Rehabilitasi Psikologi untuk Siswa Perlu Digencarkan | Koran Jakarta
Koran Jakarta | February 20 2020
No Comments
Komisioner Bidang Pendidikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti Terkait Kasus Bunuh Diri Siswa SMP di Jakarta

Rehabilitasi Psikologi untuk Siswa Perlu Digencarkan

Rehabilitasi Psikologi untuk Siswa Perlu Digencarkan

Foto : ANTARA/ANOM PRIHANTORO
A   A   A   Pengaturan Font
Rehabilitasi psikologi di sekolah perlu digencarkan untuk mengatasi peserta didik yang mengalami trauma. Salah satu bukti perlunya rehabilitasi sekolah adalah peristiwa bunuh diri siswa SMP di salah satu sekolah di Jakarta yang berinisial SN.

 

Harus ada upaya pencegahan yang dilakukan agar peristiwa tersebut tidak semakin meluas dan berdampak pada proses pem­belajaran siswa-siswi lain di seko­lah. Untuk mengupas seputar kasus tersebut, Koran Jakarta mewawancarai Komisioner Bidang Pendi­dikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti. Berikut petikan wawancaranya.

Terkait peristiwa SN, apa saja temuan yang didapat KPAI?

Berdasarkan rapat koordinasi yang telah kami lakukan dengan Di­nas Pendidikan dan pihak sekolah, lebih banyak membahas tentang kronologi sebelum kejadian. Selain itu, rapat koordinasi tersebut juga membahas langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan agar dam­pak kejadian tersebut tidak meluas.

Untuk penyelidikan dan pengawasan guna mencari motif, sekarang dilakukan oleh pihak ke­polisian. KPAI sendiri tidak memiliki kuasa melakukan hal tersebut kare­na kami lebih kepada pencegahan agar kasus tersebut tidak terulang dengan skala yang lebih besar.

Bisa disebutkan langkah-langkah ke depan dari hasil rapat koordinasi tersebut?

Salah satunya adalah perlunya pemberian reha­bilitasi psikolo­gi bagi para siswa di seko­lah tersebut. Khususnya bagi 30 anak yang meli­hat langsung kejadian bunuh diri ananda SN. Selain itu, siswa-siswa lain akan diasesmen untuk melihat mereka trauma atau tidak. Untuk ini, kami dari KPAI akan berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DKI Jakarta karena mereka punya fasilitas psikologi di pusat pelayanan ter­padu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A).

Untuk gurunya sendiri seperti apa?

Berdasarkan kejadian terse­but, kami mendapat infor­masi bahwa ananda SN ini memiliki trauma yang cukup besar karena pertama, orang tua ananda bercerai. Kedua, ibu ananda yang meru­pakan orang terdekatnya baru meninggal. Pada masa-masa trauma, kepekaan guru bisa dibilang kurang dan mereka menganggap penurunan proses belajar SN adalah hal biasa.

Adapun para guru ini tidak memberikan rehabilitasi sosial karena mereka juga tidak menguasai proses tersebut. Padahal di posisi tersebut, empati harus muncul dari lingkungannya. Ada­pun dari hasil koordinasi tadi, Dinas Pendidikan akan mengumpulkan kepala sekolah-kepala sekolah agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi.

Ada fungsi pengawasan guru yang tidak berjalan?

Kecenderungannya ananda SN ini kerap curhat melalui media sosial yang tidak digunakan guru. Itu jadi penyebab juga fungsi pengawasan terjadi, padahal dari sana bisa dilihat ada kecenderungan ananda SN dalam kondisi trauma.

Berarti guru perlu menguasai cara rehabilitasi psikologi untuk siswa?

Tentu. Itu harusnya di pendi­dikan guru ada dan nanti kami akan usulkan itu ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Banyak masalah yang tidak diketahui guru dan mereka butuh ilmunya. Jadi, itu ke depan dibekali dari calon-calon guru punya ilmu psikologi anak. Begitu juga mereka harus paham undang-undang per­lindungan anak.

Selain itu, lebih penting adalah guru harus bisa menjadi tempat-tempat muridnya bercerita. Kecen­derungan karakter anak hari ini lebih terbuka termasuk dalam cara bersosialisasi. Nah, ketika ada suatu masalah, guru juga harus mem­berikan solusi atas permasalahan tersebut sehingga peristiwa yang tidak diinginkan bisa dicegah. aden marup/AR-3

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment