Koran Jakarta | July 22 2019
No Comments
Legislagi

Regulasi Ojek Daring Ditargetkan Rampung Maret

Regulasi Ojek Daring Ditargetkan Rampung Maret

Foto : istimewa
Budi Setyadi
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Untuk menjamin perlindungan dan keselamatan tidak hanya bagi penumpang namun terhadap para pengemudi, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan segera menyelesaikan regulasi dan mengeluarkan Peraturan Menteri (PM) terkait angkutan sepeda motor berbasis aplikasi (ojek online) pada Maret 2019 mendatang.

“Penyusunan regulasi ini didasari UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan di dalam pasal 22 yang menyatakan bahwa Kementerian dapat mengeluarkan suatu Peraturan Menteri sepanjang sudah ada aktivitas di masyarakat tapi belum ada aturannya,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Budi Setiyadi di Jakarta, Rabu (9/1).

Ia menambahkan ada tiga aspek yg diutamakan yaitu tarif, suspend, dan keselamatan yang akan dibuatkan normanya. Dan indikator tarif untuk dijadikan landasan penentuan tarif. Dalam penentuannya pun, Kemenhub akan melakukan kajian akademis serta melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dijelaskan Budi entitas khusus dibutuhkan untuk masalah suspend, dan hal itu memerlukan kerja sama dengan pihak aplikator. Sementara, untuk perihal kemitraan diharapkan ada proses face to face antar-aplikator dengan mitra sehingga tidak semua prosesnya dilakukan by system. Hal ini penting dilakukan sehingga tata cara dan kode etik dapat disampaikan dengan baik dan jelas.

“Untuk memenuhi aspek keselamatan, pemerintah mengharuskan pengemudi untuk menggunakan jaket dan sepatu. Hal tersebut sangat penting karena sepeda motor paling rentan mengalami kecelakaan, maka dibutuhkan pakaian lengkap yang dapat melindungi pengemudi dan penumpang sepeda motor,” katanya.

Tim 10

Menurut Budi dalam penyusunan regulasi ini melibatkan banyak pihak termasuk Organisasi Angkutan Darat (Organda), para stake holder, aplikator serta aliansi pengemudi ojek online yang tersusun menjadi Tim 10. Tim 10 inilah yang nantinya akan menjadi penggagas dan mewakili pemikiran para pengemudi ojek online seluruh Indonesia. Ia pun meyakinkan bahwa pemerintah serius ingin memberikan perlindungan kepada para pengemudi ojek online.

“Ini merupakan profesi yang mulia, maka tolong suarakan bahwa kami bersama-sama di sini membuat suatu regulasi untuk mensejahterakan para driver. Saya berharap semuanya dapat membantu dengan menghadirkan suasana yang kondusif dan harmoni sampai proses ini selesai. Sehingga tim penyusun dapat tenang dalam pembuatan regulasi,” katanya. mza/P-8

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment