Koran Jakarta | October 16 2018
No Comments
Sistem Politik I Indonesia Telah Memilih Demokrasi sebagai Sistem Politik

Revitalisasi Praktik Demokrasi

Revitalisasi Praktik Demokrasi

Foto : koran jakarta/suradi
Direktur Eksekutif Pergerakan Indonesia Maju (PIM), Din Syamsudin ketika menjelaskan pandangannya mengenai perlunya demokrasi di Indonesia di revitalisasi. Din menyatakan itu ketika menutup diskusi tentang membangun demokrasi yang beradab, yang digelar PIM di Jakarta, Kamis (6/9). Sejumlah pakar dari berbagai kalangan tampil sebagai pembicara dan semuanya sepakat perlunya mengkoreksi praktik demokrasi.
A   A   A   Pengaturan Font

Banyak pihak menyebut demokrasi Indonesia telah kebablasan dan harus ada upaya untuk merevisinya agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Jakarta – Praktik demokrasi langsung yang mulai diterapkan di Indonesia pasca reformasi 1998 mulai banyak digugat sejumlah kalangan. Mereka menilai demokrasi langsung yang sangat mengutamakan elektoral berimplikasi pada pembajakan demokrasi itu sendiri oleh kelompok kepentingan yang berkelindan dengan pengusaha.

Di samping itu, praktik suap dan korupsi mengiringi perjalanan demokrasi melalui prosedural pembuatan undang-undang dan beragam peraturan. Karena itu harus ada langkah berani dan serius untuk mengoreksi, merevitalisasi demokrasi agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Demikian pandangan yang mengemuka dari diskusi selama lebih dua jam, ”Membangun Demokrasi Beradab” yang digelar Pergerakan Indonesia Maju (PIM) di Kantor CDCC (The Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations), Jalan Brawijaya VIII/11, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (6/9) sore.

Diskusi dibuka dan ditutup Direktur Eksekutif PIM, Din Syamsudin. Hadir sebagai narasumber dalam diskusi ini, Prof Mahfud MD (Mantan Ketua MK), Prof Siti Zuhro (Koordinator Presidium KAHMI), Dr Ali Masykur Musa (Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama), Hargo Mandiraharjo (Ketua Ikatan Sarjana Katolik Indonesia), Tri Handoko Seto (Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) Prof Dr Philip K Widjaya Sekretaris Asosiasi Budha Indonesia.

Din Syansudin mengatakan, Indonesia telah ditasbihkan sebagai negara demokrasi terbesar di dunia. Sayang, dalam praktek demokrasi yang berjalan kebablasan. Etika diabaikan. Fatsun politik dinihilkan. Pada akhirnya caracara yang tidak beradab yang dipertontonkan para elit politik. Spirit subtansi demokrasi pun sama sekali tak berbekas.

Tidak nampak. Padahal, republik ini punya dasar negara Pancasila. Spirit nilai dalam Pancasila mestinya yang mewarnai demokrasi di Indonesia. Indonesia memang telah menganut demokrasi sebagai alat membangun sistim politik. Tapi yang ia sayangkan, dalam tataran empiris yang mengemuka adalah liberalisasi politik.

Demokrasi di Indonesia pun aromanya kenyal dengan demokrasi liberal. ”Harusnya politik yang dijalankan di negeri ini adalah politik yang mengedepankan cara-cara yang beretika dan beradab,” kata Din. “Pancasila harus jadi tarikan napas dalam setiap praktik demokrasi Indonesia. Terutama di sila yang ke 4. Meski dalam pelaksanaannya masih jauh panggang daripada api,” kata Din.

Politik Transaksional

Tidak jauh berbeda, penilaian serupa tentang demokrasi diungkapkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud yang merasa demokrasi Indonesia telah keluar dari tracknya. Pada akhirnya, demokrasi menjadi kebablasan. Kebebasan berpolitik menjadi salah kaprah. Ujungnya, politik transaksional.

Tidak heran bila kemudian banyak elit politik atau yang selama ini mengklaim aktor demokrasi terjerat kasus korupsi. “Demokrasi di Indonesia saat bisa dikatakan sebagai demokrasi yang kebablasan,” katanya. Demokrasi lanjut Mahfud bukan lagi dipahami sebagai instrumen untuk mewujudkan cita-cita bangsa.

Bukan lagi jadi alat untuk menegakkan amanat konstitusi. Tapi, dijadikan alat untuk kepentingan sempit para elit. Dijadikan bancakan para elit untuk meraih laba politik pribadi dan kelompok.” Sekarang demokrasi itu digunakan jalan untuk korupsi,” kata Mahfud. Dan yang membuatnya miris, korupsi yang terjadi dilakukan dengan cara yang terkesan demokratis.

Lalu disahkan oleh lembaga demokrasi. Akhirnya, korupsi politik yang terjadi seakan menjadi benar. “Saya contohkan, proses pembuatan undang-undang yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah,” kata Mahfud. Sebagai mantan anggota DPR, menteri dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud paham praktek jual beli atau barter pasal dalam pembuatan sebuah UU. Praktek jual beli pasal dalam UU, bukan isapan jempol. sur/ags/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment