Koran Jakarta | August 19 2018
No Comments
Serapan Gabah I Petani Kesulitan Mengakses Modal dari Bank

Relaksasi Aturan Tak Efektif

Relaksasi Aturan Tak Efektif

Foto : ANTARA/Dedhez Anggara
Petani memanen padi di areal sawah desa Pabean udik, Indramayu, Jawa Barat, Sabtu (4/3). Petani mengeluhkan harga gabah basah yang turun dari harga 4.500 rupiah per kilogram menjadi 4.000 rupiah per kilogram.
A   A   A   Pengaturan Font

Persoalan mendasar dari petani selama ini adalah tingginya biaya produksi dalam menjalankan kegiatan usaha tani.

JAKARTA – Relaksasi aturan serapan gabah oleh Kementerian Pertanian (Kementan) dinilai tidak akan berpengaruh terhadap kualitas hidup petani. Sebab, masalah harga gabah petani jatuh bukan saja karena persoalan kadar airnya, tetapi ada masalah lain yang lebih pokok dan dominan.

Pengamat Ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamudin Daeng, menyebutkan beberapa persoalan pokok ada di tingkat petani, terutama tingginya biaya produksi dalam menjalankan kegiatan usaha tani. “Biaya pengolahan lahan, biaya bibit, biaya pupuk, biaya tenaga kerja, dan sebagainya, pada saat musim tanam dan pada saat panen mengalami peningkatan,” terangnya di Jakarta, Minggu (5/3).

Masalah lainnya, petani umumnya tidak mempunyai tabungan modal karena tak mampu mengakses bank. Untuk mengatasi pembiayaan awal pertanian, mereka mengambil utang dengan bunga antara 100–150 persen atau terjebak dalam sistem ijon. Petani juga tidak memiliki aset cukup yang bisa digadaikan atau minus aset.

Selain itu, saat panen, petani dihadapkan pada penurunan harga hasil pertanian, terutama untuk jenis padi dan palawija. Kejatuhan harga ini sering kali merugikan petani, sementara pada saat bersamaan, biaya produksi dan bunga pinjaman terus meningkat.

Di sisi lain, kini tak ada lagi subsidi pertanian, baik untuk sarana produksi dan bunga kredit. Tak hanya itu, sekarang tidak ada lagi mekanisme harga dasar atau harga yang harus diterima petani. “Akibatnya, petani menjadi alat permainan Bulog yang juga sudah berubah fungsi sebagai perseroan terbatas dan mencari keuntungan dari bisnis hasil pertanian dan pangan impor,” tegasnya. Selain itu, koperasi tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah dan kalah bersaing dengan para tengkulak di tingkat kecamatan. Karena itu, pemerintah dinilai perlu memperkuat koperasi agar memiliki kemampuan menyerap hasil bumi.

Terkendala Infrastruktur

Di pihak petani, mereka kini terkendala dengan masalah infrastruktur yang sangat parah. “Petani tidak memiliki infrastruktur pascapanen, seperti infrastruktur tempat penyimpanan hasil bumi, infrastruktur tempat pengeringan, infrastruktur pengolahan hasil bumi,” jelasnya.

Diketahui, Kementan telah mengubah aturan serap gabah oleh Bulog. Jika sebelumnya hanya berkadar air maksimal 25 persen, selanjutnya bisa di atas 25 persen bahkan sampai 30 persen. Aturan itu untuk mengatasi anjloknya harga gabah kering panen (GKP). Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, menyebutkan dengan adanya aturan relaksasi serapan gabah, serapan gabah Bulog di lapangan meningkat tajam. “Setelah rapat koordinasi dua pekan lalu serapannya meningkat 400 persen dari 2 ribu ton per hari menjadi 9.500 ton per hari,” terangnya.

Koordinator Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah, menilai pentani kesulitan memenuhi kadar air sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), terlebih lagi pada musim hujan. Karena itu, pemerintah perlu mengembangkan standar harga yang didasarkan multikualitas. Maksudnya, penentuan harga HPP didasarkan atas kualitas gabah atau beras, bukan tunggal.

“Bisa didasarkan pada keragaman varietas, kadar air, patahan, dan sebagainya sehingga peluang petani mendapatkan harga yang baik berdasarkan kualitas gabah dan berasnya lebih tinggi,” katanya. ers/E-10

 

 

Tags
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment