Koran Jakarta | October 20 2018
No Comments
Kepemilikan Tanah

Reforma Agraria Jadi Kunci Sertifikasi Tanah di Indonesia

Reforma Agraria Jadi Kunci Sertifikasi Tanah di Indonesia

Foto : ANTARA/Wahyu Putro A
Salami Peserta - Presiden Joko Widodo menyalami perwakilan masyarakat adat selesai membuka Rembuk Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial untuk Keadilan Sosial dan Global Land Forum 2018, di Istana Negara Jakarta, Kamis (20/9).
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan reforma agraria, pembagian sertifikat dan perhutanan sosial menjadi kunci dalam sertifikasi tanah di Indonesia.


“Di Indonesia ini ada 126 juta bidang yang harus disertifikatkan, tapi sampai 2015 lalu baru 46 juta yang tersertifikat. Artinya, masih ada 80 juta bidang yang harus tersertifikatkan,”

kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan peresmian pembukaan Rembuk Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial untuk Keadilan Sosial dan Global Land Forum 2018, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/9).


Pembagian sertifikasi yang dilakukan pemerintah sebelumnya hanya 500–600 ribu sertifikat per tahun di seluruh Tanah Air.


“Kalau masih 80 juta, setahun hanya 500 ribu, berarti butuh berapa lama? 160 tahun nunggu sertifikat, mau? Nunggu sertifikat itu 160 tahun.

Inilah yang ingin kami percepat sehingga status hukum atas tanah yang dimiliki masyarakat ini menjadi jelas semua,” tegas Presiden.


Karena itu, kata Presiden, sejak tahun 2015 dinaikkan menjadi lima juta pembagian sertifikat di seluruh Indonesia. Tahun ini targetnya naik lagi jadi tujuh juta dan tahun depan sembilan juta sertifikat.


“Saya enggak tahu, Menteri BPN kerjanya seperti apa, itu bukan urusan saya, itu urusan pak menteri. Kita kerja harus dengan target yang ada, dan nyatanya bisa, tahun ini tujuh juta insya Allah juga bisa,” jelas Presiden.


Presiden menambahkan, semuanya bisa dikerjakan kalau sistemnya benar dan selalu dikontrol dengan baik, termasuk dalam hal perhutanan sosial.

“Sampai saat ini sudah berapa hektare bu (menteri)? Sudah 1,9 juta hektare yang kita bagikan. Tahun depan target kurang lebih tiga juta hektare,” ujar Presiden.


Presiden pun mengaku mengeluarkan peraturan presiden (Perpres) terkait perhutanan ini. fdl/P-4

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment