butuh waktu untuk melahirkan generasi bangsa yang benar-benar bersih, yang memiliki sifat jujur, adil dan asketis.

Dalam konteks pembangunan karakter, revolusi mental bisa dilakukan dari jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai ke perguruan tinggi. Peran guru di sini sangat dominan, karena mereka menjadi sumber ilmu, moral dan sumber informasi. Guru di sini harus memegang perannya sebagai orang yang bisa “digugu” dan “ditiru” bukan sekadar menjadi pengajar biasa.

Mengapa demikian? Sebab korupsi itu dilakukan berawal dari hal-hal kecil dan pola didik yang keliru. Contohkan saja orang tua, mereka mengajak anak untuk beribadah sedangkan mereka sendiri tidak beribadah. Sama dengan guru dan dosen di kelas, mereka harus benar-benar menjadi contoh bagi murid dan mahasiswanya. Jika tidak bisa melakukan hal itu, sebagus apapun kurikulum, sarana prasarana dan gedung sekolahnya, maka revolusi mental pasti gagal.

Kualitas guru adalah penentu kemajuan dan kesuksesan pendidikan di Indonesia. Sebab, pembangunan mental itu tidak hanya bertumpu pada ilmu-ilmu kognitif saja, melainkan pada pembangunan aspek afektif dan psikomotorik. Hal itu sebenarnya sudah dikonsep pemerintah melalui Diknas sejak 2010 melalui 18 karakter yang harus dipenuhi setiap lembaga pendidikan. Karakter-karakter itu meliputi religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial dan tanggung jawab.

Karakter religius dan jujur menempati posisi awal. Itu artinya, betapa pentingnya aspek religius dan kejujuran bagi masa depan bangsa. Karakter terbentuk karena kebiasaan dan budaya, jika sudah membudaya maka akhirnya akan menjadi sebuah peradaban. Jika peradaban Indonesia diselimuti mental korup, berarti ada yang salah dalam prosesnya. Dari hal kecil, misalnya saat ujian, mental mencontek harus diberantas sebagai wujud revolusi mental.

Pola dan kebijakan pendidikan di Indonesia harusnya memegang teguh tujuan awal belajar. Pasalnya, pendidikan saat ini hanya berorientasi pada aspek intelektual saja, tanpa memperhatikan aspek moral, mental dan karakter. Beragam cara dilakukan institusi untuk mencetak lulusan yang bisa bersaing di kancah nasional bahkan internasional. Lulusan SMA maupun perguruan tinggi, didesain untuk menjadi sosok yang siap kerja, berdaya saing dan menguasai kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja.

Akan tetapi aspek moralitas dan karakter porsinya hanya sedikit, sehingga mereka menjadi intelektual tapi tidak memiliki “kesalehan”. Padahal tujuan awal belajar hakikatnya tidak meraup ilmu sebanyaknya, mendapat gelar setingginya, melainkan menata cara berpikir dan mengubah perilaku. Di sinilah gagasan revolusi mental harus digalakkan kembali melalui pemahaman awal bahwa belajar bukan hanya mencari ilmu, melainkan bertujuan mengubah perilaku yang buruk menjadi baik.

Akar korupsi berawal dari pola pikir yang salah. Mereka menganggap dengan uang melimpah bisa mendapatkan hidup bahagia, padahal mental tersebut keliru besar. Maka, revolusi metal itu sebenarnya adalah revolusi cara berpikir. Ali Syari’ati (1933-1977) menjelaskan bahwa cara berpikir yang benar, akan menentukan tindakan yang benar pula, begitu pula sebaliknya. 

Belajar dari Cina

Cina menjadi salah satu negara yang cocok sebagai rujukan pemberantasan korupsi. Tidak hanya soal ilmu dagang, ilmu tabib, namun Indonesia harus belajar banyak dari Cina soal pemberantasan korupsi. Sebab, Cina menjadi salah satu negara bersih meskipun di sana komunis yang secara sistem teologi berbeda dengan Indonesia.

Dalam Islam, meskipun masih diperdebatkan sanadnya, ada hadis yang menyeru umat Islam untuk menuntut ilmu ke negeri Cina. Hal ini menjadi pesan bahwa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, harus belajar pemberantasan korupsi dengan Cina. Meskipun pada awalnya Cina juga mengalami peradaban korup yang kini sudah berhasil dimusnahkan.

Di negara Cina, dalam sejarah yang ditulis Wang Yanan (1985: 134) menyatakan akar korupsi berawal dari budaya “guanxi” atau disebut relasi/koneksi antarpejabat. Dari tradisi ini, korupsi tumbuh subur di sana sejak Dinasti Zhou (1027-771 SM). Akan tetapi, pemberantasan korupsi di Cina mulai taji dengan berkembangnya waktu. Bahkan, Margaret Lewis (2011: 303) menyebut hukuman mati menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem peradilan di Cina.

Pemerintah Cina mempertegas hukuman mati bagi koruptor melalui regulasi “Supplementary Provisions on Punishment for the Crimes of Graft and Bribery” tahun 1988. Regulasi itu mengatur, siapa saja yang korupsi lebih dari 50,000 yuan, maka dikenakan hukuman minimal 10 (sepuluh) tahun penjara sampai hukuman mati. Sampai saat ini, Cina menjadi rujukan dunia dalam pemberantasan korupsi. 

Di Indonesia sendiri, selain hukuman berat, seharusnya pemerintah mendukung pendidikan dalam rangka merevolusi mental antikorupsi. Setegas dan sekejam apapun hukuman terhadap koruptor, namun jika “akarnya” tidak diperbaiki, maka hal itu akan sia-sia. 

Penulis, Dosen Pascasarjana UNNES dan Alumnus S3 Central China Normal University (CCNU)

Tags
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment