Koran Jakarta | April 26 2019
No Comments
Iklim Investasi

Rencana Peleburan BP Batam Kontraproduktif

Rencana Peleburan BP Batam Kontraproduktif

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Rencana peleburan kepemimpinan Badan Pengusahaan (BP) Batam dengan Walikota Batam oleh pemerintah dinilai sebagai kebijakan kontraproduktif bagi peningkatan investasi dan pengembangan industri dalam negeri.

Pakar Kebijakan Publik, Danang Girindrawardana mengatakan pengembangan Batam sejak semula diupayakan menjadi kawasan perdagangan bebas atau free trade zone (FTZ) melalui pendekatan supply side sejak zaman Orde Baru. FTS diharapkan bisa menjadi gerbang ekspor-impor untuk mendongkrak investasi dan industrialisasi.

Karenanya, Danang menilai BP Batam semestinya diberikan otoritas atau power lebih dengan pegelolaan secara profesional. Dengan demikian, lanjutnya, BP Batam mampu bersaing dengan negara tetangga, terutama Singapura dan Malaysia.

Menurutnya, penyerahan pengelolaan BP Batam kepada pemerintah daerah hanya akan menghambat pengembangan kawasan perdagangan bebas tersebut karena kekuatan kebijakannya terbatas. Dia menganggap pemerintah daerah belum siap mengelola BP Batam, terutama terkendala pada sistem birokrasi.

“Kita sekarang bicara Indonesia yang birokrasinya berbelit-belit, mengurus BP Batam yang punya ekspektasi besar terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apakah relevan jika di kelola oleh walikota. Belum lagi di Indonesia rentan terjadi benturan komplikasi kewenangan yang diakibatkan adanya undang-undang otonomi daerah,” papar Danang di Jakarta, Jumat (11/1).

Terkait kebijakan Vietnam dan Malaysia yang menyerahkan pengelolaan kawasan industri kepada pemerintah daerah, Danang menganggap kondisinya berbeda dengan di Indonesia. Menurutnya, kelembagaan di kedua negara itu sudah kuat.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia Suryani S Motik menyampaikan antara BP Batam dan Pemkot Batam itu dua hal berbeda. BP Batam itu profesional yang memang kepanjangan tangan dari pusat, sementara walikota itu pemerintah daerah.

Menurutnya, apa yang ada di Batam saat ini sudah bagus. Investasi di Batam mulai mengeliat. Batam pada 2017 masih tumbuh di kisaran 2,0 persen. Setahun kemudian, investasi di kawasan itu tumbuh di atas 4,0 persen.

Beri Kepastian

Di tempat terpisah, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, selama ini investor bingung dengan dualisme otoritas di Batam. Tentunya, lanjut dia, hal itu mengganggu para pelaku ekonomi.

“Keputusan single authority itu beri kepastian pada invstor. Kami yakin keputusan ini akan mendorong investasi di sana,” tutup Airlangga. ers/E-10

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment