Koran Jakarta | September 15 2019
No Comments
Pendidikan Nasional | Kesejahteraan Guru Honorer Mesti Ditingkatkan

Redistribusi Guru usai PPDB

Redistribusi Guru usai PPDB

Foto : ISTIMEWA
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effen­di
A   A   A   Pengaturan Font
Acuan redistribusi guru adalah sistem zonasi. Karena itu, guru tidak perlu gelisah jika dipindah tugas.

 

JAKARTA – Kalangan guru diminta tidak gelisah jika nanti dipindah terkait adanya redis­tribusi guru yang akan dilaku­kan usai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sebab, acuan dari redistribusi guru adalah sistem zonasi.

“Karena itu, guru-guru tidak perlu gelisah jika dipindah. Ka­laupun dipindah, hanya di zo­nanya masing-masing saja. Ti­dak harus keluar zona, kecuali kalau terpaksa,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effen­di, di Jakarta, Selasa (11/6).

Muhadjir menjelaskan, sis­tem zonasi memetakan keber­adaan guru di masing-masing sekolah di zona itu. Dari peta bisa dilihat mana sekolah yang kelebihan guru dan mana se­kolah yang kekurangan guru.

Tidak hanya itu, peme­rataan guru juga berdasarkan status guru, apakah yang ber­sangkutan PNS bersertifikat ataupun PNS belum berserti­fikat maupun honorer.

Hal itu juga sesuai dengan sistem Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru, yang mana guru harus siap dirotasi secara periodik, dan tidak boleh me­netap di satu tempat dalam jangka waktu yang lama. Begitu juga guru-guru yang ada di kota akan mendapat giliran menda­pat kesempatan mengajar di daerah terluar, tertinggal dan terdepan (3T). “Nanti setiap guru akan memiliki pengalam­an mengajar di daerah 3T,” ujar Mendikbud.

Ia menambahkan program Guru Garis Depan (GGD) yang menyelesaikan masalah keku­rangan guru di daerah 3T de­ngan mengirimkan guru dari Jakarta, disinyalir tidak efektif. Hal itu disebabkan para guru GGD itu banyak yang pulang kembali ke daerah asalnya. “Kalau mereka pindah, lalu kita rekrut lagi dan begitu seterus­nya. Jadi tidak menyelesaikan persoalan,” terang dia.

Oleh karena itu, guru yang mengajar di daerah 3T harus dirotasi secara periodik. Peme­rintah pusat dan daerah harus memperhatikan rotasi guru di daerah 3T itu. “Saya berharap kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga permasalahan distri­busi guru yang tidak merata itu bisa terselesaikan.”

Saat ini Kemendikbud se­dang mengatur persoalan sistem rotasi guru tersebut, berapa lama guru mengajar di daerah 3T maupun insentif guru. Rencananya aturan ter­sebut berupa Peraturan Presi­den (Perpres) yang akan terbit usai PPDB.

Dalam kesempatan itu, Mendikbud juga mengatakan sistem zonasi tidak berkaitan dengan penerimaan siswa baru atau PPDB, tetapi juga penataan pendidikan. “Jangan salah dipahami terkait sistem zonasi ini, karena tidak hanya berkaitan dengan PPDB tetapi juga seluruh masalah pendi­dikan akan diselesaikan de­ngan PPDB,” ujarnya.

PR Pemerintah

Sementara itu, Peneliti Pen­didikan dan Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Anggi Afrian­sya berpendapat, peningkatan kesejahteraan guru honorer masih menjadi pekerjaan ru­mah pemerintah.

Menurut dia, menjadikan guru honorer sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pe­gawai Pemerintah dengan Per­janjian Kerja (PPPK) harus te­rus dilakukan meski menemui kendala salah satunya karena banyak guru honorer yang sulit bersaing dalam tes.

Untuk itu, kata dia, perlu adanya penyesuaian dalam proses rekrutmennya. Proses kelulusan, tidak hanya ber­dasar pada nilai pengerjaan soal, tapi juga pada rekam jejak guru honorer tersebut.

“Selama ini pengalaman kerja guru honorer seperti tidak dihargai. Karena itu, ke depan untuk menjaga kualitas ujian, nilai tetap jadi syarat. Namun, pertimbangan pengalaman kerja harus juga mendapatkan bobot yang besar,” ujar Anggi.

Secara terpisah, Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji ber­pendapat, guru honorer yang tidak bisa bersaing dalam tes terbuka, tidak secara langsung menunjukan para guru honor­er tidak berkualitas. Justru hal yang penting dilihat dari para guru honorer ini keberadaan mereka harus diakui dan di­apresiasi pemerintah. ruf/E-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment