Relaksasi Iuran Tidak Mengurangi Fasilitas yang Diperoleh Peserta | Koran Jakarta
Koran Jakarta | September 19 2020
No Comments
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, tentang Penyesuaian Iuran BPJS

Relaksasi Iuran Tidak Mengurangi Fasilitas yang Diperoleh Peserta

Relaksasi Iuran Tidak Mengurangi Fasilitas yang Diperoleh Peserta

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font
Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama bencana non-alam penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19), pada Senin (31/8/).

 

Relaksasi yang diberikan berupa pemotongan iuran serta penundaan pembayaran iuran. Hal ini tentu menggembirakan mengingat pada masa pandemi Covid-19 ini sektor ketenagakerjaan jadi sektor yang terdampak.

Namun, adanya relaksasi ini dikhawatirkan mengurangi manfaat atau mengganggu ketahanan dan terutama dari segi pemasukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Untuk mengupas hal itu Koran Ja­karta mewawancarai Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto. Berikut petikan wawancaranya.

Bisa dijelaskan turunan kebi­jakan dari PP Nomor 49 Tahun 2020?

PP Nomor 49 Tahun 2020 mengatur penyesuaian mengenai periode relaksasi enam bulan mulai dari periode iuran bulan Agustus 2020 sampai dengan Januari 2021. Adapun bentuk relaksasinya yaitu pelonggaran batas waktu pem­bayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Hari Tua (JHT).

Selain itu ada juga ada relaksasi besaran iuran JKK, JKM, dan JP sebesar 99 persen atau cukup bayar satu persen. Adapun pembayaran­nya bisa dilakukan bertahap atau sekaligus paling lambat mulai Mei 2020 sampai dengan April 2022. Lalu, ada juga keringanan denda menjadi 0,5 persen.

Perlu saya sampaikan pula bahwa PP ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi peserta, kelang­sungan usaha dan kesinambungan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan selama wa­bah korona (Covid-19).

Adanya relaksasi ini berpengaruh terhadap manfaat yang diterima?

Kebijakan ini tanpa menurunkan man­faat yang baru saja ditingkatkan melalui PP No 82 Tahun 2019 tentang Penyelengga­raan Program JKK dan JKM sebagai bentuk keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan pekerja. Tujuan kebijakan ini, antara lain mengedepankan perlindungan hak-hak jaminan sosial ketenagakerjaan bagi peserta, meringankan beban pemberi kerja dan peserta serta men­jaga kesinambungan program perlindungan, mendukung upaya pemulihan perekonomian dan kelangsungan usaha.

Apakah kondisi ketahanan dana di BPJS Ketenagakerjaan terdampak dengan adanya relaksasi ini?

Tak dapat dipungkiri bahwa kebijakan ini akan berdampak pada kondisi finansial BPJS Ketenagakerjaan. Namun, BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan langkah-langkah efisiensi agar dapat membantu peserta dalam meng­hadapi dampak ekonomi pandemi Covid, melalui program relaksasi iuran dari pemerintah.

Skema kebijakan ini telah melalui proses pembahasan yang komprehensif, termasuk pengaruh­nya terhadap ketahanan dana dan keberlangsungan program jaminan sosial. Ketahanan dana dan pro­gram jaminan sosial masih dapat terkelola dengan baik, karena dana jaminan sosial masih memiliki dana cadangan yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban pem­bayaran manfaat kepada peserta selama periode kebijakan relaksasi iuran ini diberikan.

Terkait dengan dampak pada kondisi finansial BPJS Ketenagakerjaan, kita bisa juga menyatakan secara internal telah melakukan langkah-langkah efisiensi agar dapat membantu peserta dalam menghadapi dampak ekonomi pandemi Covid, melalui program relaksasi iuran dari pemerintah. Kita harapkan relaksasi iuran dapat mendorong peningkatan kepeser­taan dan tertib iuran, karena iuran BPJS Ketenagakerjaan menjadi sangat murah dan manfaatnya sangat lengkap.

Berarti relaksasi ini bisa jadi cara memperbanyak peserta BPJS Ketenagakerjaan?

Betul. Justru momen ini dapat di­manfaatkan untuk mendaftar men­jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan karena iuran yang sangat terjang­kau, khususnya bagi pekerja BPU (Bukan Penerima Upah). Dengan hanya 34 ribuan rupiah sudah dapat perlindungan sampai enam bulan ke depan. m aden ma’ruf/P-4

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment