Koran Jakarta | September 22 2018
No Comments

Putusan Bawaslu Menuai Protes

Putusan Bawaslu Menuai Protes

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meloloskan mantan narapidana kasus korupsi sebagai calon anggota legislatif (caleg). Sejauh ini ada 12 eks napi koruptor yang diloloskan sebagai caleg pada Pileg tahun 2019.

Mereka adalah M Nur Hasa, mantan napi korupsi asal Rembang, bakal caleg Hanura; Ramadan Umasangaji, mantan napi korupsi asal Pare-Pare, bakal caleg Perindo; Joni Kornelius Tondok, mantan napi korupsi asal Toraja Utara, bakal caleg Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI); Syahrial Kui Damapolii, mantan napi korupsi asal Sulawesi Utara; Abdullah Puteh, mantan napi korupsi asal Aceh; Andi Muttamar Mattotorang, mantan napi korupsi asal Bulukumba, bakal caleg Partai Berkarya; Abdul Salam, mantan napi korupsi asal Palopo, bakal caleg Partai Nasde.

Kemudian M. Taufik, mantan napi korupsi asal DKI Jakarta, bakal caleg Partai Gerindra; Ferizal, mantan napi korupsi asal Belitung Timur, bakal caleg Partai Gerindra; Mirhammuddin, mantan napi korupsi asal Belitung Timur, bakal caleg Partai Gerindra; Maksum Dg. Mannassa, mantan napi korupsi asal Mamuju, bakal caleg Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dan terakhir Saiful Talub Lami, mantan napi korupsi dari Tojo Una-Una, bakal caleg Partai Golkar.

Putusan Bawaslu ini menuai protes dari berbagai kalangan. Apalagi putusan Bawaslu ini bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Legislatif dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilu.

Pasal 4 Ayat 3 PKPU disebutkan, dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka, tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi. Kemudian, dalam Pasal 6 Ayat 1 Huruf e diyatakan bahwa pimpinan parpol sesuai tingkatannya menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat 3. Formulir pakta integritas itu berisi tiga poin, di antaranya jika ada pelanggaran pakta integritas, berupa adanya bakal calon yang berstatus mantan napi bandar narkoba, kejahatan seksual anak, dan korupsi, maka bersedia dikenai sanksi administrasi pembatalan pencalonan.

Publik akhirnya mempertanyakan komitmen Bawaslu dalam mendukung pemberantasan korupsi di negeri ini. Publik juga meragukan komitmen Bawaslu dalam membangun bangsa ini terbebas dari korupsi. Bawaslu seharusnya menjadi perpanjangan tangan dan harapan publik dalam membangun integritas pemilu.

Saat mantan napi korupsi sudah ditetapkan tak memenuhi syarat oleh KPU, namun gugatannya masih dikabulkan Bawaslu, hal itu akan menjadi preseden buruk bagi pelaksanaan Pemilu 2019. Mantan napi korupsi yang ada di daerah lain kemudian akan mencontoh dan menjadikan ini preseden yang membuka peluang untuk mereka untuk tetap maju dalam Pileg 2019.

Sikap Bawaslu ini juga berlawanan dengan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang tentang Pemilu. Dalam ayat itu telah diatur bahwa dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA). Ketentuan yang sama juga telah diatur dalam Pasal 9 Ayat 2 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sementara itu, MA menunda sementara uji materi PKPU pencalonan karena UU Pemilu tengah diuji materi di Mahkamah Konstitusi. Artinya, koreksi atas peraturan itu bukan di ranah Bawaslu.

Bawaslu harusnya bertugas mengawasi pelaksanaan PKPU tentang Pencalonan itu. Artinya, ketika KPU tak mencoret nama-nama caleg dari mantan koruptor, Bawaslu seharusnya mengoreksi sikap KPU. Tapi yang terjadi sebaliknya. Dengan adanya putusan Bawaslu yang berlawanan dengan PKPU ini maka akselerasi seluruh pihak untuk membangun kepastian hukum, pemilu berintegritas dan parlemen yang bersih, semakin jauh dari harapan.

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment