Koran Jakarta | September 24 2018
No Comments
Pengelolaan Keuangan

Realisasi Belanja Masih Mengulang Pola Lama

Realisasi Belanja Masih Mengulang Pola Lama

Foto : ISTIMEWA
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Boediarso Teguh Widodo
A   A   A   Pengaturan Font

Jakarta – Pemerintah mengakui pengelolaan belanja negara masih belum optimal. Sebab, realisasi belanja pemerintah masih mengulang pola-pola sebelumnya, yakni menumpuk pada akhir tahun.

Meski demikian, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Boediarso Teguh Widodo mengatakan pemerintah sudah mulai memperbaiki kualitas penyerapan belanja sejak awal tahun, melalui berbagai upaya meliputi sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta peningkatan efektivitas pelaksanaan belanja.

“Untuk percepatan pelaksanaan tender, sekarang bisa dilakukan sebelum kontrak ditandatangani pada 1 Januari . Itu akan mempercepat pelaksanaan pelaksanaan anggaran, sehingga distribusi penggunaan anggaran bisa berjalan sepanjang tahun, tidak menumpuk di akhir tahun,” kata Boediarso di Jakarta, Selasa (15/5).

Meskipun masih terdapat beberapa kelemahan, Bank Dunia menilai pengelolaan keuangan pemerintah Indonesia sudah selaras dengan praktik yang berlaku di tingkat internasional. Hal tersebut terlihat dari hasil penilaian Akuntabilitas Belanja dan Keuangan Publik (PEFA) dari Bank Dunia atas pengelolaan keuangan publik Indonesia yang dipublikasikan di Jakarta, kemarin.

Ruang lingkup pelaksanaan PEFA ini mencakup institusi anggaran pemerintah pusat yang menerima alokasi anggaran dari pemerintah pusat seperti Kementerian Lembaga, lembaga pengawasan dan DPR. Periode analisis penilaian mencakup tiga tahun fiskal yang selesai yaitu 2014, 2015 dan 2016 dengan tanggal batas akhir pengumpulan data pada Agustus 2017 serta laporan keuangan yang telah diaudit terakhir untuk 2016.

 

Tujuh Pilar

 

Dalam penilaian PEFA, tujuh pilar yang dinilai antara lain keandalan anggaran, transparansi keuangan publik, pengelolaan aset dan kewajiban serta strategi fiskal dan anggaran berbasis kebijakan. Kemudian, pilar lainnya adalah prediktabilitas dan pengendalian dalam pelaksanaan anggaran, akuntansi, pencatatan dan pelaporan serta pengawasan dan pemeriksaan eksternal.

Penilaian PEFA menyatakan rata-rata skor kinerja keuangan publik sedikit dibawah nilai B, atau berada di atas tingkat dasar kinerja sesuai dengan tata kelola internasional yang berlaku. Sebanyak 17 dari 31 indikator telah memperoleh nilai A maupun B, meski sisanya masih mendapatkan nilai C dan D yang berarti adanya kesempatan lebih lanjut untuk memperbaiki praktik pengelolaan anggaran.

Beberapa kelemahan dalam pengelolaan keuangan tersebut terkait alokasi sumber daya strategis, akuntabilitas pelaksanaan anggaran dan pemberian layanan publik yang efisien. Untuk alokasi sumber daya strategis, masih terdapat keandalan anggaran yang kurang baik. 

 

Ant/E-10

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment