Regulasi “Zero” ODOL Harus Segera Direalisasikan | Koran Jakarta
Koran Jakarta | August 12 2020
No Comments
Penertiban Transportasi

Regulasi “Zero” ODOL Harus Segera Direalisasikan

Regulasi “Zero” ODOL Harus Segera Direalisasikan

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Kerugian aki­bat beroperasi kendaraan over dimension over loading (ODOL) sudah sangat besar karena tidak hanya materi namun juga korban jiwa. Untuk itu, Kementerian Per­hubungan (Kemenhub) di­minta segera merealisasikan Indonesia bebas ODOL.

Pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno menje­laskan dampak ODOL ter­hadap infrastruktur dan lingkungan menyebabkan kerusakan infrastruktur ja­lan, jembatan (runtuh atau putus) dan pelabuhan, pe­nyebab dan pelaku kecelaka­an lalu lintas, dan tingginya biaya perawatan infrastruktur. Dari sisi pengusaha angkut­an, bisa jadi menguntungkan dalam jangka pendek, karena dapat mengangkut lebih ba­nyak dengan frekuensi lebih sedikit.

“Data Kementerian PUPR, menyebutkan kerugian ne­gara mencapai 43 triliun ru­piah untuk perbaikan jalan nasional akibat dilewati truk-truk ODOL. Semuanya itu ber­muara pada turun atau ren­dahnya tingkat keselamatan lalu lintas di jalan,” kata Djoko di Jakarta, Kamis (13/2).

Dia menambahkan selama kurun waktu 2019, data Kor­lantas Polri mencatat terjadi 1.376.956 pelanggaran lalu lintas. Sebesar 136.470 kenda­raan melakukan pelanggaran kelebihan kapasitas beban dan kapasitas dimensi. Dalam sehari rata-rata 378 angkutan barang melanggar ODOL.

Karenanya, kata Djoko, tindakan tegas dari pemerin­tah untuk penanganan ODOL akan bermanfaat bagi pengu­rangan berbagai risiko. Dan permintaan Menteri Perin­dustrian menunda pelaksana­an ODOL dirasa menunjuk­kan sangat tidak peduli pada keselamatan bertransportasi dan kerugian negara. Terlebih lagi, angka kecelakaan lalu lintas sulit menurun selalu meningkat setiap tahunnya.

“Komitmen Menteri Per­hubungan terhadap Kebijakan Zero ODOL pada 2022 jangan ditunda. Abaikan saja surat permintaan Menteri Perin­dustrian yang mengingin­kan penundaan kebijakan itu hingga 2024,” katanya.

Batas Toleransi

Sementara itu, Sekjen DPP Organda, Ateng Aryono mengusulkan agar pemerin­tah segera mengambil sejum­lah langkah strategis, seperti Kemenhub perlu menetapkan tahapan dan penentuan batas akhir toleransi terhadap ope­rasional kendaraan ODOL di jalan. Selebihnya, Kementrian BUMN dan Perindustrian se­cepatnya menyusun system biaya distribusi logistic de­ngan memperhatikan kenda­raan Non ODOL.

“Kami memandang perlu faktor keberlangsungan sistem transportasi Indonesia dan mendorong pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Presiden mengenai kebijakan Toleransi Kendaraan ODOL di Indonesia sekaligus peng­aturan larangan penggunaan kendaraan ODOL di Indone­sia untuk pembangunan pro­yek pemerintah dan BUMN sebagai landasan action ke­mentrian terkait,” katanya. mza/E-10

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment