Koran Jakarta | September 22 2018
No Comments
Pemilu 2019 I Kualitas Pemilu Akan Berkurang Jika Caleg Punya Rekam Jejak Buruk

Putusan Bawaslu Loloskan Caleg Napi Koruptor Dikecam

Putusan Bawaslu Loloskan Caleg Napi Koruptor Dikecam

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Telah berulang kali KPU menegaskan sikapnya soal larangan bagi bakal caleg napi korupsi untuk maju, tetapi masih ada putusan Bawaslu yang meloloskan bacaleg tersebut.

 

Jakarta - Masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi untuk Pemilu Berintegritas mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengoreksi putusan jajarannya disejumlah kabupaten serta provinsi yang mengabulkan permohonan mantan narapidana korupsi bisa ikut dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Diketahui, tiga daerah yang jajaran pengawasnya mengabulkan permohonan sengketa mantan napi korupsi antara lain Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Toraja Utara, Bawaslu Aceh serta Bawaslu Sulawesi Utara.

Mantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menilai, penyelenggara pemilu yang tak melaksanakan Peraturan KPU (PKPU) akan menjadi ancaman serius bagi kualitas pemilu. Sebab, penyelenggara pemilu punya tugas penting untuk menggelar sekaligus mengawasi pemilu berjalan dengan baik.

Pernyataan Hadar muncul usai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di Aceh, Tana Toraja, dan Sulawesi Utara, meloloskan tiga mantan narapidana korupsi sebagai badan calon anggota legislatif (bacaleg).

“Saya kira ini ancaman serius terhadap kualitas pemilu. Terjadinya penurunan kualitas pemilu kita kalau penyelenggara model seperti ini,” ujar Pendiri Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay dalam diskusi di Media Center Komisi KPU, Kamis (16/8).

Hadar pun turut mempertanyakan sikap berbeda yang ditunjukkan Bawaslu dan jajarannya dalam mempersepsikan Peraturan KPU (PKPU) No 14 serta 20 Tahun 2018. Sementara dalam setiap pembuatan peraturannya (Perbawaslu), lembaga tersebut menurut dia selalu menunggu PKPU diundangkan. Menurut Hadar, jika pada level penyelenggara pemilu saja terdapat perbedaan pendapat, maka potensi terganggunya proses demokrasi menjadi tinggi.

“Selama ini ketika ditanya dimana Perbawaslu, selalu dijawab menunggu PKPU,” katanya.

Desakan yang sama dilontarkan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina, serta penelitia Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia Shader yang meminta agar Bawaslu RI segera mengoreksi putusan jajarannya yang berseberangan dengan semangat PKPU 14 serta 201 Tahun 2018. Langkah ini menurut dia bisa dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 95 huruf (f) Undang-undang (UU) 7 Tahun 2017. “Jadi bisa dikoreksi,” tegas Titi.

Peneliti Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Adeline Syahda yang mengingatkan Bawaslu RI masih punya waktu untuk segera merevisi putusan jajarannya tersebut. “Belum terlambat kalau ingin mengubahnya, segera keluarkan rekomendasi mengembalikan putusan yang sesuai dengan aturan,” ucap Adel.

Dia juga mempertanyakan sikap Bawaslu dan jajaran yang tidak sepakat dengan PKPU justru bereaksi dengan mengabulkan permohonan para mantan napi korupsi.

Sementara itu Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengungkapkan bahwa pihaknya telah berupaya untuk memberikan penjelasan rinci terkait PKPU 20 Tahun 2018 kepada Bawaslu. Namun sayangnya dari hasil pengamatan yang dilakukan, jajaran pengawas sedari awal memang memiliki cara pandang yang berbeda terkait larangan mantan napi korupsi, kejahatan seksual terhadap anak serta bandar narkotika ikut dalam pemilu. 

 

rag/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment