Pusat Dukung Anies Perketat PSBB DKI | Koran Jakarta
Koran Jakarta | September 19 2020
No Comments
Pencegahan Korona I DKI Jakarta Sudah Berkoordinasi

Pusat Dukung Anies Perketat PSBB DKI

Pusat Dukung Anies Perketat PSBB DKI

Foto : Sumber: Covid19.go.id
A   A   A   Pengaturan Font
Tujuan yang tidak kalah penting dari PSBB ini adalah bagaimana menyelamatkan tenaga kesehatan yang berjibaku menangani pasien Covid-19.

 

JAKARTA – Pemerintah pusat mendukung keputusan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang melakukan pengetatan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB DKI Jakarta.

“Pada prinsipnya, pemer­intah pusat selalu mendu­kung seluruh pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, agar semuanya dapat terken­dali dengan baik dan kasus­nya bisa menurun,” ujar Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, dalam konferensi pers virtual dari Balai Kota DKI Jakarta, Minggu (13/9).

Penerapan PSBB penge­tatan mengacu pada Per­gub DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2020 terkait perubahan Pergub Nomor 33 Tahun 2020 tentang PSBB. Pergub Nomor 88 Tahun 2020 diterbitkan tanggal 13 September 2020.

“Pergub ini muncul kare­na perkembangan terkini terkait kasus Covid-19 di Ja­karta. Terima Kasih Pak Gu­bernur telah mengumumkan Pergub 88/2020. Ini telah me­lalui koordinasi dengan Sat­gas dan pemerintah pusat,” ujar Wiku.

Pada dasarnya, prose­dur PSBB pengetatan ma­sih sama dengan PSBB DKI sebelumnya yang berlaku mulai 10 April hingga 4 Juni 2020. PSBB pengetatan ini berarti kegiatan lebih dibatasi dibanding ketimbang saat PSBB transisi. PSBB ketat akan diterapkan selama dua pekan, pada 14–27 September 2020.

Tujuan yang tidak kalah penting dari PSBB ini adalah bagaimana menyelamat­kan tenaga kesehatan yang berjibaku menangani pasien Covid-19.

Selain itu, Wiku menyebut bahwa keputusan pengetatan PSBB itu juga bagian dari mekanisme prinsip gas dan rem dalam mengendalikan penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta. Dengan demikian, ia berharap masyarakat betul-betul bisa menjalaninya.

“Ini merupakan kelanjutan dari PSBB sebelumnya dengan harapan kasus Covid-19 lebih bisa terkendali. Ini ba­gian dari gas dan rem yang disebut oleh pemerintah,” ujar Wiku.

Sementara itu, penyebaran Covid-19 masih terus terjadi di Tanah Air. Dalam 24 jam terakhir hingga Minggu (13/9) pukul 12.00 WIB, tercatat 3.636 kasus baru Covid-19. Kini, total positif Covid-19 telah mencapai 218.382 kasus.

Penambahan terbanyak terjadi di DKI Jakarta, yaitu 1.380 kasus baru sehingga to­talnya menjadi 54.220 kasus.

Kemudian, Jawa Tengah mencatatkan 282 kasus baru. Diikuti dengan Jawa Timur yang memiliki 249 kasus baru. Dengan begitu, total kasus Covid-19 di Jatim menjadi 38.088 orang.

Tak Pernah Dicabut

Sementara itu, hanya dua provinsi yang tidak memiliki kasus baru Covid-19, yaitu Lampung dan Papua Barat.

Hal yang sama diungkap­kan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Sat­gas Penanganan Covid-19 Doni Monardo. Doni memas­tikan pemerintah pusat dan daerah kompak dalam penanganan Covid-19.

“Betul (pemerintah pusat dan daerah kompak untuk menyelesaikan pandemi). Saya berkomunikasi terus dengan Pak Anies (Baswe­dan, Gubernur DKI Jakarta), Pak Anies juga sering menghubungi saya. Jadi enggak ada yang polemik,” kata Doni melalui video telekonferensi, Minggu.

Doni menegaskan, se­benarnya Pemprov DKI tidak pernah mencabut penerapan PSBB sejak pertama kali diberlakukan. Maka dari itu, statusnya hingga saat ini adalah ibu kota masih mem­berlakukan PSBB.

Menurut dia, hal yang berubah adalah implementa­sinya. Penerapan PSBB terse­but akan diperketat.

“Pak Anies tidak pernah menyebutkan PSBB total. PSBB ya PSBB. Implemen­tasinya ada yang diperketat, ada yang dilonggarkan,” ujar Doni. n jon/P-4

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment